BREAKING NEWS

Ketua MPR: Sikapi Intoleransi, Negara Jangan Minimalis

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, untuk lebih ber...

KPK Perlu Periksa DPRD Sulsel Untuk Memastikan Tidak Ada Suap Menyuap Terkait Hak Angket

Aktivis muda Sulawesi Selatan Ahmad Jumarding

MAKASSAR (wartamerdeka.info) -  Penggunaan Hak Angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  yang makin mengarah kepada upaya menggulingkan (memakzulkan) Gubernur Nurdin Abdullah, mulai mendapat reaksi keras dari rakyat Sulsel.

Aktivis muda Sulawesi Selatan Ahmad Jumarding menilai, penggunaan hak angket yang prematur itu telah sangat mengganggu hati nurani rakyat dan juga mengganggu program pembangunan dan upaya "bersih-bersih" yang dilakukan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.

"Saya tidak melihat Gubernur NA melakukan lima poin yang dituduhkan pihak penggulir hak angket di DPRD," tandas Ahmad Jumarding, akademisi muda yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kepada wartawan, hari ini

Jumarding menilai, dari perjalanan karier politiknya, mulai dari jadi Bupati Bantaeng selama dua periode hingga menjabat sebagai gubernur, Nurdin Abdullah tidak mungkin melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel.

"Contohnya soal bagi-bagi proyek untuk keluarganya. Kalau memang benar, apakah Pansus Hak Angket DPRD itu bisa membuktikan.  Karena saya melihat, mulai dari jadi Bupati hingga sekarang menjabat gubernur, NA belum pernah melakukan hal itu. Dari pemeriksaan sejumlah pihak oleh Pansus, tak ada bukti satu pun bahwa keluarga NA mendapat proyek," tandasnya

Ahmad Jumarding mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sebagai lembaga rasuah dan masih kita percaya sebagai pemberantas korupsi, tampaknya harus turun ke Sulawesi Selatan untuk mengklarifikasi soal korupsi ini, baik di lingkungan eksekutif (Pemprov) maupun DPRD Sulsel.

"DPRD perlu juga diperiksa KPK, untuk memastikan bahwa tidak ada suap menyuap terkait penggunaan hak angket ini," tandasnya.

Lebih jauh Ahmad Jumarding mengatakan, terkait dengan diterbitkannya SK serta dilantiknya beberapa pejabat eselon oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman menilai,  ada indikasi untuk merusak citra dan menjatuhkan gubernur.

Sudah jelas pelakunya adalah Wakil Gubernur. Bahkan keluarnya SK yang ditandatangani Wakil Gubernur itu di luar  sepengatahuan Gubernur, karena Gubernur sedang beribadah umrah. Tapi yang disalahkan dan dipojokkan oleh Pansus Hak Angket adalah gubernur.

Dan soal itu pun menurut Jumarding sudah clear. SK yang ditandatangani Wakil Gubenur itu sudah dicabut Gubernur. Dan pihak Kemendagri juga sudah menganggap selesai persoalan SK tersebut.

"Ini memang ada indikasi untuk merusak citra yang mungkin bisa berimbas pada pemakzulan. Saya kira saya berani mengatakan bahwa ini memang sangat sarat akan kepentingan," ujar Ahmad Jumarding.

Dikatakan Ahmad Jumarding hak angket yang digulirkan ini terkesan  untuk membangun opini bahwa gubernur tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Bantaeng selama beliau jadi Bupati.

Ahmad Jumarding juga menilai  ada indikasi bahwa Pansus Hak Angket DPRD tersebut dibentuk karena ada dendam politik karena kalah pada Pemilihan Gubernur yang dimenangkan oleh Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

"Bisa kita lihatlah, siapa yang benar-benar 'ngotot' membuat gerakan-gerakan yang ingin merusak citra gubernur ini. Bukan berarti kita menuduh lho, ya. Tapi kalau kita melihat dari proses yang kemarin sampai dengan hari ini, ya saya nilai ada dendam politik," kata Ahmad Jumarding.

Diungkapkan pula, isu yang beredar di bawah bahkan memperlihatkan bahwa ada kekuatan politik tertentu yang hendak memakzulkan gubernur untuk kemudian mendorong Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman naik ke tampuk pimpinan dan menjadi orang nomor satu di Sulawesi Selatan.

"Saya pikir itu bisa saja terjadi. Banyak pembicaraan yang berkembang soal itu," tegasnya.

Ahmad Jumarding mengatakan, sejauh pengamatannya, gubernur sudah mengikuti semua prosesnya. Mulai dari pemanggilan sudah beliau jalani. "Sekarang kita lihat saja endingnya akan seperti apa," katanya.

Berdasarkan tuduhan yang dialamatkan kepada Gubernur Nurdin Abdullah, Ahmad Jumarding mempertanyakan di mana letak kesalahan fatalnya.

"Fatalnya di mana? Apakah Pak Gubernur ini mencuri berapa triliun atau dia membuat kebijakan yang membuat Sulsel porak poranda atau yang lainnya. Faktanya, sampai hari ini kita masih nyaman di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur. Masih sangat nyaman," ujarnya.

"Pertanyaannya kesalahan apa yang sudah dilakukannya. Sebesar apa kesalahan yang sudah beliau lakukan. Kalau memang ada proyek, apa proyeknya dan berapa nilainya. Kalau itu kolega atau anaknya, siapa. Kalau memang benar, apakah beliau yang meminta dan apakah dipenuhi oleh pemerintah," tegasnya.

Diakuinya,  memang ada kerabat Gubernur yang saat ini menjadi plt Dirut Perusda yakni Taufik Fachruddin. Tapi itu belum definitif.  ''Lagi pula coba dilihat dulu track record-nya. Pak Taufik saat memimpin Perusda di Bantaeng, beliau profesional," jelas Ahmad Jumarding.

Dikatakan, ada juga kerabat Wakil Gubernur yang tadinya bertugas di Pemkab Bone, sekarang duduk sebagai Kepala Dispenda, yakni Andi Sumardi. Namun, hal itu tidak disoroti Pansus Hak Angket (a)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KPK Perlu Periksa DPRD Sulsel Untuk Memastikan Tidak Ada Suap Menyuap Terkait Hak Angket"

Posting Komentar