Ratusan Kades Kab. Rembang Geruduk Gedung Dewan, Sampaikan 14 Keluhan


Keterangan Foto: Ratusan Kades di Rembang tengah bergialog dengan anggota DPRD setempat.

REMBANG-Ratusan orang perwakilan 287 kepala desa se-kabupaten Rembang, Senin (1/11/2010) pagi tadi menggerudug gedung DPRD setempat. Kepada anggota dewan yang menemui mereka, disampaikan 14 aitem usulan dan  keluhan terkait situasi dan kondisi beberapa bulan terakhir yang dianggap meresahkan, baik untuk dirinya sendiri maupun warganya. 

Hadi Susanto Ketua Paguyuban Guru Pandowo mewakili rekan-rekannya kepada anggota dewan mengeluhkan  permasalahan pribadi mereka, antara lain tunjangan tambahan penghasilan tri wulan terakhir yang menjadi haknya tertunda pencairannya. Tunjangan yang seharusnya diterima bulan Desember mendatang namun baru dibayarkan tahun depan.

Kemudian kades dan perangkat desa diwajibkan oleh aparatur kecamatan setempat untuk membeli tiket terusan pertandingan PSIR seharga Rp 300 ribu. Selain tidak semua kades dan perangkat desa bukan penggemar sepak bola, jumlah uang sebesar itu cukup besar nilainya bagi mereka, sehingga dirasa berat.apalagi dana tersebut juga nantinya diambilkan dari Alokasi Dana Desa. Selain itu juga ADD 15% dari kedudukan keuangan daerah, Program desa unggulan diminta ada dana pendampingan dari APBD, pendataan jamkesmas diharapkan  ke depan minimal 2 (dua) tahun sekali, aturan pemungutan akte kelahiran tak  ada singkronisasi kementrian Agama Kebupaten Rembang  dan catatan sipil tentang pengajuan Akte Kelahiran harus pakai surat nikah.

Para kades juga berharap  anggaran PKK hendaknya dipisah dari ADD ,Kades berharap bantuan pertanian baik peralatan pertanian maupun bibit dan benih tidak dipungut biaya dari dinas terkait.

Sedangkan permasalahan warga yang disampaikan ke anggota dewan, antara lain yakni kualitas beras miskin beberapa bulan terakhir yang diterima jelek bahkan tidak layak makan. Kemudian sering matinya aliran listrik pada petang hari hingga larut malam dianggap mengganggu aktifitas belajar dan segi keamanan lingkungan.

Menurut Hadi Susanto, perlu kepedulian anggota dewan, agar segera turun tangan mencari solusi terbaik supaya semua permasalahan teratasi. Karena mereka sendiri juga bingung dikejar-kejar khususnya terkait keluhan warga yang tidak bisa diselesaikan sepihak oleh aparatur pemerintah desa.

Ketua DPRD Rembang H Sunarto bersama Wakil Ketua serta sejumlah pejabat terkait  dan beberapa anggota dewan yang menemui anggota Paguyuban Guru Pandowo mengatakan, semua keluhan yang disampaikan telah ditampung, dicatat dan akan dibahas. Masing-masing keluhan yang disampaikan akan dipisah untuk seterusnya dibahas oleh tiap komisi yang membidangi. 

Menurut Sunarto, masing-masing komisi akan mengundang semua institusi terkait keluhan yang disampaikan Paguyuban Guru Pendowo. Diagendakan dilakukan hearing dan audiensi, guna mencari win-win solusi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sunarto menambahkan, sudah menjadi kewajiban anggota dewan menampung dan peduli keluhan masyarakat. Sesuai tupoksi mereka sebagai wakil rakyat yang fungsinya menampung, menyalurkan dan mencarikan solusi dari aspirasi warga, khususnya bila ada ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat.         

Sementara itu Drs.Subhakti Asisten 1 sekda Rembang menuturkan  terkait anggaran PKK yang selama ini tergabung dalam ADD (Alokasi Dana Desa) pihaknya sudah berkordinasi dengan BPMKB (Badan Pemebrdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) sebagai pengampu PKK rencana akan dibahas dan dikordinasikan  dengan BPMKB  dalam pembahasan tahun 2011.

Sedang terkait  tabulin memang diakui penggunanaannya sebagai dana klaim-klaim persalinan yang alokasinya memang  jarang digunakan, pihaknya akan segera membahas dengan Dinas Kesehatan dan Seluruh camat sekabupaten    pada prinsipnya pihaknya sepakat dana tabulin yang ada  dimasing-masing kecamatan dimanfaatkan untuk  keperluan mendukung biaya oprasional yang terkait dengan pelayananan kesehatan sedang program desa unggulan pihaknya tidak berkomentar karena bukan terkait dengan bidang pemerintahan namun BPMKB

Sementara itu Isa Ansori  kepala desa Telogomojo, kecamatan Kota Rembang saat audensi terkait belum turunnya tunjangan perangkat desa dan kepala desa mengatakan, sebagai kepala desa yang bertugas melayani masyarakat setiap hari bahkan 24 jam memohon jangan sekali–kali dana tunjangan  dipending. Diharapkan tepat waktu pencairannya.

Menurut dia untuk pencairan tunjangan perangkat desa dan kepala desa ini prosesnya berbelit-belit. Pasalnya dana tunjangan yang jumlahnya tak seberapa pihak kades harus membuka rekening dan untuk membuka rekening juga menggunakan  uang.

Ketua Komisi A Gatot Paeran dalam  audensi menuturkan pihaknya mengaku saat menganggarkan untuk tunjangan waktu itu bertepatan dengan pilkada sehingga tunjangan tertunda untuk itu pihaknya berjanji pada anggaran th 2011 nanti tunjangan para perangkat dan Kades akan dianggarkan penuh 12 bulan. Sedang untuk anggaran PKK yang masuk dalam ADD akan dikaji ulang dengan berkordinasi dengan tata pemerintahan dan akan diupayakan anggaran PKK terpisah dari Alokasi Dana Desa, sedang tunjangan perangkat desa  dan kades tahun 2010  diawal November ini bisa dicairkan melalui anggaran perubahan.


Agenda audensi para  Kades sekabupaten Rembang dengan DPRD yang dimulai sejak pagi akhirnya berakhir hingga sore ditutup langsung oleh ketua DPRD. (hasan)
Ratusan Kades Kab. Rembang Geruduk Gedung Dewan, Sampaikan 14 Keluhan Ratusan Kades Kab. Rembang Geruduk Gedung Dewan, Sampaikan 14 Keluhan Reviewed by wartamerdeka on November 01, 2010 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.