Kemenhumkam dan PUPR Teken MoU Pengembangan Infrastruktur Nusakambangan


CILACAP (wartamerdeka.info) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, menandatangani nota kesemahaman (MoU) peningkatan kapasitas petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang jasa konstruksi, Jumat (27/7/2018).

Kerjasama ini merupakan langkah optimalisasi Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (SMS) yang menjadi salah satu infrastruktur utama di Pulau Nusakambangan. Penandatanganan ini dilakukan saat menteri melakukan kunjungan kerja dan tinjauan Lapas Nusakambangan di Cilacap.

Yasonna berharap, Kementerian PUPR dapat memenuhi dan meningkatkan sarana prasarana di Pulau Nusakambangan. Misalnya perbaikan jalan, pembangunan poliklinik, pembangunan rumah susun, serta rumah khusus bagi petugas Lapas SMS di kawasan Karanganyar.

“Kami berharap kerjasama ini dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang besar melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan, khusus di bidang jasa konstruksi bagi WBP sebagai tenaga kerja siap pakai”, kata Yasonna.

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sebanyak 2 tower terdiri dari tiga lantai untuk type 36, dan empat lantai untuk type 24 yang dapat menampung 24 KK. Sedangkan rumah khusus bertype 36 akan dibangun 28 unit.

“Target kerjasama ini tidak hanya ditujukan bagi WBP, tetapi juga para petugas Lembaga Pemasyarakatan:, kata Basoeki.

Sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proyek ini yakni para WBP yang telah mengantongi sertifikat tenaga kerja terampil kelas 3. Sebelumnya sertifikasi dilakukan dengan menerapkan pola uji langsung (on site) kepada sekitar 200 tenaga kerja.

Agus/infonewscilacap.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama