JAKARTA (wartamerdeka.com) - Akibat dari berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, diperkirakan akan terjadi revolusi, jika tidak segera dilakukan perombakan legislasi. Persoalan ketidakadilan dan penderitaan rakyat selama ini, sudah sangat menyengsarakan, sehingga membuat rakyat pada puncak amarah. Hal itu dikemukakan Drs. Paulus Yohannes Sumino, MM, Wakil Ketua Komite I (DPD) RI, usai mengikuti sidang paripurna DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), dalam bincang-bincang dengan wartamerdeka.com, tadi pagi.
Dia lalu membandingkan dengan kejadian di Afrika Selatan yang dulu dikenal menerapkan politik aphateid.
Dikatakan, di Afrika Selatan, dulu kelihatannya jahat. “Tapi, setelah saya sampai disana, pelayanan kepada orang negro Afrika, sangat baik. Ada transportasi khusus bagi mereka, ada air bersih dan sehat yang masuk ke rumah-rumah mereka, ada tempat pendidikan gratis, ada pelayanan kesehatan gratis. Tapi martabat orang Negro ketika itu tidak dihargai. Tapi dari sisi kemanusiaan mereka diperlakukan baik,” ujarnya.
“Nah, kita ini sebagai Negara berazaskan Pancasila. Kita punya martabat yang dijunjung tinggi. Tapi, justru pelayanan dari sisi kemanusiaan sebenarnya tidak ada,” lanjutnya.
Dikatakan Sumino, banyaknya kejadian seperti rumah-rumah digusur, pembakaran rumah seperti di Mesuji Lampung, sengketa tanah dimana-mana, bahkan rencana kenaikan BBM yang menuai banyak penolakan, justru mempertanyakan kaitannya dengan filosofi negara Pancasila tersebut.
“Jadi, ini model Negara Pancasila apa?,” tandasnya justru mempertanyakan.
Sebab itu menurutnya, kalau tidak segera dilakukan revolusi legislasi, maka revolusi fisik akan terjadi. “Kalau tidak segera dilakukan revolusi legislasi, dan kalau tidak dirombak aturan-aturan yang selalu membuat rakyat itu selalu merugi dan menderita, maka saya kira akan terjadi revolusi fisik,” tandasnya lagi.
Menurut Sumino, jika tidak sesegera mungkin dilakukan perombakan, maka revolusi fisik tinggal tunggu waktu. “Ya, revolusi fisik tinggal tunggu waktu. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Itu menurut perhitungan saya,” tandasnya mengingatkan.
Dikatakan, buktinya, rakyatpun sekarang tidak hormat lagi kepada Presiden. Rakyat tidak hormat lagi kepada para anggota DPR yang terhormat, tidak hormat lagi kepada polisi dan lain-lain.
“Kita lihat saja. Sekarang rakyat sudah tidak lagi hormat kepada Presiden. Rakyat juga tidak hormat lagi kepada para anggota DPR yang terhormat. Anggota DPR yang terhormat tidak ada kehormatannya lagi. Betul tidak?,” ujarnya.
Padahal menurutnya, mereka adalah sebagai lembaga penyelenggara Negara tertinggi. “Bahkan polisi juga sudah tidak disegani lagi oleh rakyat,” imbuhnya.
Sedangkan posisi DPD RI menurutnya, dibuat tertindas dalam sistem penyelenggaraan Negara yang terbangun sekarang ini.
Ditambahkan, sangat berbeda dengan zaman Orde Lama dan Orde Baru, dimana rakyat masih segan dengan para penyelenggara Negara pada waktu itu, kendati diujung-ujung pemerintahan pada rezim tersebut, toh juga mengalami gugatan dari rakyat.
Kenaikan BBM Harusnya Atasi Beban Rakyat
Sementara itu, menanggapi rencana kenaikan BBM oleh Pemerintah tanggal 1 April mendatang, Sumino anggota DPD asal Papua ini mengatakan, rakyat tidak akan terima, karena hasil kenaikan BBM tidak mengurangi beban hidupnya.
“Menurut saya, jika hasil kenaikan BBM tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat, misalnya: rakyat mendapat pelayanan kesehatan gratis yang baik; air bersih dijamin; pelayanan pendidikan gratis, harga pangan yang tidak mahal karena harga dikontrol, rakyat dapat bantuan kepemilikan rumah berbiaya ringan, maka rakyat saya kira tidak akan marah” pungkasnya.
Namun jika dasar dan tujuan kenaikan BBM tersebut hanya untuk menguntungkan sebagian kalangan tertentu dan untuk padat modal, sehingga tidak mendukung perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup mereka, maka tentu saja rakyat akan melawan dan tidak terima.
“Ya, jika dari hasil kenaikan BBM tersebut, rakyat tidak diuntungkan, rakyat tidak mendapatkan peluang kerja, rakyat harus membeli kebutuhan pokoknya dengan harga tinggi, akibat harga tidak mampu dikendalikan oleh Pemerintah sebagai efek kenaikan BBM, maka menurut saya rakyat akan berontak,” imbuhnya.
Sementara disisi lain, kata Sumino, rakyat mengetahui tingginya pemborosan anggaran Negara dan korupsi dimana-mana, sehingga rakyat selalu menanggung akibatnya.
“Jadi, karena rakyat tidak tahu hasil kenaikan harga BBM itu untuk apa, belum lagi terjadi pemborosan anggaran Negara dengan berbagai praktek ‘mark-up’ dan korupsi, tentu saja rakyat tidak mau,” tandasnya.
Dikatakan, dirinya sering menerima keluhan masyarakat, akibat beban hidup yang sudah berat selama ini.
“Saya itu hampir tiap hari menerima ‘sms’ dari masyarakat, karena butuh bantuan untuk kesehatan. Kalau itu yang dijamin oleh Pemerintah, dengan pelayanan kesehatan gratis yang baik, kemudian misalnya, transportasi publik yang lancar dan murah, terutama untuk pelajar dan mahasiswa, ya saya kira kebijakan kenaikan BBM tidak akan membuat rakyat mengeluh,” terangnya.
“Maka jangan salahkan jika rakyat di tiap-tiap provinsi belakangan ini ramai-ramai demo. Karena rakyat tidak terima,” lanjutnya.
Sebab itu menurutnya, Pemerintah sekarang ini bersama Partai Demokrat dan partai pendukungnya, harus betul-betul mendengar penderitaan rakyat, agar rakyat terbantu dalam mengatasi beban hidupnya. (DANS)
Tags
Nasional
