Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Alamsyah pada acara Bimtek Kehumasan Dalam Tahapan Pengawasan Pemilu di Hotel Almadera Makassar, Jum’at ( 22/09/2023).
Alamsyah menjelaskan, peran Humas sangat penting sebagai salah satu layanan publik dalam memberikan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam sebuah instansi dengan cara yang tepat, baik dan benar agar lebih mudah di terima oleh publik.
“Keberadaan Humas ini memang sangatlah diperlukan dan penting untuk menjaga serta membangun adanya saling pengertian antara masyarakat umum dan juga organisasi dengan tujuan menyangkut tiga hal, antara lain yaitu citra, reputasi, serta komunikasi mutual benefit relationship," jelas Alamsyah.
Selain itu, kata dia, perlu ada strategi dan cara yang efektif untuk memberikan informasi melalui pemberitaan yang informatif sehingga publik dapat memperoleh informasi yang valid seperti menangkal berita hoax misalnya melalui konten yang kreatif.
Terakhir, Alumni Universitas Hasanuddin ini berharap melalui kegiatan Bimtek Kehumasan Dalam Tahapan Pengawasan Pemilu ini dapat mendukung terciptanya Pemilu yang berintegritas.
Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru, Najemuddin mengatakan, Bimtek ini merupakan agenda yang sangat penting bagi Panwaslu di 7 Kecamatan se-Kabupaten Barru.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena menjadi bentuk sosialisasi dengan pihak eksternal," kata Najemuddin
Risil yang disampaikan Humas Bawaslu Barru menyebutkan, Bimtek Kehumasan mengusung tema "Pengelolaan Publikasi dan Pemberitaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Barru" berlangsung dua hari.
Turut hadir, Anggota Bawaslu Provinsi Divisi Humas Datim, Ketua dan anggota Bawaslu Barru, Anggota KPU, Pejabat Struktural Bawaslu, Kabid Humas IKP Diskominfo-SP Kabupaten Barru, Panwascam Divisi HPPH beserta staf teknisnya, dan Pemilih Pemula dengan menghadirkan pemateri dari Bawaslu Pusat. (Syam)
Hal ini ditegaskan Kabid Humas IKP Diskominfo-SP, Kabupaten Barru, Hidayatuddin, S.IP, MH., di sela acara Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Almadera Makassar, Jumat (22/9/2023).
"Publik punya hak untuk tahu. Maka Humas sebagai lembaga publik juga memiliki kewajiban untuk memberitahu atau menyampaikan berita yang informatif dan edukatif kepada publik. Untuk itu Humas harus kreatif dan inovatif mengelola informasi dalam rangka mendukung terwujudnya Pemilu yang berkualitas, berintegritas dan demokratis", jelas Hidayatuddin yang akrab dipanggil Yayat, didampingi Staf Humas, Firman Taqwa, S.Kom.
.jpeg)
Bimtek Kehumasan yang mengusung tema "Pengelolaan Publikasi dan Pemberitaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Barru" turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Divisi Humas Datim, Ketua dan anggota Bawaslu Barru, Anggota KPU, Pejabat Struktural Bawaslu, Kabid Humas IKP Diskominfo-SP Kabupaten Barru, Panwascam Divisi HPPH beserta staf teknisnya, dan Pemilih Pemula dengan menghadyrkan pemateri dari Bawaslu Pusat. (Syam)
Hal itu disampaikan Bupati Barru saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Lantai 6 Menara Kantor Bupati Barru, Kamis (21/9/2023).
Dikatakan Bupati, keterpaduan TIK yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan optimalisasi pemanfaatan TIK, lanjut Bupati, sebagai salah satu strategi mewujudkan transformasi digital agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat secara cepat, profesional, transparan, dan mudah.
Menurut Bupati, berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan Kementerian PAN RB, indeks SPBE Kabupaten Barru adalah “2,06” atau masuk kedalam kategori “cukup”.
Hal ini, katanya, menunjukkan tantangan kita masih cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (SPBE) di lingkungan pemerintah Kab. Barru. Penilaian SPBE mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan, penerapan hingga audit/evaluasi di semua OPD.
"Proses pendataan hingga audit penerapan SPBE menunjukkan bahwa penerapan SPBE yang nilainya “2.24” menunjukan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), melainkan tanggung jawab kita semua. Kita wajib berperan aktif dalam mengimplementasikan SPBE", terang Bupati.
Rilis Humas IKP menyebutkan, Bupati Suardi Saleh berharap kepada seluruh OPD sebagai produsen data agar secara aktif dan kontinyu menyampaikan data ke Diskominfo, Statistik dan Persandian sebagai wali data melalui aplikasi “Bolata Yassiberrui”.
"Oleh karena itu, melalui kegiatan FGD penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE ini, diharapkan kita mendapatkan panduan yang cukup dalam membangun SPBE," kata Bupati.
Sebelumnya, Sekda Barru Dr. Abustan M.Si melaporkan, arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasulkan layanan SPBE yang terintegrasi.
"Kegiatan FGD ini selaras dengan tujuan pemerintah daerah Kab Barru dimana agar masyarakat dapat menerima manfaat dari pemerintah daerah yang efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik didaerah," jelasnya.
Acara menghadirkan narasumber dari PT Waditra Reka Cipta Bandung, Agus Widodo, S.Kom, MT sebagai Konsultan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana. (Syam)
Mengawali sambutannya, Bupati Suardi Saleh mengucapkan selamat kepada Nurhena yang baru saja di lantik sebagai anggota BPD Desa Lawallu dan menyampaikan terima kasih kepada Syamsul Bahri atas pengabdiannya selama ini.
“Pelantikan saudari menjadi anggota BPD pengganti antar waktu merupakan langkah awal menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD di Desa Lawallu. Dan saya percaya saudari mampu secepatnya menyesuaikan diri apalagi sebelumnya sudah pernah menjadi anggota BPD," ucap Bupati.
Sesungguhnya, kata Bupati, tugas BPD sudah jelas diantaranya menyusun, membentuk, dan mengesahkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Karena BPD dan Kepala Desa harus bersinergi dan berkolaborasi.
Dirinya berharap, anggota BPD mampu melihat kebutuhan masyarakat dan bekerja berlandaskan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"BPD bersama Kepala Desa diharapkan menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di Desa, baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat Desa secara keseluruhan sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi," jelas Bupati.
Berdasarkan rilis Humas IKP, disebutkan, usai melantik Anggota BPD Desa Lawallu, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh kembali melantik anggota BPD Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi di Aula Kantor Desa Bojo, Rabu (20/9/2023).
Di Kecamatan perbatasan Barru-Parepare, Bupati melantik Wahyuni sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Bakti 2021-2027.
Berdasarkan data, di Desa Bojo ada dua anggota BPD yang mengundurkan diri, masing- masing Abdillah, S.Pd dan Dra. Fatmawati dari perwakilan dusun Lojie, namun karena kuota pengganti tersisa satu orang sehingga satu orang lagi yang mengundurkan diri tidak dapat diganti. (Syam)
Hadir Tim Verifikator KKS Pusat diantaranya, Hadrian Marta (Ditjen Pembangunan Daerah, Kemendagri). Ari Fauzi Sabani (Bappenas). Wahyuningsih (Dit. Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes).
Turut mendampingi tim pembina KKS Provinsi, H . Lukman., H. Kasri, SKM,M.Kes (Bappeda Provinsi). Ir. Jaya Baya M.Si. Faizah Yuniarni, SP. (Dinas PU Bina Marga). Enos Palamba, ST., M.Si (Forum Provinsi) Muslim Rasyid.
Mengawali sambutannya Bupati mengatakan menjadi suatu kehormatan dan kebahagiaan serta rasa syukur yang tak terhingga bagi kami semua, karena Kabupaten Barru menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi Lokus Verifikasi Lapangan dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2023
Lebih lanjut, Bupati Suardi Saleh atas nama Pemerintah dan masyarakat Kab.Barru menyampaikan Selamat Datang kepada Tim Verifikasi lapangan KKS Pusat dan Tim Pembina KKS Provinsi Sulawesi Selatan di Kab.Barru.
Dalam rilis Humas disebutkan, Bupati Barru menyampaikan secara umum profil Kab Barru mulai dari administrasi kewilayahan, potensi hingga topografi wilayah dan berbagai keberhasilan dan pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Barru.
"Pencapaian Indikator Pembanguan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Selalu hadir bersama dengan seluruh unsur tatanan yang ada, bahu membahu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat," sebut Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Barru menegaskan bahwa sejalan dengan berbagai pencapaian tersebut, maka dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Barru khususnya pada sektor kesehatan dan sektor terkait lainnya yang mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka diperlukan upaya terencana, sistematis dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, katanya, hari ini semua hadir disini untuk mengawal pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan Kabupaten / Kota sehat dalam rangka memastikan progres capaian Indikator 9 (sembilan) Tatanan KKS Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2023.
Dirinya mengakui Pemerintah Kab Barru menyambut dengan penuh semangat dan gembira atas Pelaksanaan Verifikasi Lapangan ini, semoga apa yang telah dicapai Kabupaten Barru sebelumnya yaitu sebagai Kabupaten Swasti Saba Kategori Wistara. "Insya Allah Tetap dapat diraih pada tahun 2023 ini," tuturnya.
Diakhir Sambutannya, Bupati Barru menyampaikan sekali lagi ucapan selamat datang dan terima kasih pada Tim Verifikasi Lapangan KKS Pusat dan Tim Pembinan KKS Provinsi Sulawesi Selatan di Kab. Barru, Jika pada beberapa Lokus terdapat hal hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan sebesar besarnya.
Turut hadir, Sekda Barru. Tim Pembina KKS Provinsi Sulsel. Ketua Forum KKS Kab. Barru yang juga Ketua TP PKK Kab.Barru. Tim Pembina KKS Kab.Barru. Asisten 2, Para Kepala SKPD Kab.Barru, Forum Kecamatan dan Pokja Desa. (Syam)
Hal ini ditegaskan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, saat mengukuhkan tujuh Kades Antar Waktu di Pendopo Lokatantra Lamongan, Selasa (19/9).
"Kades sebagai katalisator harus terus menyinkronkan berbagai program, berbagai kegiatan, dan kebutuhan masyarakat di desanya masing-masing, sekaligus terus menyesuaikan rencana pembangunan masyarakat desa atau RPJMDesnya untuk terus berkelanjutan sebagaimana yang telah direncanakan Kepala Desa sebelumnya. Kepala desa juga harus terus berinovasi dan menjadi harmonisasi bagi masyarakatnya," kata Bupati.
Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa terdapat berbagai tantangan yang menjadi fokus untuk dapat diselesaikan bersama. Tantangan-tantangan ini meliputi permasalahan kemiskinan, stunting, dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lamongan.
Tujuh Kades Antar Waktu terpilih ini yakni Winarti Kades Karangwedoro Kecamatan Turi, Moh. Naufal Al Bardany Kades Gedongboyountung Kecamatan Turi, Abdul Wahid Kades Plosobuden Kecamatan Deket, Bagus Dwi Saputra Kades Sidomulyo Kecamatan Deket, Yuni Asaroh Kades Ardirejo Kecamatan Sambeng, Suryadi Kades Mlati Kecamatan Kedungpring, dan Tri Agus Susanto Kades Slaharwotan Kecamatan Ngimbang. (Tim)
.jpeg)
.jpeg)