Oleh Dasman Djamaluddin
Tahun 1969, setelah Referendum di Irian Barat, mayoritas penduduk memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Berarti menolak Belanda, sehingga sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakuinya, maka resmilah Irian Barat menjadi bahagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelumnya pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden RI Soekarno mengunandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) di Alun-alun Utara Yogyakarta. Dua tahun lamanya konflik bersenjata antara Indonesia-Belanda, maka terjadilah perundingan di PBB.
Menjadi catatan waktu ini, yang menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Irian Barat adalah Eliezer Jan Bonay dari Mei 1963 hingga November 1964. Namun demikian, ia sebelumnya juga sudah berpartisipasi aktif di Irian Barat.
Tahun 1946, Eliezer Jan Bonay sudah menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang diketuai oleh Nyonya Dr Tumangken Gerungan. Sebelumnya lagi, sebelum Indonesia Merdeka, ia magang pada Kantor Hoofd Van Plaatselijk Bestuur pada 1 April 1941 di Serui.
Karier Eliezer Jan Bonay meningkat. Ia pada tanggal 9 September 1961 mengadakan pertemuan rahasia bersama dengan Frits Kiriho dan Saul Hindom, antara Pejabat Kedubes RI di Bonn, waktu itu masih disebut Jerman Barat, yaitu Kolonel DI Pandjaitan, atase ekonomi Dubes RI di Bonn, yaitu Oemarjadi.
Hasil pertemuan ini merupakan landasan kuat dikomandokannya Trikora, 19 Desember 1961. Kemudian, ia menjadi anggota staf perwakilan RI semasa UNTEA merangkap anggota LIASION Group KOTI di Senayan tahun 1962. Sebelum jadi gubernur, ia bekerja di Sekretariat Departemen Luar Negeri, Pejambon, Jakarta.
Itulah sekelumit cerita tentang Gubernur Integrasi Irian Barat Eliezer Jan Bonay yang dituturkan kepada saya oleh anak perempuannya Riyanti Puspita Suriani Bonay di Fakultas Hukum UI, Kamis, 23 Agustus 2018.
Tags
Opini
