Di Pasar Brondong, Sosialisasi
"Jual " Kios, Deadlock
LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Sejumlah pedagang di pasar Sidoharjo kecamatan Lamongan kota nglurug ke PD Pasar, untuk menemui direktur PD Pasar Lamongan, Hendy Mustofa, kemarin (Rabu, 13/Maret).
Belasan orang pedagang tersebut hingga naik ke lantai dua, guna menyampaikan beberapa permasalahan makin ruwetnya penataan lapak untuk pedagang.
Banyak pedagang yang berjualan di lapak yang tidak sesuai, termasuk diantaranya ada yang berjualan di teras.
"Ada beberapa pedagang yang tidak termasuk dalam daftar malah berjualan di teras," kata ketua paguyuban pasar, Anton Sulaiman kepada wartawan.
Dari pantauan media, belasan pedagang tersebut, sangat kecewa karena hingga menunggu cukup lama, yang diharapkan mendapat penjelasan, tapi justru berbuah kecewa karena direktur PD Pasar sedang lagi ada acara di Jakarta.
"Mohon maaf bapak2, pak direktur hari ini sedang ada di Jakarta," kata salah seorang staf.
Sementara, di hari yang sama, Ka. UPT Pasar Blimbing-Brondong, Afif menggelar sosialisasi kelanjutan pembangunan lapak/kios pasar.
Kegiatan sosialisasi dengan mengajak investor/pemborong tersebut dinilai janggal, karena lapak/kios dibangun dari anggaran APBD, dan pedagang tinggal menempati.
Namun, ironisnya, kebutuhan lapak/kios yang belum tersentuh dana APBD tersebut, kabarnya akan dibangun kerjasama dengan investor/pemborong dan dijual ke pedagang.
Dari informasi yang didapat awak media ini, menyebut ada 28 pemilik stan kios yang sudah setuju, dengan membayar DP Rp.7juta, sementara masih ada 18 pemilik stan kios yang menolak.
"Ya, karena semua belum sepakat, ya deadlock, " kata salah seorang peserta, yang wanti2 tak disebut jatidirinya.
Menurut dia, DP Rp. 7 juta, dan angsuran tiap bulan Rp.750 ribu," ungkap sumber itu, hanya dia tidak tahu angsuran tersebut sampai berapa tahun.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan dikonfirmasi, pihaknya mengarahkan agar tanya ke dinas Perindag.
Namun, Zamroni kadis Perindag setempat hingga berita ini ditulis, belum memberi penjelasan.
Konfirmasi ke Kabag BUMD, Sahid juga belum ada jawaban, termasuk konfirmasi ke direktur PD Pasar Hendy Mustofa, ke Dewan Pengawas, yang juga Sekda Lamongan, Yuhronur semua tak memberi respon.
Hanya, Assisten 2 pemkab Lamongan, Fais yang membalas konfirmasi media ini.
"Mohon maaf akan kami dalami dulu permasalahan itu," kata mantan Kabag Perekonomian ini.(Mas)
"Jual " Kios, Deadlock
 |
| Ka UPT Pasar Blimbing Brondong Afif dan Pemborong Bambang K saat sosialisasi dengan pedagang |
LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Sejumlah pedagang di pasar Sidoharjo kecamatan Lamongan kota nglurug ke PD Pasar, untuk menemui direktur PD Pasar Lamongan, Hendy Mustofa, kemarin (Rabu, 13/Maret).
Belasan orang pedagang tersebut hingga naik ke lantai dua, guna menyampaikan beberapa permasalahan makin ruwetnya penataan lapak untuk pedagang.
Banyak pedagang yang berjualan di lapak yang tidak sesuai, termasuk diantaranya ada yang berjualan di teras.
"Ada beberapa pedagang yang tidak termasuk dalam daftar malah berjualan di teras," kata ketua paguyuban pasar, Anton Sulaiman kepada wartawan.
 |
| Belasan pedagang pasar Sidoharjo saat nglurug ke kantor PD Pasar |
"Mohon maaf bapak2, pak direktur hari ini sedang ada di Jakarta," kata salah seorang staf.
Sementara, di hari yang sama, Ka. UPT Pasar Blimbing-Brondong, Afif menggelar sosialisasi kelanjutan pembangunan lapak/kios pasar.
Kegiatan sosialisasi dengan mengajak investor/pemborong tersebut dinilai janggal, karena lapak/kios dibangun dari anggaran APBD, dan pedagang tinggal menempati.
Namun, ironisnya, kebutuhan lapak/kios yang belum tersentuh dana APBD tersebut, kabarnya akan dibangun kerjasama dengan investor/pemborong dan dijual ke pedagang.
Dari informasi yang didapat awak media ini, menyebut ada 28 pemilik stan kios yang sudah setuju, dengan membayar DP Rp.7juta, sementara masih ada 18 pemilik stan kios yang menolak.
"Ya, karena semua belum sepakat, ya deadlock, " kata salah seorang peserta, yang wanti2 tak disebut jatidirinya.
Menurut dia, DP Rp. 7 juta, dan angsuran tiap bulan Rp.750 ribu," ungkap sumber itu, hanya dia tidak tahu angsuran tersebut sampai berapa tahun.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan dikonfirmasi, pihaknya mengarahkan agar tanya ke dinas Perindag.
Namun, Zamroni kadis Perindag setempat hingga berita ini ditulis, belum memberi penjelasan.
Konfirmasi ke Kabag BUMD, Sahid juga belum ada jawaban, termasuk konfirmasi ke direktur PD Pasar Hendy Mustofa, ke Dewan Pengawas, yang juga Sekda Lamongan, Yuhronur semua tak memberi respon.
Hanya, Assisten 2 pemkab Lamongan, Fais yang membalas konfirmasi media ini.
"Mohon maaf akan kami dalami dulu permasalahan itu," kata mantan Kabag Perekonomian ini.(Mas)
Tags
Daerah
