Skip to main content

Diperlukan Rp 150 Triliun untuk Modernisasi Persenjataan TNI

JAKARTA- Kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI diperkirakan sekitar Rp 150 triliun untuk lima tahun ke depan, sementara kemampuan negara hanya Rp 100 triliun. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yufhoyono meminta Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNI bersama-sama membahas gap sebesar Rp 50 triliun itu. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal ini dalam keterangan pers, usai mengikuti Sidang Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Senin (4/10) siang. 


Purnomo menjelaskan, pembangunan kekuatan TNI untuk mencapai kekuatan pokok minimal akan memakan waktu 15 tahun yang dibagi ke dalam tiga Renstra (rencana strategis). “Kita bergembira bila itu dipercepat. Untuk mempercepat ini tentunya diperlukan suatu perencanaan yang baik,” ujar Purnomo.

Soal gap Rp 50 triliun itu, lanjut Purnomo, Presiden SBY memberikan lima instruksi. Pertama, dibicarakan antara Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNI. "Apakah itu bisa didapatkan dan dari mana saja,” kata Purnomo.

Intrusksi kedua, agar rencana induk yang sudah dibuat dilihat kembali dengan merujuk kepada instruksi yang pertama, dan kemudian dilakukan penyesuaian. ”Ketiga, prosesnya diminta untuk dilakukan dari atas ke bawah, artinya harus dimulai dengan spesifikasi teknis dari pengguna. Penggunanya siapa? Ya penggunanya Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, karena mereka yang tahu persis spesifikasi teknisnya,” Menhan menjelaskan. Nantinya, data dari ketiga angkatan akan diberikan kepada Panglima TNI, yang kemudian akan diteruskan kepada Kemeterian Pertahanan.
Intruksi keempat, harus diperhatikan betul sumber dananya. ”Jangan sampai sumber pendanaan itu nantinya menjadi beban APBN, karena sumber pendanaan bisa juga dari pinjaman, kredit ekspor. Tapi yang sedang kita lakukan adalah pendanaan dari dalam negeri,” Purnomo menambahkan.
Terakhir, Presiden SBY mengingatkan bahwa apapun yang dibangun adalah dalam rangka tiga hal. Pertama adalah menangkal ancaman dari luar. Kedua, membantu mengatasi masalah keamanan dalam negeri, dan ketiga adalah untuk operasi militer selain perang (OMSM) seperti penanggulangan bencana atau misi perdamaian.
Menurut Purnomo, saat ini sedang dibangun suatu kompleks pusat misi pasukan perdamaian seluas 250 hektar. Di lokasi ini akan dilakukan pelatihan misi perdamaian, penanggulangan bencana, antiteror, dan untuk menempatkan pasukan siap tempur atau standby forces.

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

SMA N 9 Kota Bekasi Sukses Gelar Kompetisi Olahraga NSC

BEKASI (wartamerdeka) - Kegiatan kompetisi olahraga bertajuk  Niners Sport Competition (NSC) yang ke 4 tahun 2017 sukses digelar SMAN 9 Kota Bekasi.