TANA TORAJA (wartamerdeka.info) - Keputusan kontroversial Bupati Tana Toraja (Tator), Nicodemus Biringkanae, mengangkat dirinya jadi Plt. Kadis Kesehatan melalui SK Bupati yang ditandatangani sendiri, telah menuai sorotan berbagai pihak. Informasi ini bahkan viral di media sosial dan membuat gaduh seantero jagad raya nusantara Indonesia.
Akibatnya, Kemendagri, bahkan Komisi ASN (KASN), terpaksa harus turun tangan. Bupati Tator pun dipanggil Kemendagri untuk menghadap. Klimaksnya, Nico Biringkanae akhirnya menunjuk dan mengangkat Yunus Sirante, Kepala Bappeda Tator, sebagai Plt. Kadis Kesehatan.
Namun yang menambah gaduh, adanya pernyataan ‘melecehkan’ dari oknum pejabat KASN yang menilai Nico Biringkanae sebagai Bupati Blo'on. Pernyataan ini dianggap vulgar dan tidak santun, apalagi diucapkan seorang pejabat pusat.
Komentar dan sorotan pun bermunculan. Salah satu datang dari Aktivis GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia), Rusmita Pakondo, SE. Pasalnya, apa yang dilontarkan oknum petinggi KASN itu kini menuai kontroversi di masyarakat.
“Kalau pendapat atau komentar itu keluar dari akun anonim yang banyak berseliweran di medsos ini bisa dimaklumi, karena kebebasan dunia digital saat ini seakan tanpa batasan norma-norma etika dan hukum,” ungkap Rusmita dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi via WhatsApp, Sabtu pagi tadi (16/3).
Namun jika pernyataan itu keluar dari mulut seorang pejabat lembaga negara apalagi mengatasnamakan institusi seperti KASN, menurut Rusmita, sangat disayangkan.
“Mestinya cara-cara administratif tidak disikapi dengan nada reaktif dan provokatif dengan menggunaan diksi yg tidak tepat. Mestinya citra dan marwah KASN sebagai lembaga pengawasan tetap terjaga,” sesalnya.
Calon Legislator Provinsi PDI Perjuangan Dapil X ini, lebih jauh mengatakan, dimanapun jika ada kesalahan sebesar apapun stratanya, tidak boleh langsung menilai dengan kasar dan tidak santun.
“Kami orang Toraja sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kesantunan, saling menghargai satu sama lain. Sipakainge', siangkaran dan sipakatau.
Apalagi yang dimaksud disitu seorang Bupati yang tidak saja pemimpin daerah tapi tokoh masyarakat,” tegas Srikandi Toraja dari parpol berlambang moncong putih ini.
Rusmita berharap, siapapun harusnya menempatkan masalah tersebut lebih pada upaya korektif solutif, bukan justru memicu terjadinya friksi sosial.
“Jika ada yang keliru, bukankah itu juga tanggungjawab KASN untuk melakukan pembinaan,” pungkasnya. (Tom)
Tags
Daerah
