Skip to main content

Wabup Bogor Tolak Usulan Perda Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah


Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman: kita tidak perlu latah.
BOGOR -Wacana sebagian pihak yang menginginkan pemerintah Kabupaten Bogor segera membantuk Peraturan Aktifitas Ahmadiyah ditolak mentah-mentah Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman. Menurut Karyawan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak perlu latah dan pura-pura sibuk seperti beberapa daerah lainnya untuk membentuk aturan untuk memberangus kegiatan Jemaah Ahmadiyah, karena sejak tahun 2005 lalu Pemkab telah mengeluarkan kebijakan melarang keberadaan Jemaah tersebut.
“Kita tidak perlu latah, kalau orang lain membuat Perda biarkan saja itu kan hak mereka, tapi kita tidak perlu ikut-ikutan. Karena sikap kita sudah jelas dan itu telah kita buktikan dengan kegiatan penutupan kegiatan Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Bogor ,” kata karyawan Faturachman kemarin.
Karyawan mengatakan prinsipnya pelarangan kegiatan tidak hanya berlaku kepada jemaat Ahmadiyah saja tetapi kepada kegiatan lainnya yang bersifat meresahkan masyarakat. “Kita tidak melihat symbol atau bendera orgasnisasinya, kalau itu meresahkan masyarakat pasti akan dilarang,” tegasnya.
Sementara itu menanggapi keberadaan Jemaah di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor yang hingga sekarang menjalankan aktifitasnya, Wabup mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan dari aparat keamanan.
“Prinsipnya kita sudah melarang bahkan menutupnya tapi kalau aturan itu dilanggar, itu sudah menjadi kewenangan aparat,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, aturan pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah ini juga telah dikeuarkan oleh pemerintah pusat. Karena itu jika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang sama maka akan tidak efeltif bahkan tumpang tindih. “Untuk urusan agama biarlah diurus pemerintah pusat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang,” terangnya.
Sebelumya Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Bogor, Usep Saepulah mengatakan wacana pembentukan Perda Pelarangan Aktifitas Jemaah Ahmadiyah tersebut. Namun wacana tersebut belum dibahas dalam forum resmi DPRD. “Kami masih mempertimbangkan apakah pembentukan Perda tersebut diperlukan, mengingat ada sejumlah peraturan lain yang intinya juga melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah diantaranya yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Jangan sampai kita sudah membuat Perda tapi dibatalkan oleh Kementian Hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ungkap Usep Saepulah.
Karena itu untuk menjajaki kemungkinan pembentukan Perda tersebut pihaknya berencana akan melakukan konsultasi dengan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam waktu dekat ini. “Ini untuk memastikan apakah gagasan pembentukan Perda ini dimungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. Setelah mendapat jawaban baru nanti kami akan mengambil sikap,” tegasnya.
Sementara itu  Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ajat Sudrajat menyatakan untuk membentuk Perda tersebut pihaknya harus melakukan koordinasi dengan seluruh fraksi di DPRD. “Kami akan rapat dahulu, apakah fraksi-fraksi yang ada setuju dengan pembentukan Perda tersebut,” terangnya.
Namun lanjut Adjat secara pribadi dirinya mendukung adanya larangan pemyebarluasan ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Bogor karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.(wartamerdeka.com/saiful kurnia)

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Foto : Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM.
Oleh:M. Aris Kuncoro
JAKARTA-Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).