JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghemat anggaran RAPBN 2011, dinilai hanya isapan jempol belaka. Bahkan Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan mencium adanya pemborosan bahkan berpotensi korupsi.
"Pengadaan kendaraan dinas sebanyak 3.927 buah senilai Rp 349,117 miliar dan 3.109 notebook senilai Rp 32,5 miliar yang akan diadakan pada APBN 2011 berpotensi korupsi," ujar Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, yang juga merupakan Sekjen FITRA, Yuna Farhan, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (17/10/2010).
Yuna menjelaskan, kalau data yang disampaikannya merupakan sampel dari beberapa kementerian. Namun, data itu belum keseluruhan kementrian.
"Kami kesulitan menghitung potensi kerugian negara, karena ini hanya beberapa kementerian dan ada masalah dalam format anggaran tiap kementerian," jelasnya.
Yuna menambahkan, dalam peraturan Menteri Keuangan, harga mobil dinas untuk pejabat Eselon I maksimal Rp 400 juta. Namun pada temuan timnya, anggaran mencapai Rp 506 juta. Sedangkan untuk notebook tercantum dianggarkan Rp 25 juta perbuah, padahal harga di pasaran Rp 15 juta sudah sangat baik.
Lebih lanjut Yuna mengatakan, terkait rencana pembuatan tim penghematan anggaran oleh SBY sangat tidak tepat. Alasannya sudah ada DPR dan Kemenkeu yang memiliki kewenangan untuk membahas anggaran.
"Kita menolak tim penghematan. Karena kita punya DPR yang mengontrol keuangan dan kementerian keuangan yang mengalokasikan anggaran. Sehingga berimplikasi pada tumpang tindih peran Menkeu dan DPR," terang Yuna.
Yuna menambahkan, anggaran untuk membentuk tim juga sama saja dengan pemborosan anggaran. Untuk itu, DPR diminta untuk benar-benar mengkritisi RAPBN 2011 tersebut.
"Kami minta DPR melakukan perubahan RAPBN 2011. Karena banyak potensi pemborosan yang ada," tukasnya.
"Pengadaan kendaraan dinas sebanyak 3.927 buah senilai Rp 349,117 miliar dan 3.109 notebook senilai Rp 32,5 miliar yang akan diadakan pada APBN 2011 berpotensi korupsi," ujar Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, yang juga merupakan Sekjen FITRA, Yuna Farhan, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (17/10/2010).
Yuna menjelaskan, kalau data yang disampaikannya merupakan sampel dari beberapa kementerian. Namun, data itu belum keseluruhan kementrian.
"Kami kesulitan menghitung potensi kerugian negara, karena ini hanya beberapa kementerian dan ada masalah dalam format anggaran tiap kementerian," jelasnya.
Yuna menambahkan, dalam peraturan Menteri Keuangan, harga mobil dinas untuk pejabat Eselon I maksimal Rp 400 juta. Namun pada temuan timnya, anggaran mencapai Rp 506 juta. Sedangkan untuk notebook tercantum dianggarkan Rp 25 juta perbuah, padahal harga di pasaran Rp 15 juta sudah sangat baik.
Lebih lanjut Yuna mengatakan, terkait rencana pembuatan tim penghematan anggaran oleh SBY sangat tidak tepat. Alasannya sudah ada DPR dan Kemenkeu yang memiliki kewenangan untuk membahas anggaran.
"Kita menolak tim penghematan. Karena kita punya DPR yang mengontrol keuangan dan kementerian keuangan yang mengalokasikan anggaran. Sehingga berimplikasi pada tumpang tindih peran Menkeu dan DPR," terang Yuna.
Yuna menambahkan, anggaran untuk membentuk tim juga sama saja dengan pemborosan anggaran. Untuk itu, DPR diminta untuk benar-benar mengkritisi RAPBN 2011 tersebut.
"Kami minta DPR melakukan perubahan RAPBN 2011. Karena banyak potensi pemborosan yang ada," tukasnya.
