Skip to main content

Kasus Dugaan Suap Gayus ke Pejabat Kejaksaan Harus Diserahkan ke KPK


JAKARTA - Penelusuran yang dilakukan oleh tim klarifikasi Jamwas Kejagung terkait adanya dugaan aliran dana dari Gayus Tambunan kepada jaksa dinyatakan terputus pada keterangan Haposan Hutagalung. Hal tersebut dikarenakan Haposan menyangkal semua perkataan Gayus soal aliran dana untuk para jaksa. Namun hal ini diragukan berbagai pihak, tim klarifikasi dinilai tidak independen sehingga perlu diserahkan kepada lembaga yang lebih netral.

"Harusnya diserahkan ke lembaga yang independen, yakni KPK. Karena memeriksa organ sendiri tentu akan lebih sulit dilakukan, banyak konflik kepentingan," ujar peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M Nur Sholikin, Sabtu (18/12/2010).

Menurut Sholikin, tim klarifikasi Jamwas Kejagung yang mentok pada keterangan Haposan bisa menjadi gerbang agar kasus tersebut diserahkan ke KPK. Menurutnya keterangan Gayus yang berbeda dengan mantan pengacaranya, Haposan tersebut harus segera dikonfrontir, oleh lembaga yang independen.

"Bila tidak dikonfrontir mana tahu siapa yang benar siapa yang tidak. Yang jelas salah satunya pasti berbohong," terangnya.

Tim klarifikasi telah meminta keterangan dari Gayus dan Haposan, serta kepada sejumlah jaksa yakni jaksa Cirus Sinaga, Poltak Manullang, Kamal Sofyan, dan mantan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga.

Dari pemeriksaan tim, Gayus mengakui dirinya memang pernah menyerahkan uang untuk berbagai urusan terkait perkara dirinya kepada Haposan sejumlah Rp 24 miliar. Uang tersebut dalam 3 bentuk mata uang yakni, dollar AS, dollar Singapura, dan rupiah.

Menurut Gayus, khusus untuk pihak-pihak yang terkait dengan Kejaksaan, Haposan telah melakukan penyerahan uang secara tunai dalam dua tahap. Bulan Januari 2010 menyerahkan uang sebesar USD 500 ribu. Kemudian bulan Februari serahkan uang sebesar USD 50 ribu. Dengan alasan pemberian pertama belum termasuk pada pejabat-pejabat, yaitu Jampidum yang menggantikan pejabat yang lama.

Namun Haposan menyangkal semua keterangan Gayus tersebut. Haposan membantah bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar yang disebutkan Gayus tersebut. Haposan hanya mengakui bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp 1,250 miliar dari Gayus. Uang tersebut, menurut Haposan, adalah uang success fee dan biaya operasional selama Haposan menjadi kuasa hukum Gayus.

Setelah meminta keterangan pada Gayus dan Haposan, tim klarifikasi kemudian meminta klarifikasi pada para jaksa dan mantan jaksa yang namanya pernah disebut-sebut Gayus dalam persidangan. Tim telah meminta klarifikasi pada jaksa Cirus Sinaga, mantan Direktur Prapenuntutan Poltak Manullang, mantan Jampidum Kamal Sofyan, dan mantan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga terkait hal ini.

Namun, semuanya kompak membantah, dan dengan adanya penyangkalan Haposan dan para jaksa yang diduga menerima tersebut, maka penelusuran tim klarifikasi pun terputus.(ar/dc)

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Foto : Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM.
Oleh:M. Aris Kuncoro
JAKARTA-Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).