Skip to main content

IPW: Tidak Patut Polri Terima Setoran Uang dari Freeport

Koordinator IPW, Neta S Pane
JAKARTA (wartamerdeka.com) - Presiden SBY harus meminta klarifikasi tentang alokasi dana USD 14 juta dari PT Freeport kepada Polri untuk pengamanan kawasan tambang di Timika, Papua. Selain tidak patut Polri menerima 'uang keamanan' swasta, keamanan di sana juga tidak kunjung stabil.

"Presiden harus meminta klarifikasi Kapolri sehubungan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar AS per empat bulan untuk Polri," kata Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane,  Sabtu (29/10/2011).

Klarifikasi juga dimintakan kepada Panglima TNI. Meski di Papua ditempatkan 16 ribu orang prajurit, namun keamanan di Papua tidak pernah benar-benar stabil dan aksi separatisme terus berlangsung.

Lebih lanjut Neta mengatakan, pergolakan di Papua tidak lepas dari masalah sosial dan politik lokal yang sangat ruwet dan masalah keamanan hanya sekedar dampaknya. Sedemikian ruwet dan kompleks masalah di Papua, sehingga Neta menyebutnya sebagai konflik segi tujuh.

"Ini konflik antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, diskriminasi buruh lokal, kepentingan asing merampok kekayaan alam, elit politik mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang memperkaya diri sendiri, kelompok sparatisdan pemerintah pusat. Semua berkecamuk jadi satu," paparnya.


Aktivis HAM Usman Hamid juga menyatakan setoran uang dari Freeport harus ditinjau ulang. Apakah pemberian itu sesuai aturan atau tidak. Yang dikhawatirkan, independensi Polri akan terganggu karena setoran uang itu.

"Pembayaran itu sama sekali sulit dibenarkan. Bisa melunturkan independensi Polri," kata Usman Hamid, Sabtu (29/10/2011).

Lebih daripada itu, tambah Usman, pembayaran yang dilakukan Freeport bisa membuat kedua pihak menghadapi kendala masalah hukum. "Freeport bisa kena regulasi Amerika tentang bribery," imbuhnya.

Polri juga harus menjelaskan soal penerimaan dana itu ke warga di Papua. Jangan sampai timbul prasangka bahwa Polri lebih membela Freeport di banding warga.

"Wajar jika rakyat di Papua marah karena tugas polisi terkesan membela kepentingan Freeport daripada melindungi rakyat. Bahkan kita jadi makin paham kenapa selalu muncul dugaan bahwa aparat TNI, Polri dan BIN di sana berkompetisi untuk merebut penghasilan tambahan di luar yang dibenarkan oleh hukum. Apabila ini terus berlangsung, maka negara akan selalu gagal memperjuangkan nasib rakyat Papua," terangnya.

Usman juga mencatat, soal dana dari Freeport ini, yang membuat miris adalah prajurit rendahan yang bertugas pengamanan di tingkat lapangan, hanya mendapat imbalan yang sedikit sekali.

"Berbeda dengan atasan atau pimpinan mereka. Suatu saat ini bisa memicu frustasi dan resistensi keras dari aparat keamanan di tingkat bawah melawan atasan," tuturnya.


Polri Jangan Jadi Centeng

Sedangkan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar  minta Polri menolak penerimaan dana dari Freeport. Polri adalah abdi negara, tidak sepantasnya mendapatkan pemasukan dari perusahaan. Walau alasannya sebagai dana tambahan untuk polisi di lapangan.

"Jangan polisi jadi centeng. Harus distop, Polri adalah polisi negara bukan polisi liberal atau kolonial," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Bambang yang juga pernah aktif di kepolisian dengan pangkat terakhir Komisaris Besar ini menjelaskan, bila polisi menerima uang setoran itu seperti halnya polisi kolonial zaman Belanda. Dulu polisi kolonial menerima uang bayaran dari VOC yang merupakan perusahaan swasta.

"Jadi bagaimanapun menerima uang dari perusahaan, menurut saya tidak wajar. Polisi kita polisi negara, dibiayai negara ada pemerintahan. Kalau menerima dari perusahaan harus dipertanggungjawabkan formal," terangnya.

Kalau setoran dari perusahaan dibiarkan, dikhawatirkan keberpihakan polisi akan terseret pada pengusaha. Dan ini bisa menghilangkan sikap independensi polisi.

"Penerimaan dari perusahaan itu tidak wajar dan tidak benar. Memang seharusnya negara yang harus membiayai," imbuhnya.

Memang sepenuhnya polisi dipersalahkan atas penerimaan ini. Negara juga harus turut bertanggung jawab dengan memberikan dana yang mencukupi bagi kepolisian.

"Sejak reformasi kita tuntut tentang kepolisian sumber pembiayaan dari APBN. Di UU Tentara itu dirumuskan tidak boleh menerima uang dari pihaklain, tapi di UU Kepolisian tidak dirumuskan. Tetapi mestinya berpikir tidak boleh, katanya mau independesi?" tuturnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai wajar bila anggotanya menerima dana dari PT Freeport. Penerimaan dana itu diperbolehkan asal bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua operasi pengamanan objek vital, negara sudah membiayai. Kemudian jika pihak yang diamankan memberi uang makan kepada anggota kita di lapangan, apalagi dalam situasi tugas yang sulit saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Timur di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (28/10).

Timur mengakui, uang dari PT Freeport itu tidak melalui kementerian, tetapi langsung diberikan kepada anggota polisi di lapangan. "Sekali lagi itu bisa diaudit bisa ditanya ke asisten operasi. Sekali lagi itu tambahan, negara kan sudah memberi uang untuk operasi dan itu sama semua operasi," terangnya.(ar)

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

SMA N 9 Kota Bekasi Sukses Gelar Kompetisi Olahraga NSC

BEKASI (wartamerdeka) - Kegiatan kompetisi olahraga bertajuk  Niners Sport Competition (NSC) yang ke 4 tahun 2017 sukses digelar SMAN 9 Kota Bekasi.