OKU (wartamerdeka.info) - Dalam rangka lersiapan untuk pengamanan menghadapi Pemilu Legislatif serta Pilpres serentak 2019, Polres OKU menggelar apel Pasukan Operasi Mantap Brata tahun 2018, bertempat di lapangan Mapolres OKU, Rabu (19/8/2018).
Acara tersebut diikuti dari unsur TNI serta Pemkab OKU dan dimimpin oleh Kapolres OKU AKBP Dra NK Widayana Sulandari,yang dihadiri langsung oleh Bupati OKU H Kuryana Azis, Wakapolres OKU Kompol Nurhadiansyah, Ketua KPU Naning Wijaya, Anggota Bawaslu Yeyen dan unsur Muspida OKU dan undangan lainnya.
Saat menyampaikan amanat dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolres OKU AKBP Dra NK Widayana Sulandari, berharap,"agar mempedomani setiap tugas satuan, fungsi, dan memperkuat Solidaritas TNI-Polri, guna mewujudkan Pemilu Aman, Lancar,damai serta menjaga Netralitas TNI dan Polri.
Operasi ini dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan Preemtif dan Preventif.
"Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan,dilakukan upaya penanganan secara profesional," kata Kapolres.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam amanat yang disampaikan oleh Kapolres menyebutkan, Operasi Mantap Brata 2018 akan berlangsung selama 397 hari terhitung mulai 20 September 2018 hingga 31 Oktober 2019.
Operasi yang digelar dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019 ini melibatkan personil Polri dan dibantu unsur TNI dan stakeholder lainnya.
“Keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019," ujar Kapolri.
Pada kesempatan itu, Kapolres minta, aparat Polri-TNI menjaga netralitas, mengedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini.
Dia juga mendorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan massa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, dia minta gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
Dia juga minta, aparat menyusun rencana pengamanan secara detail dan melaksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
"Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif," ujarnya.
Dikatakannya, dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentu dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan di antaranya yang cukup jadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas dan penyebaran hoax dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat.(Maret)
Tags
Daerah
