MUARA ENIM (wartamerdeka.info) - Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender telah dilakukan sejak lama. Baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Organisasi Masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia.
"Kita semua menyadari bahwa perwujudan yang adil dan makmur tidak terlepas dari upaya seluruh unsur dalam setiap bangsa. Untuk itu diperlukan peran semua elemen masyarakat," kata Wakil Bupati Muara Enim H Juarsah SH saat membuka Acara Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RADPUG) di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang digelar Dinas PPA Kabupaten Muara Enim, di Ballroom Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, Kamis (04/07/2019).
Dikatakan Wabup lebih lanjut, Pembangunan berbasis gender merupakan implentasi dari pemenuhan hak asasi manusia. Kesetaraan gender adalah persamaan status antara perempuan dan laki-laki untuk merealisasikan hak asasinya secara penuh dan sama-sama berpotensi untuk menyumbangkan kepada pembangunan, politik, ekonomi, sosial budaya, serta menikmati hasilnya.
Pada awalnya sambung orang nomor dua di Bumi Seradan Sekundang ini, paradigma pembangunan berbasis kesetaraan gender saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintengrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Namun di dalam pelaksanaanya, masih dirasakan berjalan lamban karena kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender oleh para pengambil keputusan, pemegang kebijakan, para perencana dan para pemangku kepentingan. Bahkan istilah “Gender“ masih sering diartikan sebagai “Perempuan”, sehingga mengakibatkan sering terjadi kontra produktif karena pengambil kebijakan yang sampai saat ini didominasi oleh kaum Iaki-Iaki, menjadi antipatilalergi terlebih dahulu dengan munculnya istilah gender.
"Sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat, baik Pengarusutamaan Gender di Daerah dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Amanat Pengarusutamaan Gender juga tertuang dalam dokumen Sustainable Development Goals (sues) I Tujuan Pembangunan (TPB) I TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender. Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah,"ujarnya
Masih kata Wabup, keadilan gender merupakan salah satu indkator keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berkenaan dengan hal itu, berbagai upaya telah dan dilakukan pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam membangun kesadaran gender dikalangan aparat pemerintah dan swasta. Salah satunya yaitu dengan diselenggarakannya Focus Group Discusion pada hari ini.
"Harapan saya dengan adanya kegiatan ini dapat membuka wawasan kita semua untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender. Sehingga percepatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Muara Enim dapat tercapai. Dengan demikian diharapkan kedepan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat untuk terwujudnya kabupaten Muara Enim yang Merakyat, Berdaya Saing, Mandiri, Agamis dan sejahtera,"tukas Wabup.
Sementara itu Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Muara Enim, Drs Helman MM dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) di Kabupaten Muara Enim ini adalah untuk Mengefektifkan Pelaksanaan strategi PUG agar Iebih focus dan terarah, sehingga dapat menjamin baik perempuan maupun laki-laki memperoleh akses, partisifasi,kontrol serta manfaat yang sama dalam proses pembangunan, dengan demikian dapat berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
Selain itu lanjutnya, sebagai petunjuk tentang arah, Prioritas maupun target dari kegiatan PUG di Kabupaten Muara Enim .
"Ini juga bisa untuk mengukur efektivitas, efesien dan dampak implementasi karena adanya indikator yang teratur, Memperkuat Sistem dan Komitmen Instansi/Lembaga baik pemerintah Pusat, Pemen’ntah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengimplentasikan Strategi Pengarusutamaan Gender,"bebernya.
Adapun sasaran kegiatan ini, tambah dia, adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektor di kabupaten Muara Enim. (Agus V)
Tags
Daerah
