Menanti Ketegasan Pemerintah Soal Bangunan Bermasalah

Oleh: Navido S

JAKARTA- Maraknya bangunan bermasalah di Jakarta hampir terjadi dimana-mana. Selain tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), banyak bangunan megah dan elit yang berdiri menyalahi peruntukan. Tengoklah misalnya di Jakarta Selatan. Data bangunan bermasalah di wilayah itu tercatat 1.690 bangunan di 10 kecamatan yang menyalahi izin. Izin yang sebelumnya hanya sebagai perumahan disulap menjadi lahan bisnis. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah sebab banyak yang belum terdata.

Di kawasan Elit Pondok Indah, Kebayoran Lama, misalnya, Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), mencatat sedikitnya ada 28 bangunan rumah tinggal yang menyalahi peruntukan. Bangunan senilai ratusan miliar itu kini disulap penghuninya menjadi lahan bisnis seperti pusat perbelanjaan, salon, dan usaha lainnya.

Di kawasan Kemang,Mampang Prapatan, juga demikian. Hampir di sepanjang jalan utama kawasan itu, disulap menjadi lahan bisnis. Selain restoran, bangunan itu diubah menjadi bar, club, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

Di Kawasan Pesanggerahan tepatnya di Jl H Salim Rt 06 Rw 06 rumah tinggal akan dijadikan tempat usaha ikan hias laut dan terumbu karang, pembangunan dapat berjalan mulus karna dibekingi oleh oknum Dewan Kelurahan Bintaro. Rumah tingal yang sebelumnya dijadikan tempat usaha konveksi ini tepat berada di tengah pemukiman padat penduduk.

Jimmy (warga Keturunan) selaku pemilik bangunan di RT 06 Rw 06 Bintaro mengakui rumah yang dibelinya dan kini dibangun memang tidak memiliki ijin dan hal ini dibantu Dewan Kelurahan yang rumahnya tidak jauh dari lokasi. Padahal saat ini Pemerintah Kota sedang giat giatnya mensosialisasikan dan mendata bangunan yang dianggap melanggar Perda No 7 Tahun 199.

Data Lembaga Study Sosial Lingkungan dan Perkotaan (LS2LP) juga menyebutkan, maraknya bangunan bermasalah hampir terjadi di 10 kecamatan.yang berada di Jakarta Selatan.

Di Jagakarsa, misalnya, meski wilayah ini adalah daerah resapan air (DRA) dan peruntukan hijau umum (PHU) banyak bangunan berdiri tidak memiliki izin. Misalnya, bangunan dua lantai di Jalan M. Kahfi 2 No 3&4 dan sebuah bangunan mini market di Jalan M. Kahfi 1. Wajar bila didaerah ini sering terjadi banjir.

Di Mampang Prapatan, bangunan bermasalah terada di Jalan Buncit Raya No 2. Bangunan ini izinnya 4 lantai tapi menjadi 7 lantai. Di Jalan Warung Jati Ray No 10, izinnya diketahui tempat tinggal tapi dibangun tiga lantai 2 unit. Ironisnya, meski secara jelas dan nyata seluruh bangunan itu bermasalah namun Pemkot Jakarta Selatan, terkesan diam dan Tutup Mata.

Koordinator Lembaga Study Sosial Lingkungan dan Perkotaan (LS2LP) Jakarta Selatan Badar Subur mempertanyakan kinerja Sudin P2B atas menjamurnya bangunan bermsalah itu. Khususnya di Kecamatan Jagakarsa dimana daerah resapan air (DRA) dan peruntukan hijau umum (PHU). “Saya melihatnya pemerintah belum serius, bahkan ada kesan tebang pilih dan setengah hati,” katanya.

Kasudin P2B Pemkot Jakarta Selatan Widiyo Dwiyono mengakui, jumlah bangunan bermasalah mencapai ribuan unit. Di Pondok Indah, dia mengaku ada 28 bangunan yang akan dibongkar. Tapi, hingga sekarang bangunan itu masih berdiri kokoh. “Kami sudah memberikan peringatan kepada mereka untuk dibongkar. Kalau tidak akan kami bongkar,” ungkapnya.

Belum lama ini, Sudin P2B belum lama ini membongkar beberapa bangunan itu. Sayangnya, pembongkaran dilakukan setengah hati sebab tidak semua struktur bangunan dibongkar. Pemilik bangunan juga menilai pembongkaran tebang pilih karena banyak bangunan bermasalah yang tidak dibongkar.

Pengamat Planologi Yayat Supriyatna menilai, maraknya bangunan liar atau beralih fungsi karena fungsi pengawasannya sangat lemah. Proses kepengurusan perizinan juga tidak transparan bahkan berbelit-belit sehingga orang lebih suka mencari jalan pintas. “Penyebab utamanya saya kira fungsi pengawasannya yang sangat lemah,” katanya.

Menurut dia, persyaratan mendirikan bangunan tidak akan dikeluarkan jika tidak memenuhi persyaratan. Artinya, banyak pemilik bangunan yang justru mengambil jalan pintas dengan cara menutup petugas dengan ‘amplop’. “Dari sinilah munculnya bangunan liar itu,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, kenapa banyak bangunan yang telah beralih fungsi. Alasannya kata dia hanya satu karena bayar pajaknya mahal apalagi bagi mereka yang tinggal di perumahan elit. Dengan demikian mereka berpikir, dari pada punya rumah pajaknya mahal mending dijadikan tempat usaha agar dapat penghasilan. “Saya kira itu yang menjadi pilihan mereka kenapa mengalih fungsikan rumahnya. Tujuannya ingin menghindari pajak,” ujarnya.

Alih fungsi rumah menjadi tempat usaha kata dia, berpengaruh terhadap resapan air sehingga menimbulkan banjir. Rumah sebelum disulap jadi tempat usaha, pasti mempunyai halaman. Disitu tumbuh pepohonan yang rindah bahkan membuat suasana sejak. Begitu di rubah, halaman menjadi lahan parkir sehingga menjadi kebakuan. “Alih fungsi ini sangat berpengaruh terhadap resapan air,” akunya.

Dia mengakui,petugas P2B tidak akan bisa melakukan pengawasan dan pengontrolan jika tidak melibatkan institusi lain.Artinya,jangan sampai jada asumsi instritusi lain dilibatkan rezekinya akan berkurang.

Institusi lainnya inilah nanti yang bekerja melaporkan pelanggaran itu. Nah, tugas P2B lah yang memberikan peringatan sampai akhirnya melakukan pembongkaran.“Saya kira saatnya pemerintah harus memperbaiki kinerjanya terutama soal perizinan harus dipermudah. Masyarakat juga harus lebih dicerdaskan terkait masalah ini jangan dibodoh-bodohi,” tambahnya.


Keterangan Foto: Rumah milik Jimmy yang dijadikan tempat usaha