KARIMUN (wartamerdeka.info) - Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masa bakti tahun 2019 - 2024 resmi dilantik Plt. Gubernur Kepri, Isdianto, Sabtu (30/11-2019) di gedung serbaguna RSUD M. Sani.
Adapun susunan kepengurusan PMI priode 2019-2024, Pelindung Bupati Karimun, Dr. H Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si, Ketua Dr.H Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si, Wakil Ketua H Anwar Hasim, M.S, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan SDM Dr. H Muhd Firmansyah, M.Si.
Wakil Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan Dra. Hj Sensissiana, M.Si, Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan MS Sudarmadi, S.Pd, M.M, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana H Sigianto, M.M, Wakil Ketua Bidang Pendanaan dan Prasarana Dr. H Kamarulazi, S.Sos, M.Si, Sekretaris Drs. Rachmadi, Apt, M.Ap.
Wakil Sekretaris Ahmadi, S.Pi, M.Si, Bendahara Hermanto, M.Fis, Anggota : Dr. H Abdullah, S.Sos, M.Si, Wiyono, dr. H zulhadi, M.Ph, Masnir Munandar, Sutijo Hartoyo.
Dalam acara pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Kepala OPD Kabupaten Karimun, Perwakilan TNI AL, TNI AD, tokoh masyarakat, relawan PMI serta tamu undangan lainnya.
Dalam pelantikan pengurus PMI yang baru Plt. Gubernur Kepri Isdianto mengatakan kepengurusan PMI yang baru ini harus bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk masyarakat, karena ini merupakan kegiatan sosial. Memang banyak kegiatan sosial, tetapi kegiatan PMI ini harus lebih menyentuh ke masyarakat.
Untuk saat ini kita teus melakukan pembinaan- pembinaan disemua Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri ini. Pada tanggal 18 nanti juga akan ada Munas di Jakarta, oleh karena itu sekarang ini kita sedang melakukan pengukuhan atau pelantikan-pelantikan supaya disetiap Kabupaten Kota sudah ada kepengurusannya.
Tujuan kita supaya antara PMI Kabupaten kota yang ada dengan Provinsi bisa bersinergi dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan PMI dan ini adalah harapan kita.
Tujuan akhirnya adalah bagaimana PMI ini bisa lebih eksis ditengah-tengah masyarakat dan masyarakat bisa merasakan keberadaan PMI yang ada disetiap Kabupaten Kota.
Terkait dengan anggaran PMI di dalam Undang-Undang sudah menyatakan sekarang boleh dari APBD, dan itu juga tergantung dari pengurus PMI untuk melakukan pendekatan dengan Bupati dan Ketua DPRD.
"Kendala yang kita hadapi untuk sementara ini adalah karena di Provinsi belum ada Bank Darah dan yang ada untuk sekarang ini hanya di Batam," katanya.
Dampak dari kurangnya Bank Darah ini, apabila masyarakat membutuhkan darah kita mengalami kesulitan. Kita harus menelpon orang ke orang, itupun kalau orangnya siap, kalau tidak kita susah jadinya.
Tetapi kalau kita mempunyai Bank Darah yang cukup, kapanpun saat masyarakat membutuhkan darah kita sudah siap dan kita sudah ada.
"Untuk itu kita berencana di setiap Kabupaten Kota ada Bank Darah, terutama di ibu kota Provinsi kita akan mengupayakannya," harap Isdianto. (Sihat)
Tags
Daerah
