Skip to main content

LKBH ICMI Juga Kecam Rencana Pengadaan Mobil Dinas Tiga Muspida Oleh Pemkab Bekasi

BEKASI-Terkait rencana pembelian mobil dinas yang akan diperuntukan buat tiga Muspida Kabupaten Bekasi terus menuai berbagai protes, dan kritikan pedas. Kecaman pedas terhadap rencana pengadaan mobil terhadap Kapolres,Dandim,dan Kajari itu  juga dilontarkan oleh sekretaris LKBH Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Bekasi Abdul Halim Sobari SH terhadap Bupati Bekasi .H.Sa’duddin MM.
           
Menurutnya, kalau memang benar terjadi, rencana  Bupati memberikan mobil dinas buat ketiga Muspida Kab Bekasi, maka itu terlalu gampang dan ceroboh. Sebab kalau itu dilakukan  sama saja akan melukai hati masyarakat, dan akan berdampak negatif dalam proses penegakan hukum kedepan, yang sedang gencar-gencarnya dilakukann oleh penegak hukum khusunya kepolisian, dan kejaksaan negeri Cikarang.

Abdul Halim Sobari SH, Sabtu (16/10/2010)  mengatakan, rencana Bupati Sa’duddin memberikan kendaraan mobil dinas terhadap ketiga pejabat publik Kabupaten Bekasi, sama saja mencoreng muka sendiri.Mengingat masyarakat Kab Bekasi sendiri masih sangat membutuhkan bantuan,terutama sarana pendidikan dan kebutuhan hidup layak.Lebih baik rencana itu dibatalkan sebelum masyarakat marah, dan anggaran tersebut bisa dialokasikan ke yang lain yang bisa bermanfaat buat kepentingan masyarakat.

Selain itu dengan memberikan kendaraan mobil dinas terhadap tiga Muspida Kab Bekasi, akan menghambat kinerja profesionalitas dalam penegakan hukum, jika nanti ada kasus pidana. Sebab ke depan akan terjadi politik balas jasa, ini yang harus diwaspadai. Dampaknya akan luas dan sangat berbahaya, kalau tidak cepat-cepat dihindari.Sebab kalau tidak dihindari akan menambah daftar panjang keterpurukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia ujarnya.

Selain itu,Bupati dalam  menggunakan dan memberikan sesuatu yang menggunakan uang negara harus jelas penggunaan dan pengalokasianya.Ditambahkan Halim,jika Sa’duddin tetap memaksakan diri,dikhawatirkan aparat penegak hukum kita akan loyo. Lagi pula pemberian fasilitas bagi pejabat setingkat Muspida sudah diatur oleh instansinya masing-masing.Jadi saya rasa itu tidak perlu dilakukan ujarnya(Yoto)

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Foto : Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM.
Oleh:M. Aris Kuncoro
JAKARTA-Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).