JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pengelolaan perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga. Ini adalah kerjaan lintas lembaga, pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci. Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Ballroom Hotel Discovery Ancol Jakarta, Kamis (25/5) pagi.
“Semua negara pasti akan peduli pada perbatasan, karena perbatasan adalah kedaulatan, ini menyangkut masalah simbol kedaulatan negara, satu jengkal ada negara asing yang masuk perbatasan berarti adalah ancaman atau tantangan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan,” tegasnya.
Oleh karena itu, sambung Tito, menjaga perbatasan menjadi sangat penting. “Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, negara dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia, sehingga mengelola perbatasan betul-betul tidak mudah,” ujarnya.
Mendagri Tito pun memaparkan, perbatasan Indonesia susah untuk dijaga karena negara kepulauan yang panjang. Untuk ini, dimensi pertama dari pengelolaan perbatasan, harus menjaga batas wilayah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Dimensi kedua, dimensi kesejahteraan prosperity.
“Prosperity ini kita ingin nomor satu adalah apa yang diharapkan oleh bapak presiden, yaitu adanya pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat-tempat tertentu, di Jawa misalnya, apalagi di kota-kota, tapi juga di daerah perbatasan, supaya ada keadilan,” papar Tito.
Dia juga menyebutkan hal kedua adalah dalam rangka masalah kedaulatan lagi, yaitu nasionalisme. Ketiga, pos lintas batas bukan hanya sekedar pos, tempat lewat keluar masuk orang atau barang, tapi menjadi sentra-sentra industri.
Tito juga menyampaikan, BNPP dibentuk dengan 3 tugas paling utama, di antaranya menyelesaikan sengketa batas.
Menurutnya, ada beberapa segmen yang belum selesai yang masih dispute antara Indonesia dan Malaysia, dispute dengan Timor Leste, dispute dengan China.
Khususnya tentang China yang mengklaim ada petanya mereka sebagai traditional fishing ground, dan itu adalah masuk zona ekonomi eksklusif kita. “Kalau dengan Papua Nugini kita tidak memiliki dispute, meskipun banyak lintas batas,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Mendagri Tito menegaskan lagi rapat koordinasi menjadi sangat penting disamping melakukan evaluasi yang sudah jalan. (A/Sormin)
