Oleh: Aris Kuncoro
Pemilihan Umum Legislatif yang digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden pada 17 April 2019, memang unik. Dan ini untuk pertama kalinya di dunia.
Pada pesta demokrasi sebelumnya, tahun 2014 dilakukan dua pemilu: pemilihan legislatif berlangsung pada 9 April untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten.
Sedangkan Pilpres digelar pada 9 Juli 2014. Saat itu, Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Tahun ini, Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD se-Indonesia periode 2019–2024, diselenggarakan serentak dengan Pilpres pada 17 April 2019.
Pileg dan Pilpres yang digelar serentak ini sebenarnya lebih praktis. Dan memudahkan bagi warga pemilih, agar tidak bolak balik mencoblos di bilik suara, dan dipusingkan dengan proses Kampanye.
Tapi Pemilu serentak ini juga membuat banyak warga agak bingung. Apalagi, ternyata banyak warga yang pilihan partainya tidak sama dengan partai pengusung capres-cawapres yang mereka pilih.
Misalnya, seperti yang penulis temui di Kota Bekasi, ada sejumlah warga yang bersimpati dengan calon legislatif dari Partai Gerindra, namun dalam pilpres, hati nurani mereka cenderung akan memilih Pasangan Nomor Urut 01 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin. Hal ini membuat mereka bingung, karena Partai Gerindra adalah pengusung Capres-cawapres Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Kebingungan warga ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, agar warga yang bersimpati dengan caleg dari Partai Gerindra berpindah pilihan.
Bahkan, sekarang ini beredar "surat edaran" berantai yang dikirim kepada kalangan jemaat gereja, kalangan warga keturunan Tionghoa dan pihak-pihak lain melalui pesan WhatsApp (WA), yang isinya himbauan atau ajakan agar jangan memilih caleg dari partai pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal ini cukup meresahkan.
"Surat Edaran" berantai ini berisi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan cenderung mengadu domba antar umat beragama, dan suku.
Inilah cuplikan sebagian "Surat Edaran" Berantai yang kini jadi viral di medsos, terutama WA:
........SURAT EDARAN BERANTAI HIMBAUN & AJAKAN UNTUK SAUDARA / SAUDARI TIONGHOA, BESERTA SEMUA SAUDARA2 / SAUDARI-KU SEBANGSA SETANAH AIR NKRI YG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN, KRISTEN KATOLIK, KRISTEN NASRANI, BUDDHA, HINDU, KONGHUCU INDONESIA, SERTA KEPERCAYAAN LAIN-NYA.
KAMI DARI TIM CYBER INTEL GABUNGAN RELAWAN 01 JKW MENEMUKAN BEBERAPA FAKTA BARU BAHWA CAPRES - CAWAPRES 02 PRABOWO SUDAH MENANDATANGI PAKTA INTEGRITAS DENGAN FPI ( Front Pembela Islam ) dan Oknum2 Lain TENTANG BEBERAPA PASAL YG AKAN DIJALANKAN YAITU :
PEMBATALAN TERSANGKA RIZIEQ SHIHAB
DAN OKNUM2 HTI & PENDUKUNG KHILAFAH, OKNUM2 YG DICURIGAI MAU MENDIRIKAN NEGARA KHILAFAH ( SEPERTI NII / DI ) PATUT DIDUGA AKAN MASUK & MENGAMBIL PERAN DALAM PEMERINTAHAN PRABOWO JIKA NANTI TERPILIH.
KABAR YG LAINNYA YG PENTING LAGI,
KAMI MENEMUKAN RATUSAN RIBU LEBIH AKUN2 MEDIA SOSIAL ROBOT TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSHAP PALSU YG MEMILIKI IDENTITAS ORANG TIONGHOA PALSU YG BERPURA - PURA DIBUAT SEAKAN PENDUKUNG PRABOWO......... Dan seterusnya...
Atas beredarnya "Surat Edaran" berantai itu, Anggota DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto SE dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan agar warga menyikapi dengan cerdas.
"Kita adalah Indonesia. Negara ini negara Pancasila dan rumah kita adalah NKRI," tegas Murfati yang ditemui media, Sabtu (9/3/2019).
Murfati mengingatkan, untuk memilih presiden pakailah hak masing-masing.
"Gunakan hak pilih kita memakai hati nurani. Presiden yang anda pilih, dari dua pasangan capres-cawapres, adalah orang baik, dan tidak akan menjadikan negara Khilafah. Tidak ada visi misi kedua pasangan capres-cawapres yang akan menegakkan khilafah. Jangan termakan isu yang tidak jelas," ujar Murfati yang kini mencalonkan diri lagi sebagai calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan Medan Satria dan Bekasi Barat.
Disebutkannya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah putra bangsa yang punya itikad baik untuk membangun Indonesia, jangan mau dibakar emosi yang akan menjadi jurang pemisah antara agama Katolik, Protestan, Budha, Hindu melawan agama Islam.
"Kita harus lawan hoax dan sampaikan kepada semua orang Kristiani dan suku Tionghoa, mari kita bergandeng tangan dengan saudara kita dari umat Islam. Jangan lepas tali persaudaraan. Kita harus sama-sama membangun negara ini," tandasnya.
Menutut hemat penulis, untuk pemilihan legislatif, khususnya anggota DPRD Kota Bekasi, kita punya kewajiban memilih yang terbaik. Orang yang kita kenal, punya integritas yang baik, punya pekerjaan yang baik, rumah tangga yang baik dan etika yang baik.
Pilihlah yang sudah dikenal atau sudah terbukti kinerjanya. Kita tidak bisa melihat partai semata. Karena di saat terpilih, maka anggota DPRD sudah jadi wakil rakyat kita semua.
Dari pengamatan penulis, Murfati Lidianto SE termasuk calon kuat untuk terpilih kembali di dapilnya. Terutama di kalangan gereja dan suku Tionghoa. Murfati juga termasuk jemaat yang aktif di gerejanya.
Selama menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, Murfati juga telah memperjuangkan kepentingan warga di Medan Satria dan Bekasi Barat.
Kiprah Murfati ini diantaranya adalah berjuang untuk nemperoleh ijin pembangunan gereja Santa Clara Bekasi Utara, berjuang memperoleh ijin gereja Stasi Stanis Claus Pondok Gede, berjuang memperoleh ijin BKT (Banjir Kanal Timur) dari tahun 2014, dan kini masyarakat sudah melihat banjir sudah berkurang hampir 60 persen di wilayah Medan Satria dan Bekasi Barat.
Selain itu dia juga berjuang untuk peninggian jembatan, penurapan kali, serta perbaikan jalan jalan yang rusak dan sebagainya.
Selain itu, melalui Komisi 4 DPRD dia juga ikut berjuang adanya Kartu Sehat. Bahkan dirinya berjanji akan memperjuangkan anggaran Rp 400 Milyar untuk tahun berikutnya.
Dan jika nanti terpilih kembali, dirinya juga menyatakan akan berjuang untuk pembangunan/pembuatan waduk raksasa yang mampu menampung air hujan untuk dibuang ke pipa- pipa langsung ke BKT.
Jadi memang sudah selayaknya warga bijak, dan bisa memisahkan/membedakan antara pilpres dan pemilihan anggota legislatif. Dan pilihan untuk caleg/partai tidak harus sama dengan partai pengusung capres-cawapres yang menjadi idola. Karena itu waspadai isu yang sifatnya mengadu domba, antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain.
Pemilihan Umum Legislatif yang digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden pada 17 April 2019, memang unik. Dan ini untuk pertama kalinya di dunia.
Pada pesta demokrasi sebelumnya, tahun 2014 dilakukan dua pemilu: pemilihan legislatif berlangsung pada 9 April untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten.
Sedangkan Pilpres digelar pada 9 Juli 2014. Saat itu, Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Tahun ini, Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD se-Indonesia periode 2019–2024, diselenggarakan serentak dengan Pilpres pada 17 April 2019.
Pileg dan Pilpres yang digelar serentak ini sebenarnya lebih praktis. Dan memudahkan bagi warga pemilih, agar tidak bolak balik mencoblos di bilik suara, dan dipusingkan dengan proses Kampanye.
Tapi Pemilu serentak ini juga membuat banyak warga agak bingung. Apalagi, ternyata banyak warga yang pilihan partainya tidak sama dengan partai pengusung capres-cawapres yang mereka pilih.
Misalnya, seperti yang penulis temui di Kota Bekasi, ada sejumlah warga yang bersimpati dengan calon legislatif dari Partai Gerindra, namun dalam pilpres, hati nurani mereka cenderung akan memilih Pasangan Nomor Urut 01 Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin. Hal ini membuat mereka bingung, karena Partai Gerindra adalah pengusung Capres-cawapres Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Kebingungan warga ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, agar warga yang bersimpati dengan caleg dari Partai Gerindra berpindah pilihan.
Bahkan, sekarang ini beredar "surat edaran" berantai yang dikirim kepada kalangan jemaat gereja, kalangan warga keturunan Tionghoa dan pihak-pihak lain melalui pesan WhatsApp (WA), yang isinya himbauan atau ajakan agar jangan memilih caleg dari partai pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal ini cukup meresahkan.
"Surat Edaran" berantai ini berisi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan cenderung mengadu domba antar umat beragama, dan suku.
Inilah cuplikan sebagian "Surat Edaran" Berantai yang kini jadi viral di medsos, terutama WA:
........SURAT EDARAN BERANTAI HIMBAUN & AJAKAN UNTUK SAUDARA / SAUDARI TIONGHOA, BESERTA SEMUA SAUDARA2 / SAUDARI-KU SEBANGSA SETANAH AIR NKRI YG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN, KRISTEN KATOLIK, KRISTEN NASRANI, BUDDHA, HINDU, KONGHUCU INDONESIA, SERTA KEPERCAYAAN LAIN-NYA.
KAMI DARI TIM CYBER INTEL GABUNGAN RELAWAN 01 JKW MENEMUKAN BEBERAPA FAKTA BARU BAHWA CAPRES - CAWAPRES 02 PRABOWO SUDAH MENANDATANGI PAKTA INTEGRITAS DENGAN FPI ( Front Pembela Islam ) dan Oknum2 Lain TENTANG BEBERAPA PASAL YG AKAN DIJALANKAN YAITU :
PEMBATALAN TERSANGKA RIZIEQ SHIHAB
DAN OKNUM2 HTI & PENDUKUNG KHILAFAH, OKNUM2 YG DICURIGAI MAU MENDIRIKAN NEGARA KHILAFAH ( SEPERTI NII / DI ) PATUT DIDUGA AKAN MASUK & MENGAMBIL PERAN DALAM PEMERINTAHAN PRABOWO JIKA NANTI TERPILIH.
KABAR YG LAINNYA YG PENTING LAGI,
KAMI MENEMUKAN RATUSAN RIBU LEBIH AKUN2 MEDIA SOSIAL ROBOT TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSHAP PALSU YG MEMILIKI IDENTITAS ORANG TIONGHOA PALSU YG BERPURA - PURA DIBUAT SEAKAN PENDUKUNG PRABOWO......... Dan seterusnya...
Terlihat sekali bahwa "Surat Edaran" berantai itu berisi provokasi dan tuduhan yang tidak bertanggung jawab terhadap capres atau partai tertentu. Dan bisa dipastikan isinya adalah hoax.
Atas beredarnya "Surat Edaran" berantai itu, Anggota DPRD Kota Bekasi Murfati Lidianto SE dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan agar warga menyikapi dengan cerdas.
"Kita adalah Indonesia. Negara ini negara Pancasila dan rumah kita adalah NKRI," tegas Murfati yang ditemui media, Sabtu (9/3/2019).
Murfati mengingatkan, untuk memilih presiden pakailah hak masing-masing.
"Gunakan hak pilih kita memakai hati nurani. Presiden yang anda pilih, dari dua pasangan capres-cawapres, adalah orang baik, dan tidak akan menjadikan negara Khilafah. Tidak ada visi misi kedua pasangan capres-cawapres yang akan menegakkan khilafah. Jangan termakan isu yang tidak jelas," ujar Murfati yang kini mencalonkan diri lagi sebagai calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan Medan Satria dan Bekasi Barat.
Disebutkannya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah putra bangsa yang punya itikad baik untuk membangun Indonesia, jangan mau dibakar emosi yang akan menjadi jurang pemisah antara agama Katolik, Protestan, Budha, Hindu melawan agama Islam.
"Kita harus lawan hoax dan sampaikan kepada semua orang Kristiani dan suku Tionghoa, mari kita bergandeng tangan dengan saudara kita dari umat Islam. Jangan lepas tali persaudaraan. Kita harus sama-sama membangun negara ini," tandasnya.
Menutut hemat penulis, untuk pemilihan legislatif, khususnya anggota DPRD Kota Bekasi, kita punya kewajiban memilih yang terbaik. Orang yang kita kenal, punya integritas yang baik, punya pekerjaan yang baik, rumah tangga yang baik dan etika yang baik.
Pilihlah yang sudah dikenal atau sudah terbukti kinerjanya. Kita tidak bisa melihat partai semata. Karena di saat terpilih, maka anggota DPRD sudah jadi wakil rakyat kita semua.
Dari pengamatan penulis, Murfati Lidianto SE termasuk calon kuat untuk terpilih kembali di dapilnya. Terutama di kalangan gereja dan suku Tionghoa. Murfati juga termasuk jemaat yang aktif di gerejanya.
Selama menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, Murfati juga telah memperjuangkan kepentingan warga di Medan Satria dan Bekasi Barat.
Kiprah Murfati ini diantaranya adalah berjuang untuk nemperoleh ijin pembangunan gereja Santa Clara Bekasi Utara, berjuang memperoleh ijin gereja Stasi Stanis Claus Pondok Gede, berjuang memperoleh ijin BKT (Banjir Kanal Timur) dari tahun 2014, dan kini masyarakat sudah melihat banjir sudah berkurang hampir 60 persen di wilayah Medan Satria dan Bekasi Barat.
Selain itu dia juga berjuang untuk peninggian jembatan, penurapan kali, serta perbaikan jalan jalan yang rusak dan sebagainya.
Selain itu, melalui Komisi 4 DPRD dia juga ikut berjuang adanya Kartu Sehat. Bahkan dirinya berjanji akan memperjuangkan anggaran Rp 400 Milyar untuk tahun berikutnya.
Dan jika nanti terpilih kembali, dirinya juga menyatakan akan berjuang untuk pembangunan/pembuatan waduk raksasa yang mampu menampung air hujan untuk dibuang ke pipa- pipa langsung ke BKT.
Jadi memang sudah selayaknya warga bijak, dan bisa memisahkan/membedakan antara pilpres dan pemilihan anggota legislatif. Dan pilihan untuk caleg/partai tidak harus sama dengan partai pengusung capres-cawapres yang menjadi idola. Karena itu waspadai isu yang sifatnya mengadu domba, antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain.
Tags
Opini
