Saurip Kadi: Prabowo Membiarkan Pendukungnya Menebar Paham Khilafah dan Radikalisme

"Ini Bukti Tidak Satunya Kata Dan Perbuatan Prabowo"

Saurip Kadi saat menjadi narasumber pada diskusi publik bertema "Kebhinekaan NKRI Menolak Radikalisme dan Intoleran" yang digelar Komunitas Sahabat Jokowi (KSJ),  di Solo. 

SOLO (wartamerdeka.info) - Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi meminta kubu calon presiden (Capres) Prabowo Subianto menghentikan penggunaan agama untuk kepentingan mobilisasi massa. 

"Tentang kebhinekaan itu never ending (tidak pernah berakhir), hari ini ada masalah besar yang oleh pihak Pak Prabowo dibiarkan. Yakni, menggunakan agama untuk kepentingan mobilisasi. Ini sangat membahayakan kehidupan kita ke depan," kata Saurip Kadi yang akrab disapa SK saat jadi Narasumber pada diskusi publik bertema "Kebhinekaan NKRI Menolak Radikalisme dan Intoleran" yang digelar Komunitas Sahabat Jokowi (KSJ),  di Solo, Jumat (5/4) malam.

Menurut SK, sampai saat ini, Prabowo terus membiarkan pendukungnya menebar paham khilafah dan Radikalisme. Ini bukti tidak satunya kata dan perbuatan Prabowo. Padahal Prabowo  mengaku nasionalis dan juga patriot yang siap mengorbankan jiws dan raga.

"Apa sulitnya PS melarang pendukungnya untuk tidak mengembangkan paham yang hendak mengubah PANCASILA," tandas Saurip Kadi yang dikenal kritis ini.

Tentang radikalisme ini SK menyebut Pemerintahan Jokowi telah membuktikan upaya untuk mencegah,  seperti pembubaran Ormas yang bercita-cita mendirikan negara khilafah. 

Pemerintahan Jokowi telah membuktikan  keperpihakan  terhadap rakyat kecil, sehingga negara memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini, terutama sejak masa Orde Baru,  keadilan sosial dan berkah Tuhan Yang Maha Esa hanya dinikmati oleh segelintir orang. Baru dalam  Pemerintahan Jokowi rakyat kecil disentuh.

Saurip bertanya, "Sejak Orba rakyat kecil dapat apa dari Pemerintah?" .

Saat ini, selain dengan program PKH, Kartu Sehat, Kartu Pintar dan semacamnya, yang telah terbukti membantu rakyat kecil,  Pemerintah Jokowi juga membagi tanah kepada rakyat di sekitar hutan.

Selain itu, di masa pemerintahan Jokowi, pemerataan pembangunan benar-benar dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI. Termasuk di wilayah Indonesia Timur seperti Papua yang selama ini "dianaktirikan". Ini adalah wujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini juga membuktikan keperpihakan Jokowi kepada rakyat kecil.

"Tapi, kita juga bersyukur, lawan Jokowi adalah PS yang memiliki sejumlah masalah di masa lalu.  Rakyat sudah cerdas, niscaya akan memilih CAPRES yang tidak bermasalah.  Bagaimana mungkin PS yang bermasalah bisa menyelesaikan keruwetan negeri ini akibat peninggalan masa lalu," ujar Saurip.

"Bagaimana mungkin Prabowo akan bisa menghadapi famili dan lingkungan dekat serta kroni yang dulu dibesarkan mertuanya, untuk lepas dari tuntutan pelanggaran HAM  di negeri ini?" tambah Saurip yang merupakan teman seangkatan Prabowo di Akabri.

SK mengingatkan, sewaktu masih dinas aktif, PS yang Danjen KOPASSUS TELAH MENYALAH GUNAKAN KEKUASAAN DI LUAR TUGAS dan tanggung jawab dengan berinisiatif melakukan penculikan.

"Tugas dan tanggungjawab selaku Dan Jen  KOPPASUS hanya di bidang Pembinaan Pasukan, sama sekali bukan di bidang OPERASIONAL KEAMANAN. Tanggung jawab keamanan ada di Pangab dan  Pangdam beserta jajarannya. Penyalah gunaan kekuasaan di luar tugas dan tanggungjawabnya bagi prajurit adalah pengkhianatan terhadap negara," tandas SK.

Menutup orasinya SK mengingatkan segenap anak bangsa untuk tidaj mengkufuri nikmat Tuhan YME. Karena janji Allah SWT barang siap mengkufuri nikmat KU niscaya aku lorot. Tapi kalau menyusukri nikmat KU kata ALLAH niscaya akan AKU tambah.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis Faizal Assegaf menegaskan bahwa penolakan terhadap intoleransi dan radikalisme menjadi kewajiban negara dan rakyat. Dirinya ingin memantik seluruh elemen bangsa untuk bersatu melawan terkait indikasi upaya penggagalan pemilu melalui provokasi dan deligitimasi KPU.

Dia juga meminta tokoh Amien Rais berhenti memprovokasi rakyat terkait people power karena mengarah ke ancaman disintegrasi. Amien Rais juga diminta menghormati konstitusi, menghormati kegembiraan politik, dan menghormati aspirasi rakyat. Ia menilai pendekatan politik dan intoleran yang terus digulirkan, sebagai bentuk kejahatan politik yang harus dihentikan.

Ketua Umum KSJ Solo, Sudiro Agung menyampaikan, kegiatan ini salah satunya ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai arti pentingnya toleransi terhadap sesama. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai bahayanya radikalisme.

Dengan adanya pemahaman tersebut maka akan hadir sebuah pemilu yang berlangsung aman dan sesuai dengan yang diharapkan. “Kegiatan ini untuk menghadirkan Pemilu yang aman, tenang. Peserta yang hadir lebih kurang 250 dari Soloraya,” ucapnya.(Ar)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama