Skip to main content

Wakil Ketua Komite I DPD RI: Revolusi Fisik Tinggal Tunggu Waktu



 JAKARTA (wartamerdeka.com) - Akibat dari berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, diperkirakan akan terjadi revolusi, jika tidak segera dilakukan perombakan legislasi. Persoalan ketidakadilan dan penderitaan rakyat selama ini, sudah sangat menyengsarakan, sehingga membuat rakyat pada puncak amarah. Hal itu dikemukakan Drs. Paulus Yohannes Sumino, MM, Wakil Ketua Komite I (DPD) RI, usai mengikuti sidang paripurna DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), dalam bincang-bincang dengan wartamerdeka.com, tadi pagi.
 Dia lalu membandingkan dengan kejadian di Afrika Selatan yang dulu dikenal menerapkan politik aphateid.
Dikatakan, di Afrika Selatan, dulu kelihatannya jahat. “Tapi, setelah saya sampai disana, pelayanan kepada orang negro Afrika, sangat baik. Ada transportasi khusus bagi mereka, ada air bersih dan sehat yang masuk ke rumah-rumah mereka, ada tempat pendidikan gratis, ada pelayanan kesehatan gratis. Tapi martabat orang Negro ketika itu tidak dihargai. Tapi dari sisi kemanusiaan mereka diperlakukan baik,” ujarnya.
“Nah, kita ini sebagai Negara berazaskan Pancasila. Kita punya martabat yang dijunjung tinggi. Tapi, justru pelayanan dari sisi kemanusiaan sebenarnya tidak ada,” lanjutnya.
Dikatakan Sumino, banyaknya kejadian seperti rumah-rumah digusur, pembakaran rumah seperti di Mesuji Lampung, sengketa tanah dimana-mana, bahkan rencana kenaikan BBM yang menuai banyak penolakan, justru mempertanyakan kaitannya dengan filosofi negara Pancasila tersebut.
“Jadi, ini model Negara Pancasila apa?,” tandasnya justru mempertanyakan.
Sebab itu menurutnya, kalau tidak segera dilakukan revolusi legislasi, maka revolusi fisik akan terjadi. “Kalau tidak segera dilakukan revolusi legislasi, dan kalau tidak dirombak aturan-aturan yang selalu membuat rakyat itu selalu merugi dan menderita, maka saya kira akan terjadi revolusi fisik,” tandasnya lagi.

Menurut Sumino, jika tidak sesegera mungkin dilakukan perombakan, maka revolusi fisik tinggal tunggu waktu. “Ya, revolusi fisik tinggal tunggu waktu. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Itu menurut perhitungan saya,” tandasnya mengingatkan.
Dikatakan, buktinya, rakyatpun sekarang tidak hormat lagi kepada Presiden. Rakyat tidak hormat lagi kepada para anggota DPR yang terhormat, tidak hormat lagi kepada polisi dan lain-lain.
“Kita lihat saja. Sekarang rakyat sudah tidak lagi hormat kepada Presiden. Rakyat juga tidak hormat lagi kepada para anggota DPR yang terhormat. Anggota DPR yang terhormat tidak ada kehormatannya lagi. Betul tidak?,” ujarnya.
Padahal menurutnya, mereka adalah sebagai lembaga penyelenggara Negara tertinggi. “Bahkan polisi juga sudah tidak disegani lagi oleh rakyat,” imbuhnya.
Sedangkan posisi DPD RI menurutnya, dibuat tertindas dalam sistem penyelenggaraan Negara yang terbangun sekarang ini.
Ditambahkan, sangat berbeda dengan zaman Orde Lama dan Orde Baru, dimana rakyat masih segan dengan para penyelenggara Negara pada waktu itu, kendati diujung-ujung pemerintahan pada rezim tersebut, toh juga mengalami gugatan dari rakyat.
Kenaikan BBM Harusnya Atasi Beban Rakyat
Sementara itu, menanggapi rencana kenaikan BBM oleh Pemerintah tanggal 1 April mendatang, Sumino anggota DPD asal Papua ini mengatakan, rakyat tidak akan terima, karena hasil kenaikan BBM tidak mengurangi beban hidupnya.
“Menurut saya, jika hasil kenaikan BBM tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat, misalnya: rakyat mendapat pelayanan kesehatan gratis yang baik; air bersih dijamin; pelayanan pendidikan gratis, harga pangan yang tidak mahal karena harga dikontrol, rakyat dapat bantuan kepemilikan rumah berbiaya ringan, maka rakyat saya kira tidak akan marah” pungkasnya.
Namun jika dasar dan tujuan kenaikan BBM tersebut hanya untuk menguntungkan sebagian kalangan tertentu dan untuk padat modal, sehingga tidak mendukung perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup mereka, maka tentu saja rakyat akan melawan dan tidak terima.
“Ya, jika dari hasil kenaikan BBM tersebut, rakyat tidak diuntungkan, rakyat tidak mendapatkan peluang kerja, rakyat harus membeli kebutuhan pokoknya dengan harga tinggi, akibat harga tidak mampu dikendalikan oleh Pemerintah sebagai efek kenaikan BBM, maka menurut saya rakyat akan berontak,” imbuhnya.
Sementara disisi lain, kata Sumino, rakyat mengetahui tingginya pemborosan anggaran Negara dan korupsi dimana-mana, sehingga rakyat selalu menanggung akibatnya.
“Jadi, karena rakyat tidak tahu hasil kenaikan harga BBM itu untuk apa, belum lagi terjadi pemborosan anggaran Negara dengan berbagai praktek ‘mark-up’ dan korupsi, tentu saja rakyat tidak mau,” tandasnya.
Dikatakan, dirinya sering menerima keluhan masyarakat, akibat beban hidup yang sudah berat selama ini.
“Saya itu hampir tiap hari menerima ‘sms’ dari masyarakat, karena butuh bantuan untuk kesehatan. Kalau itu yang dijamin oleh Pemerintah, dengan pelayanan kesehatan gratis yang baik, kemudian misalnya, transportasi publik yang lancar dan murah, terutama untuk pelajar dan mahasiswa, ya saya kira kebijakan kenaikan BBM tidak akan membuat rakyat mengeluh,” terangnya.
“Maka jangan salahkan jika rakyat di tiap-tiap provinsi belakangan ini ramai-ramai demo. Karena rakyat tidak terima,” lanjutnya.
Sebab itu menurutnya, Pemerintah sekarang ini bersama Partai Demokrat dan partai pendukungnya, harus betul-betul mendengar penderitaan rakyat, agar rakyat terbantu dalam mengatasi beban hidupnya. (DANS)

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

SMA N 9 Kota Bekasi Sukses Gelar Kompetisi Olahraga NSC

BEKASI (wartamerdeka) - Kegiatan kompetisi olahraga bertajuk  Niners Sport Competition (NSC) yang ke 4 tahun 2017 sukses digelar SMAN 9 Kota Bekasi.