BEKASI-Setelah berunjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kota Bekasi, sekitar 50 Guru Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan honorer yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB), Rabu (20/10/2010), mendatangi Mapolrestro Bekasi guna meminta pendampingan terkait penyimpangan dan transparasi proses verifikasi dan validitas data CPNS oleh dinas terkait.
Kali ini, pihak KGB meminta kepolisian agar bisa mendampingi para guru TKK dan honorer untuk menyelidiki persoalan yang tengah terjadi terhadap manipulasi data dalam pengangkatan CPNS kategori 1.
"Kami melaporkan ini, karena ada kejanggalan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi berkaitan dengan surat edaran yang berisikan sudah tidak dibiayai oleh APBD. Alasannya, surat ini dibuat oleh tim verifikasi dari Badan Kepegawaian Nasional," terang Ketua Komite Guru Bekasi, Rojak kepada wartamerdeka.com, Rabu (20/10/2010) sore.
Kali ini, pihak KGB meminta kepolisian agar bisa mendampingi para guru TKK dan honorer untuk menyelidiki persoalan yang tengah terjadi terhadap manipulasi data dalam pengangkatan CPNS kategori 1.
"Kami melaporkan ini, karena ada kejanggalan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi berkaitan dengan surat edaran yang berisikan sudah tidak dibiayai oleh APBD. Alasannya, surat ini dibuat oleh tim verifikasi dari Badan Kepegawaian Nasional," terang Ketua Komite Guru Bekasi, Rojak kepada wartamerdeka.com, Rabu (20/10/2010) sore.
Di hadapan Wakil Ketua Intelkam, Polrestro Bekasi, Rojak mengatakan, pendampingan ini guna menempuh lajur hukum yang sebenarnya. Walau, telah menerobos dari aturan Badan Kepegawaian Daerah. "Kami ingin mengetahui, apakah ada kecurangan yang merugikan para guru TKK itu," katanya.
Lebih lanjut, Rojak menjelaskan syarat verifikasi ini adalah masa kerja di bawah tahun 2004. Dimana, 947 dari 1945 guru TKK maupun honorer yang ada di Kota Bekasi sudah layak mendapat pengangkatan CPNS. "Rata-rata guru TKK itu sudah bekerja selama belasan tahun," ujar Rojak, seraya menambahkan ada yang belum memenuhi syarat verifikasi sudah diangkat menjadi CPNS.
Pihaknya berharap, kepolisian dapat mendampingi para guru TKK tersebut. "Jika hal ini tidak dapat didampingi, maka kami akan melaporkan kembali tim verivikasi BKN. Karena, sekarang ini masa verifikasi sudah ditutup," pungkasnya. (dharma)
Lebih lanjut, Rojak menjelaskan syarat verifikasi ini adalah masa kerja di bawah tahun 2004. Dimana, 947 dari 1945 guru TKK maupun honorer yang ada di Kota Bekasi sudah layak mendapat pengangkatan CPNS. "Rata-rata guru TKK itu sudah bekerja selama belasan tahun," ujar Rojak, seraya menambahkan ada yang belum memenuhi syarat verifikasi sudah diangkat menjadi CPNS.
Pihaknya berharap, kepolisian dapat mendampingi para guru TKK tersebut. "Jika hal ini tidak dapat didampingi, maka kami akan melaporkan kembali tim verivikasi BKN. Karena, sekarang ini masa verifikasi sudah ditutup," pungkasnya. (dharma)
