 |
Bupati Simeulue, Erly Hasyim di acara talkshow
|
JAKARTA (wartamerdeka) - Hingga akhir tahun 2017, Pemerintah masih tetap melakukan moratorium terhadap rencana usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di berbagai wilayah.
Alasannya, Pemerintah masih fokus menyelesaikan masalah besarnya defisit anggaran, sebelum menerbitkan kembali izin pendirian DOB tersebut. Karena pembentukan daerah baru itu, akan membutuhkan anggaran keuangan negara.
Namun Bupati Simeulue, provinsi Aceh, Erly Hasyim, SH., S.Ag, MM yakin bahwa moratorium Pemerintah tentang pemekaran daerah otonomi baru itu, masih berpeluang untuk terbuka.
"Soal adanya moratorium dari Pemerintah Pusat tentang DOB, itu memang sepenuhnya hak dari Pemerintah. Namun bagaimanapun, kita tetap berharap adanya peluang terbuka. Apalagi jika DOB itu terkait dengan rencana strategis Nasional," ujar Erly Hasyim menjawab pertanyaan wartawan, di acara talkshow, Selasa (28/11/2017) di Hotel Media, Jakarta Pusat.
"Bagi kami daerah-daerah yang ingin dimekarkan, akan tetap mengusulkan dan semoga terbuka pintu. Moratorium itu kan sebuah naskah keputusan politik yang mungkin menurut saya masih bisa dibuka. Kenapa? Karena memang ada beberapa klausul pengecualian yang apabila kita lihat dari sisi percepatan pembangunan daerah tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan pengesahan itu," ungkapnya.
Lebih jauh Erly Hasyim mengatakan, usulan pemekaran dilakukan atas dasar kepentingan strategis nasional mengingat Simeulue sebagai salah satu pulau terluar Indonesia.
"Bila dilakukan pemekaran daerah otonomi baru, maka disitu akan ada sebuah pengawasan kepulauan yang sangat bagus. Hari ini kita sangat khawatir dengan munculnya gerakan-gerakan yang mungkin bisa membahayakan kepulauan ini karena memang kita melihat adalah bagian yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar. Ketika dilakukan pemekaran dan Pemerintah Pusat memberi restu untuk itu tentu akan ada pengawalan sebuah kepulauan yang lebih sempurna," tambahnya.
Sebab itu, Bupati Simeulue yang dilantik 20 Juli 2017 ini merasa yakin, sebagai salah satu daerah terluar Indonesia, posisi Simeulue termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional yang perlu dimekarkan. Selain adanya potensi sumber daya alam yang sangat prospektif dan perlu dieksplor.
Terkait upaya-upaya yang dilakukan, Erly mengatakan pihaknya terus membangun komunikasi dengan sejumlah instansi terkait di Pemerintah Pusat, agar rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Selaut Besar dapat segera terwujud.
"Pendekatan-pendekatan politik terus kita lakukan. Dari DPD RI sudah turun langsung ke sana, dan menyampaikan rekomendasi pembentukan calon daerah otonomi baru kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat," jelasnya.
Pembentukan kabupaten baru itu, kata Erly, penting untuk mempercepat pembangunan di daerah kepulauan itu. Erly mengakui, posisi Simeulue yang jauh dari daratan Aceh membuat daerah itu tertinggal dari segi pembangunan dengan daerah lain.
"Karena itu, kita berharap dengan adanya percepatan otonomi daerah baru akan ada sebuah kiat-kiat baru dalam rangka percepatan pembangunan. Dan memang ini tinggal gilirannya pada pemerintah dan DPR RI untuk bisa mengesahkan terkait usulan daerah otonomi baru," harapnya.
Bupati Simeulue menyampaikan hal itu di acara talkshow’ bertajuk Percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Melalui Kawasan Strategis Nasional dan Promosi Pariwisata Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, yang digelar di Hotel Media, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 28 Nopember 2017.
Dalam sambutan sebelum acara diskusi, Bupati Simeulue Erly Hasyim mengatakan, rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Selaut Besar telah diajukan sebagai calon daerah otonomi baru sejak 2 Oktober 2016. Lalu, pada 21 Agustus 2017 juga telah dilakukan rembuk kebangsaan yang dihadiri oleh sekitar 273 daerah yang telah mengajukan pemekaran wilayah, namun belum terwujud.
Dalam sesi diskusi, narasumber pertama Senator Aceh Fachrul Razi, MIP mengatakan mendukung penuh pembentukan Kabupaten Kepulauan Selaud Besar yang terpisah dari Simeulue.
"Kita terus mendorong pembentukan calon daerah otonomi baru ini. Saat ini, Selaut Besar masuk di urutan ketiga Indonesia sebagai daerah prioritas untuk daerah otonomi baru," kata Fachrul Razi yang disambut tepuk tangan peserta.
Sedangkan narasumber Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Anselmus Tan mengatakan mengapresiasi sikap Bupati Erly Hasyim yang proaktif mendukung pemekaran wilayah di daerahnya.
"Biasanya, kalau ada dukungan dari kepala daerah, akan mempercepat proses," kata Anselmus Tan yang mewakili Dirjen Otonomi Daerah.
Sementara Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa mengaku senang Bupati Simeuelue mendukung daerahnya dimekarkan untuk menjadi kabupaten baru.
"Jarang-jarang ada bupati yang mendukung daerahnya dimekarkan. Dengan ‘political will’ dari bupati yang seperti ini, mudah-mudahan segera terwujud,” ungkapnya.
Adapun Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah pada Kementerian Pariwisata, Tazbir, mengatakan mendukung penuh keinginan Bupati Simeulue untuk menjadikan daerahnya sebagai tujuan wisata.
"Kalau ada daerah di ujung barat serius ingin menjadi daerah tujuan wisata, tentu kami sangat mendukung, karena lokasi wisatanya lebih menyebar. Tahun ini, kita menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara. Nah, bagus kalau Simeulue ikut berpartisipasi mensukseskan target ini," kata Tazbir yang juga disebut sebagai tokoh Aceh itu.
Secara khusus, Bupati Simeulue mengucapkan terima kasih kepada Senator Aceh, Fachrul Razi yang terlibat aktif mendorong pembentukan Kabupaten Kepulauan Selaut Besar.
Hadir di acara para tokoh masyarakat Simeulue, mahasiswa Simeulue di Jakarta, sejumlah pengusaha, dan juga dihadiri Ketua DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, SPd, MSi, MA bersama jajaran pengurus lainnya. (DANS)
Tags
Nasional
