JAKARTA (wartamerdeka.info) - Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan akan terus berlanjut. Bila pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya anggaran yang dialokasikan berkisar pada angka Rp18 triliun, di tahun 2019 anggaran tersebut meningkat hampir dua kali lipat, tepatnya menjadi sebesar Rp34 triliun.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para pendamping PKH dalam acara Jambore Sumber Daya PKH Tahun 2018 di Istana Negara meminta mereka untuk betul-betul memberikan pendampingan dan memastikan agar anggaran tersebut sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
"Menjadi tugas bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian memastikan penyaluran bantuan itu sampai di tangan penerima manfaat," ujarnya.
Presiden menjelaskan, meski beberapa waktu belakangan fokus perhatian diberikan pada pembangunan infrastruktur, pemerintah tak serta merta melupakan aspek peningkatan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia. Melalui PKH, pemerintah hadir dan menunjukkan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
Sebelum ini, penerima PKH sebanyak 6 juta kepala keluarga (KK). Namun sejak tahun 2018 jumlah penerima PKH menjadi 10 juta KK. Pada tahun 2020 nanti, Presiden ingin agar cakupan program ini juga diperluas hingga kurang lebih 15,6 juta KK.
Lebih jauh, untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui PKH, Presiden Joko Widodo meminta para pendamping untuk mendorong para penerima manfaat PKH memanfaatkan bantuan yang ada untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga. Kesehatan dan ketercukupan gizi bagi anak memegang peranan penting dalam program pembangunan sumber daya manusia pada 2019 mendatang.
"Pastikan betul bahwa anggaran-anggaran yang ada ini juga dipakai untuk menyehatkan ibu dan anak sehingga perhatian kita kepada yang namanya gizi itu sangat penting. Arahkan mereka untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan gizi terutama yang memiliki anak-anak balita atau ibu yang sedang mengandung. Ini untuk menyiapkan generasi 20 sampai 50 tahun ke depan," ucapnya.
Aspek lain yang mesti diperhatikan ialah soal pendidikan anak. Para pendamping diminta Presiden untuk juga menekankan pentingnya pendidikan wajib bagi anak-anak mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidup di masa mendatang.
"Sampaikan kepada mereka bahwa pendidikan itu penting. Keluarga prasejahtera itu bisa masuk ke level yang lebih tinggi kalau anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik. PKH ini kesempatan mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi," tuturnya.
Selain itu, Presiden juga meminta para pendamping untuk mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tak lagi bergantung pada bantuan sosial. Menurutnya, masyarakat prasejahtera juga harus diberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha dengan memanfaatkan dana dari PKH ini.
"Kita ini mengajari rakyat agar bisa mengelola uang yang kita berikan. Jangan sampai uang-uang yang ada ini dipakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Harus dipakai untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kalau memiliki kemampuan untuk berbisnis atau berdagang, ya bimbing mereka. Itu yang paling cepat untuk masuk ke level yang paling atas," ucapnya.
Sementara bagi para pendamping program, Kepala Negara memerintahkan jajaran terkait untuk mengirimkan sejumlah pendamping ke beberapa negara maju untuk studi banding. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan implementasi PKH di masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.
"Saya juga minta nanti ada seleksi di pendamping-pendamping PKH ini dan kita kirim ke luar negeri. Bisa sekolah, _training_, atau melihat dan membandingkan negara maju seperti apa dan kita harus mengambil posisi seperti apa. Supaya terbuka wawasan kita sehingga memiliki semangat yang tinggi untuk membangun negara ini. Jangan sampai ada yang tertinggal," tandas Presiden seperti dikutip dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.(AR)
Tags
Nasional
