JAKARTA (wartamerdeka info) - Keberadaan TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kuala Lumpur mulai mengkuatirkan karena kehabisan stok pangan menyusul Kebijakan Lockdown menghadapi krisis wabah Covid 19 yang telah diterapkan Malaysia secara ketat sejak 18 Maret dan direncanakan sampai 31 Maret. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin bahkan telah mengumumkan perpanjangan Lockdown hingga 14 April 2020.
Penasehat Himpunan Tenaga Kerja Perantau (HTKP), Malaysia, Miftah terdorong untuk berkirim pesan ke anggota DPR RI, Prof. Zainuddin Maliki yang isinya, antara lain, soal kebijakan kemungkinan pemulangan tenaga kerja (TKI) oleh Pemkab asal tenaga kerja tersebut. Sebab sudah tidak ada lagi yang bisa mereka kerjakan selama tinggal di rumah masing-masing. Tidak ada bantuan penanganan dari pemerintah setempat.
Menanggapi hal ini Prof Zainuddin mengharapkan agar pemerintah daerah yang warganya bekerja merantau di Malaysia seperti Pemda Lamongan dan Gresik untuk mengambil langkah-langkah afirmatif pemulangan ke Indonesia. Kondisi tenaga kerja perantau di Malaysia diharapkan terus bisa dipantau perkembangannya.
Oleh karena itu, menurut Prof. Zainuddin Maliki, Kedutaan RI untuk Malaysia juga diharapkan hadir mewakili pemerintah Indonesia dengan langkah-langkah afirmatif nya.
Menanggapi permintaan HTKP dan anggota DPR RI Dapil IX, pemkab Lamongan langsung merespon. Dihubungi melalui staf humas/komunikasi, pemkab Lamongan, Arif Bachtiar menyebut kalau untuk TKI yg sudah pulang mandiri dari Malaysia, tim gugus di kecamatan setiap hari melakukan penyisiran dan tes kesehatan.
"Sampai saat ini tidak ada yg terdeteksi sakit. Mereka diminta isolasi mandiri di rumah," tutur Arif.
Dia juga mengungkapkan kalau Kedubes di Malaysia juga sudah membantu membagikan bantuan sosial.
Sementara, Prof. Zainuddin Maliki, mempertegas pendapatnya, bahwa sebenarnya yang paling bagus dan tepat, para TKI diminta tetap stay di Malaysia, dengan tetap berusaha membantu penyiapan cukup sembako sampai keadaan terkendali.
"Sebab, kalau pemulangan dipaksakan akan beresiko memindahlan virus, jadi pemda perlu realokasi apbd untuk mencukupi bantuan sembako," ungkap anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional ini.
Namun, soal realokasi APBD untuk pemkab Lamongan kelihatan belum siap, melalui bagian komunikasi/humas, Arif Bachtiar mengatakan untuk realokasi APBD saat ini masih difokuskan untuk penanganan covid 19 di wilayah.
Tampaknya, tidak berhenti sampai disini, ketua umum PW KB PII Jawa Timur ini, juga mengirim pesan masukan ke gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Inilah pesannya:
"Untuk TKI/PMI Malaysia memang menghadapi masalah menipisnya sediaan sembako dan sedikitnya sumber bantuan. Tidak ada bantuan dari Pemerintah Malaysia.
Akhirnya Pemulangan jadi pemikiran mereka, tetapi kalau bisa memberi sumbangan sembako, yang bisa dipakai bertahan hingga pertengahan April, maka mengikuti kebijakan lockdown nya Malaysia adalah langkah yang paling baik. Sebab migrasi dalam kondisi darurat seperti sekarang berisiko tinggi dalam penyebaran virus corona.
Jadi jika memungkinkan ada realokasi APBD utk membantu sediaan sembako merupakan pilihan yg lebih baik, sehingga bisa meminta PMI stay di tempat masing-masing.".(Mas)
Tags
Nasional
