Presiden Jokowi Beri Penghormatan di Mahatma Gandhi Samadhi

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Presiden Joko Widodo mengunjungi Mahatma Gandhi Samadhi yang berlokasi di Rajghat, New Delhi, India, pada Minggu, 10 September 2023. Kunjungan Presiden ke sana bersama para pemimpin negara lainnya untuk memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India.

Tiba sekira pukul 09.00 waktu setempat (WS) atau 10.30 WIB, Presiden Jokowi yang mengenakan setelan jas berwarna biru disambut oleh Perdana Menteri (PM) Narendra Modi. Terlihat PM Modi pun mengalungkan selendang dengan logo G20 India di bagian bawahnya.

Kedua pemimpin negara kemudian berfoto bersama dengan latar belakang bergambar Hriday Kunj yang merupakan tempat tinggal Mahatma Gandhi. Selain berfoto, PM Modi juga turut memberikan penjelasan mengenai Hriday Kunj tersebut kepada Presiden Jokowi.

Setelahnya, Presiden Jokowi menandatangani peace wall yang ditempatkan di dalam leaders lounge bersama para pemimpin negara lainnya. Kemudian, Presiden bersama para pemimpin negara yang hadir berjalan bersama-sama menuju Mahatma Gandhi Memorial.

Suasana akrab antarpemimpin negara pun terlihat dalam perjalanan menuju Mahatma Gandhi Samadhi. Presiden Jokowi yang berjalan berdampingan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong terlihat berbincang santai dalam perjalanannya.

Setibanya di sana, para pemimpin negara berdiri mengelilingi Mahatma Gandhi Memorial. Presiden yang berdiri di antara PM Modi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pun kemudian memberi penghormatan kepada Mahatma Gandhi dengan karangan bunga yang telah diletakan di hadapan masing-masing.

Usai memberikan penghormatan, Presiden bersama seluruh pemimpin negara yang hadir kemudian meninggalkan Rajghat untuk melanjutkan rangkaian KTT G20 India lainnya yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan. (BPMI Setpres)

Baca lanjut..

Jokowi: Tekad ASEAN Menjadi Kawasan Epicentrum of Growth

ASEAN telah bertekad menjadikan kawasan epicentrum of growth sehingga akan terus bekerja, memainkan peran sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas.

Hal ini ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 Asia Timur yang diselenggarakan di Ruang Cendrawasih 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis (7/9/2023).

"Pada pidato pembukanya, Presiden menegaskan bahwa ASEAN telah meneguhkan tekad untuk menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan," kata Joko Widodo.

Selaku Ketua ASEAN, Presiden Joko Widodo menyatakan akan sangat menghargai apabila dalam KTT Asia Timur ini para pemimpin dapat menyepakati pernyataan tingkat pemimpin mengenai tekad tersebut.

“Dan masyarakat dunia akan menilai apakah kita adalah para pemimpin yang memiliki wisdom untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi semua,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa seluruh negara yang hadir pada KTT Asia Timur memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Seluruh negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang dialog dalam perbedaan yang ada.

“Kita memiliki tanggung jawab untuk tidak menciptakan konflik baru. Untuk tidak menciptakan ketegangan baru, untuk tidak menciptakan perang baru,” lanjut Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh pemimpin negara Asia Timur untuk menjadikan forum KTT ini sebagai tempat memperkuat kolaborasi dan kerja sama, bukan untuk mempertajam rivalitas. Presiden juga mengajak seluruh pimimpinan untuk menunjukkan kebijaksanaan agar pertemuan ini bermanfaat nyata bagi rakyat.

“Di sinilah masyarakat dunia akan menilai apakah kita adalah pemimpin yang memiliki wisdom untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi semua,” tegasnya.(BPMI Setpres/Josep)

Baca lanjut..

Putin Bayar Upeti ke Pilot Rusia yang Tewas Melawan Pemberontak

Jakarta (wartamerdeka.info) - Presiden Rusia Vladimir Putin memberi penghormatan kepada pilot yang tewas dalam pertempuran yang dibatalkan selama pemberontakan akhir pekan, membenarkan untuk pertama kalinya bahwa penerbang Rusia telah hilang dalam pertempuran ketika kelompok tentara bayaran Wagner berbaris di Moskow.

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato televisi di Moskow, Rusia, 26 Juni 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Seperti yang diberitakan Reuters, Selasa (27/6), pidato Putin yang disiarkan televisi pada hari Senin adalah komentar publik pertamanya sejak pemberontakan bersenjata hari Sabtu yang dipimpin oleh pemimpin tentara bayaran Yevgeny Prigozhin, dan mengonfirmasi laporan di media sosial bahwa pasukan Wagner telah menjatuhkan pesawat Rusia dalam pertempuran tersebut.

"Keberanian dan pengorbanan diri dari pilot-pahlawan yang gugur menyelamatkan Rusia dari konsekuensi tragis yang menghancurkan," kata Putin, seraya menambahkan bahwa pemberontakan mengancam keberadaan Rusia dan mereka yang berada di belakangnya akan dihukum.

Belum ada informasi resmi berapa pilot yang tewas atau berapa pesawat yang ditembak jatuh.

Beberapa saluran Telegram Rusia yang memantau aktivitas militer Rusia, termasuk blog Rybar dengan lebih dari satu juta pelanggan, melaporkan pada hari Sabtu bahwa 13 pilot Rusia tewas selama pemberontakan sepanjang hari.

Di antara pesawat yang jatuh adalah tiga helikopter perang elektronik Mi-8 MTPR, dan sebuah pesawat Il-18 dengan awaknya, Rybar melaporkan.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Juga tidak jelas dalam keadaan apa pesawat itu ditembak jatuh mengakibatkan pilotnya tewas.

Putin menjelaskan, langkah-langkah diambil atas instruksi dirinya untuk menghindari pertumpahan darah yang serius selama pemberontakan, yang tiba-tiba berakhir dengan mundurnya pasukan Wagner dan Prigozhin setuju untuk pergi ke pengasingan di negara tetangga Belarusia.

"Waktu diperlukan, antara lain, untuk memberi mereka yang telah melakukan kesalahan kesempatan untuk sadar, untuk menyadari bahwa tindakan mereka dengan tegas ditolak oleh masyarakat dan petualangan di mana mereka terlibat memiliki tragis dan destruktif. Konsekuensi bagi Rusia dan negara kita," kata Putin.

Pemimpin Wagner Prigozhin juga berbicara dalam pesan audio 11 menit, yang diposting di saluran Telegram layanan persnya, dan memberikan sedikit petunjuk tentang keberadaannya atau kesepakatan di mana dia menghentikan langkah menuju Moskow.

Dia mengatakan, anak buahnya terpaksa menembak jatuh helikopter yang menyerang saat mereka berkendara hampir 800 km (500 mil) dari selatan menuju ibu kota, sebelum tiba-tiba menghentikan pemberontakan.(Reuters/Josep)

Baca lanjut..

Terungkap Dalam Temu BLO/BCSRC Di Thailand, Indonesia Dipandang Alami Kemajuan Pesat Dalam Pengelolaan Perbatasan

BANGKOK (wartamerdeka.info) - Untuk pertama kalinya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengikuti kegiatan Border Liaison Offices/Border Coordination Structure Regional Consultation (BLO/BCSRC) yang diselenggarakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Office for Southeast Asia and Pacific (ROSEAP) di Bangkok, Thailand, pada tanggal 9-11 Mei 2023.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan forum tersebut merupakan wadah tukar menukar pengalaman dan gagasan mengenai pengelolaan lintas batas negara dalam skema Border Liaison Offices (BLO) bagi negara-negara anggota ASEAN Plus, khususnya negara-negara yang sudah mengadopsi atau menerapkan mekanisme BLO.

Mekanisme BLO dimaksudkan sebagai mekanisme bersama dua negara bertetangga dalam penanganan masalah-masalah lintas batas negara, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan transnational organized crime di perbatasan. Sehingga, negara-negara yang ikut serta dalam forum konsultasi tersebut adalah Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, China, dan Indonesia.

Robert menuturkan Indonesia belum mengadopsi mekanisme BLO dalam pengelolaan lintas batas negara. Untuk saat ini, Indonesia menghadirkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai sarana pelayanan lintas batas negara.

"Sebagai negara yang belum mengadopsi mekanisme BLO dalam pengelolaan lintas batas negara, Indonesia dipandang mengalami kemajuan pesat dalam pengelolan perbatasan, khususnya pengelolaan lintas batas negara, dengan kehadiran pos-pos pelayanan lintas batas negara yaitu PLBN," ujar Robert, Jumat (12/5/2023).

Robert mengungkapkan pada kesempatan tersebut Indonesia diberikan kesempatan untuk membagikan _best practices_ dalam pengelolaan PLBN dan gagasan dalam pengembangan atau peningkatan kualitas sistem tata kelola lintas batas negara ke depan.

Robert menyampaikan forum tersebut telah menyepakati beberapa hal terkait dengan tantangan, rekomendasi, dan rencana aksi konkret ke depan, baik yang dilaksanakan secara mandiri oleh setiap negara maupun secara bersama-sama.

Adapun beberapa aksi yang dipandang perlu segera dilakukan adalah Peningkatan frekuensi patroli perbatasan; Peningkatan kapasitas unit-unit pengawasan perbatasan dan pelayanan lintas batas negara (seperti Pos Pamtas dan PLBN di Indonesia); Pemenuhan peralatan (_equipment_) yang dibutuhkan oleh pos-pos penjagaan perbatasan dan pelayanan lintas batas negara; Penguatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam penanganan kasus-kasus kejahatan lintas batas negara; Penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi di perbatasan negara secara nasional; Penguatan kapasitas masyarakat perbatasan untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan perbatasan.

Turut hadir dalam acara Border Liaison Offices/Border Coordination Structure Regional Consultation yaitu Plt. (Pelaksana Tugas) Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Perencana Ahli Madya pada Asdep Tasbara BNPP, Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Badau, Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Motaain, dan Pejabat Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

(Humas BNPP)

Baca lanjut..

Bakamla RI Bersama Delegasi TPOM Malaysia Adakan Rapat Koordinasi Di Batam

BATAM (wartamerdeka.info) - Bakamla RI bersama dengan Delegasi Tim Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia adakan Rapat Koordinasi. Adapun kegiatan diselenggarakan bertujuan untuk bahas kerjasama bilateral dalam upaya meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim antara kedua negara. Rapat dilaksanakan di Batam, Kemarin.

Rapat tersebut juga membahas berbagai isu strategis terkait keamanan laut dan penegakan hukum maritim di wilayah perairan masing-masing negara. Kemudian, membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil guna meningkatkan kerjasama dalam hal patroli bersama, pertukaran informasi intelijen maritim, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengelolaan bencana maritim.

Amanat Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia yang dibacakan oleh Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Friche Flack, M.Tr.Opsla mengatakan pentingnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam memerangi ancaman keamanan maritim. Dalam hal itu, Bakamla RI menyambut baik inisiatif rapat koordinasi TPOM Malindo ini sebagai bentuk penguatan kerjasama lintas batas dalam menjaga keamanan perairan di wilayah perbatasan kedua negara.

Tak hanya itu, Delegasi TPOM Malaysia Laksma Maritim Mohammad Zawawi Bin Abdullah mengapresiasi langkah yang diambil oleh Bakamla RI dalam meningkatkan kerjasama maritim dan penegakan hukum di kawasan maritim.  Keikutsertaan setiap instansi dalam rapat ini merupakan wujud pentingnya kolaborasi serta komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kestabilan maritim.  

Laksma Maritim Mohammad Zawawi Bin Abdullah berharap hasil rapat koordinasi TPOM Malindo ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan dan kestabilan perairan di wilayah perbatasan kedua negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kamla Zona Barat Laksma Bakamla Syufenri, S.Sos., M.Si., peserta dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) serta perwakilan Departemen Perhubungan, Kepolisian, Bea Cukai, dan TNI AL. (Humas Bakamla RI) 

Baca lanjut..

Panglima TNI Beri Sambutan Secara Virtual Di Forum Internasional Islamabad Security Dialog

LABUAN BAJO (wartamerdeka.info) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didaulat untuk memberi sambutan secara virtual di forum internasional Islamabad Security Dialog, bertempat di ruang kerja sementara Panglima TNI, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (10/5/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengungkapkan rasa bangganya karena meskipun tidak dapat menghadiri acara tersebut secara langsung namun masih didaulat untuk memberikan sambutan serta pandangannya terhadap isu global yang salah satunya tentang perang Rusia Ukraina yang telah mengubah konstelasi politik dunia.

Menurut Panglima TNI, Perang Rusia Ukraina telah membuat negara-negara di dunia meningkatkan anggaran belanja pertahanannya. Terlebih lagi dalam meningkatkan modernisasi persenjataan Angkatan Perang negaranya.

Berkaca pada perang Rusia Ukraina, Panglima TNI mengungkapkan bahwa di balik perang konvensional (bersenjata) kedua negara tersebut, ada perang proxy yang sedang berlangsung. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjaga kedaulatan negaranya, sumber daya yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap segala bentuk potensi ancaman.

Islamabad Security Dialog merupakan dialog yang mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian bersama, diantaranya isu keamanan global dan regional, terorisme, narkotika, keamanan maritim, dan human trafficking.

Islamabad Security Dialog sendiri beranggotakan ratusan anggota yang terdiri dari Panglima Angkatan Bersenjata, diplomat, Duta Besar yang telah purna tugas, serta para akademisi dari berbagai negara di dunia. (*)

Baca lanjut..

Kedatangan 75 WNI Di Lanud Halim Perdanakusuma Menutup Misi TNI Mengevakuasi WNI Di Sudan

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Kedatangan 75 warga negara Indonesia (WNI) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, menutup misi TNI mengevakuasi WNI di Sudan.

75 WNI itu dijemput dari Port Sudan, kemudian ditempatkan di Jeddah, Arab Saudi, dan kembali ke tanah air setelah transit di Muscat, Oman, dan Aceh, hingga akhirnya mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 14.00 WIB.

Di Lanud Halimperdanakusuma, kedatangan 75 WNI itu disambut oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto.

“Total (evakuasi) yang kami laksanakan di TNI AU sudah empat penerbangan dari Sudan melalui Port Sudan menuju Jeddah bolak-balik. WNI yang kami bawa khususnya oleh pesawat TNI AU sejumlah 344 orang, dan juga ada 15 warga negara asing (WNA) yang kebetulan memohon bantuan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk dapat diangkut menuju Jeddah,” kata Marsekal Fadjar di Lanud Halimperdanakusuma, Jakarta, Senin.

15 WNA yang diangkut tim evakuasi TNI dari Port Sudan menuju Jeddah, di antaranya berasal dari Australia, Sudan, dan Djibouti.

“Syukur Alhamdulilah pelaksanaan penjemputan warga negara, dan saudara-saudara kita ini berjalan lancar. Ini adalah berkat hasil dari kerja sama semua pihak, khususnya Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan di sana dan KBRI Jeddah serta juga dari TNI yang bertugas di sana,” kata Kasau.

TNI memberangkatkan tim evakuasi yang terdiri atas 39 prajurit dari beberapa satuan, di antaranya Satbravo 90 Kopasgat TNI AU, kru penerbang TNI AU, dokter, BAIS TNI, dan Puspen TNI. Tim evakuasi itu dipimpin oleh Kolonel Pnb Noto Casnoto.

Setibanya di Lanud Halimperdanakusuma, 75 WNI itu mengikuti pemeriksaan kesehatan dan langsung diarahkan ke tempat mengambil barang, kemudian mereka diangkut oleh empat bus Metrotrans dari TransJakarta menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan ada 930 WNI yang telah dievakuasi dari Port Sudan menuju Jeddah. Dari jumlah itu, 823 WNI telah dipulangkan ke tanah air melalui tiga tahap kepulangan dari Jeddah menuju Jakarta menumpang pesawat komersial dan pesawat Boeing 737 A-7305 TNI AU.

“Ini adalah tahap ketiga atau kloter ketiga rombongan WNI yang sudah kami pulangkan. Yang pertama, pada 28 April lalu, yang tahap kedua kemarin (30/4), dua-duanya menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dan hari ini, tahap ketiga kami memulangkan total 75 WNI dari Sudan. Dengan demikian, total yang sudah kami pulangkan jumlahnya 823 orang,” kata Andy Rachmianto.

Konflik bersenjata pecah di Sudan sejak 15 April antara militer Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Ketegangan mulai muncul saat ada upaya melebur RSF menjadi bagian dari militer Sudan.

Pertempuran terjadi sebagian besar di ibu kota Sudan, Khartoum, dan meluas ke wilayah sekitar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan akibat konflik bersenjata itu lebih dari 400 orang meninggal dunia, dan lebih dari 4.000 warga luka-luka. (An)

Baca lanjut..

Satgas TNI Berhasil Evakuasi 110 WNI Di Sudan, Ke Jedah

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Satgas TNI berhasil evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan di bawah pimpinan Mission Commander Kolonel Pnb Noto Casnoto berhasil mengevakuasi 110 WNI, ke Jeddah, Rabu (26/4/2023).

Satgas evakuasi yang terdiri dari kru pesawat, personil Satbravo Kopasgat, Kesehatan TNI, Psikolog TNI, BAIS TNI, Puspen TNI, dan staf Kemenlu ini berhasil mengevakuasi WNI yang terdiri dari 33 orang perempuan, 71 orang laki-laki dan enam anak-anak, untuk selanjutnya di bawa menuju posko evakuasi. 

Setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, para WNI ini diangkut menggunakan Pesawat Boeing 737 A-7305 milik TNI AU sorti 1 dengan rute penerbangan Jeddah - Port Sudan – Jeddah.

Dalam keterangannya, Mission Commander menyampaikan bahwa misi evakuasi rencananya akan dibagi menjadi beberapa sorti dan sorti pertama telah terlaksana dengan lancar tanpa kendala. Menurutnya, evakuasi akan diprioritaskan untuk Lansia, ibu hamil dan anak-anak. (*)

Baca lanjut..

Konfilk Bersenjata Di Sudan, Menlu Retno: 897 WNI Sudah Diungsikan

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan total 897 warga negara Indonesia (WNI) sudah diungsikan dari ibu kota Sudan, Khartoum.

"Jumlah yang sudah dievakuasi baik tahap satu maupun tahap dua adalah 897 WNI,” kata Retno dalam pernyataan pers daring mengenai evakuasi WNI dari Sudan, pada Rabu (26/4/2023).

Menurut dia, dari jumlah sebanyak itu, 557 WNI sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk secara bertahap dipulangkan ke Indonesia.


Sebelumnya, Retno menyebut jumlah WNI yang tinggal di Sudan berdasarkan data KBRI Khartoum adalah 1.209 orang.

Namun, setelah data dimutakhirkan, total WNI yang dapat dikontak dan tercatat adalah 937 WNI, yang 897 WNI diantaranya dievakuasi oleh pemerintah dan 15 WNI melakukan evakuasi secara mandiri.


“Sementara itu, 25 WNI menyatakan tidak ikut evakuasi karena alasan keluarga,” tutur Retno.

Selain itu, WNI lainnya sudah tidak berada di Sudan karena sudah kembali ke Indonesia, sedang pulang mudik, atau sedang umrah di Arab Saudi.

Pertempuran antara tentara Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang terjadi sejak 15 April lalu telah merenggut sedikitnya 459 nyawa manusia dan 4.072 orang terluka, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).


Konflik mematikan itu dipicu ketidaksepakatan antara SAF dan RSF mengenai reformasi keamanan militer.

Pertempuran di Sudan terhenti sementara sejak Selasa (25/4) setelah kedua pihak menyetujui gencatan senjata selama tiga hari, sehingga penduduk Sudan bisa menyingkir dari kota dan negara-negara lain bisa mengungsikan warganya dari negara itu. (An)

Baca lanjut..

Menko Airlangga: Indonesia Siap Tunjukan Potensi Ekonomi dan Industri 4.0 pada Pameran Hannover Messe 2023

HANNOVER (wartamerdeka.info) -Melanjutkan kegiatan selama kunjungan kerja di Jerman, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, melakukan peninjauan lokasi Pameran Hannover Messe 2023 dan persiapan kegiatan Opening Ceremony. Dalam kunjungan dan peninjauan lapangan tersebut, Menko Airlangga turut didampingi oleh Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, beserta jajaran guna memastikan kelancaran dan kesuksesan partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe 2023.

Tiba di Fairground, Menko Airlangga langsung menuju Hall 2 yang menjadi lokasi Paviliun Nasional Indonesia dan dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa Hall lainnya. Sebelumnya, Menko Airlangga berkesempatan meninjau lokasi venue Opening Ceremony di Hannover Congress Centrum.

Partisipasi Indonesia di Hannover Messe 2023 diikuti oleh 157 Co-Exhibitors yang terdiri dari Badan Usaha, Asosiasi, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, BUMN, Lembaga Pendidikan, serta Kementerian dan Lembaga. Adapun tema dari partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe 2023 kali ini adalah Infinite Journey.

Pada akhir peninjauan, Menko Airlangga memastikan semua persiapan partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe 2023 sudah 100 persen. 

Baca lanjut..

AS - RI Tandatangani Kesepakatan Infrastruktur Dan Keuangan Senilai 698 Juta Dolar AS

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai 698 juta dolar AS (setara Rp10,2 triliun).

Kesepakatan Indonesia Infrastructure and Finance Compact itu merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp9,5 triliun dari Amerika Serikat dan Rp718 miliar dari Pemerintah Indonesia, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.

"Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang," kata Menkeu Sri Mulyani.

"Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang," ujarnya.


Upacara penandatanganan kesepakatan itu dilangsungkan di kantor Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D.C, pada Kamis (13/4) waktu setempat, bersama perwakilan dari pemerintah AS dan Indonesia.

"Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi," ujar Menteri Yellen, yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi MCC.

"Kesepakatan ini akan mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) ... yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara kita di KTT G20," lanjutnya.

Sektor UMKM Indonesia menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Sementara Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan di bidang ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang.

CEO MCC Alice Albright yang turut serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut mengaku bangga akan hubungan yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia.

"Dengan investasi ini, kerja sama kita dalam berbagai proyek akan bernilai total lebih dari 1 miliar dolar. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar," ujar CEO Albright.

Baca lanjut..

Donald Trump Ditahan Terkait Kasus "Uang Tutup Mulut" Ke Aktris Dewasa Stormy Daniels

MANTAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ditahan, Selasa (4/4/2023) siang waktu AS. Ini terkait kasus "uang tutup mulut" ke aktris dewasa Stormy Daniels, senilai US$ 130.000 (sekitar Rp 1,9 miliar).

Sebelumnya Dewan Juri Pengadilan Manhattan New York telah memutuskan mendakwa pria 76 tahun ini, pada pekan lalu. Dalam sistem hukum AS, juri menentukan bersalah atau tidaknya pihak yang sedang diselidiki, kemudian hakim menentukan hukuman dan vonis sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penahanan Trump, merujuk sejumlah media salah satunya BBC, terjadi setelah ia menyerahkan diri. Ia ditahan sebelum pengadilan dimulai, di bawah tahanan pihak kepolisian.

Namun demikian, mengutip sejumlah media barat, Trump tidak diborgol. Setelah diproses di gedung pengadilan, Trump terlihat oleh kamera berita TV berjalan melewati lorong menuju ruang sidang.

Setelah duduk di kursi pengadilan, foto pun diambil mantan presiden tersebut. Namun, ketika dakwaan dimulai, kamera tidak lagi diizinkan di ruang sidang, di mana persidangan dilakukan tertutup.

Belum diketahui apakah setelah persidangan penahanan akan dilanjutkan. 

Dalam updatenya, mengutip CNN International, sumber mengatakan ada 34 tuduhan yang diajukan kepadanya. Jaksa menuduh Trump menjadi bagian dari rencana melanggar hukum untuk menekan informasi yang dapat merugikan kampanyenya.

Baca: Siapa Stormy Daniels, Wanita Buat Trump Didakwa Kriminal?

"Jaksa menuduh mantan presiden berusaha merusak integritas pemilu 2016 dan merupakan bagian dari rencana yang melanggar hukum untuk menekan informasi negatif," tulis media AS itu.

Ada pula dakwaan bahwa Trump memalsukan catatan bisnis. Tuduhan ini merujuk penyelidikan jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, terhadap pembayaran diam-diam yang dilakukan Trump selama kampanye presiden 2016.

Trump sendiri menyangkal semua kesalahan dan pengacaranya mengatakan mereka akan berjuang agar dakwaan dibatalkan. Ia secara pribadi mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis di pengadilan setelah mendengar dakwaan terhadapnya.

Trump diketahui hendak mencalonkan diri kembali sebagai kandidat presiden dari Partai Republik untuk tahun 2024. Namun dalam poling, Partai Republik mengatakan Trump harus keluar dari persaingan jika ia didakwa, merujuk jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Maret.

Trump total memiliki tiga kasus penyelidikan. Ia menghadapi penyelidikan kasus kejahatan di Georgia terkait dengan pemilu AS 2020 dan kasus di Washington terkait serangan para pendukungnya ke gedung Kongres AS, Capitol Hill, pada 6 Januari 2021. (CNBC)

Baca lanjut..

Bakamla RI Berpartisipasi Dalam Forum IORA Di Sri Lanka

BAKAMLA (wartamerdeka.info) - Dalam memenuhi komitmennya untuk turut hadir dan siap dalam pengamanan perairan di kawasan internasional, Bakamla RI turut hadir dalam forum Indian Ocean Rim Association’s (IORA).

 

Bakamla RI yang diwakili oleh Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Friche Flack, M.Tr.Opsla., menyampaikan perkembangan terkini dan usulan kerja sama di masa mendatang, khususnya di ranah Kelompok Kerja Keamanan dan Keselamatan Maritim (Working Group in Maritime Security and Safety - WGMSS). Berlangsung di Colombo, Sri Lanka beberapa hari lalu.

 

Dihadiri oleh 18 dari 23 negara anggota IORA, Laksma Bakamla Friche Flack memaparkan upaya Bakamla RI di ranah WGMSS, diantaranya: penyelenggaraan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) di tahun 2021 dan 2023 bersama Australia Border Force (ABF) yang juga turut dihadiri oleh negara anggota IORA; melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas yang merupakan salah satu pilar dalam Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) yang juga turut dihadiri oleh perwakilan negara anggota IORA; dan juga pelaksanaan Pelatihan Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS).

 

Pertemuan Ke-3 IORA ini dihadiri oleh perwakilan negara anggota, seperti Indonesia, Sri Lanka, Yaman, Thailand, Tanzania, Afrika Selatan, Somalia, Seiselensa, Mozambik, Australia, India, Iran, Kenya, Malaysia, Madagaskar, Perancis, Mauritius, dan Maladewa.

 

Berlangsung sejak Selasa (21/3) hingga hari ini, pertemuan kental membahas isu maritim yang terjadi di negara-negara anggotanya. Wilayah Tepi Samudra Hindia atau Indian Ocean Rim, menghadapi banyak tantangan keamanan dan keselamatan maritim, baik dalam bentuk tradisional dan non-tradisional. Hal tersebut termasuk aksi pembajakan, perampokan bersenjata di laut, kejahatan terorganisir transnasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan perdagangan narkoba, serta perdagangan gelap satwa liar, IUU fishing, polusi di laut, eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan, dan pengangkutan bahan berbahaya secara ilegal.

 

Perubahan iklim dan perusakan keanekaragaman hayati laut juga menantang keselamatan dan keamanan Samudera Hindia. Tanpa disadari, infrastruktur penting turut terhubung ke laut yang rentan secara fisik, digital, dan lingkungan. Dalam hal ini, negara-negara anggota IORA sepakat sumber daya laut perlu dilindungi.

 

Bakamla RI yakin, bahwa kolaborasi di antara negara-negara anggota IORA akan mengarah pada Samudera Hindia yang aman, terjamin, sejahtera, dan berkelanjutan untuk kemakmuran negara-negara anggota dan non-anggota di kawasan. (A)

Baca lanjut..

Banggakan Indonesia, Satgas TNI AL KRI FKO - 368 Kembali Dipercaya Gelar Pertemuan Strategis UN MSC

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Satuan Tugas (Satgas) TNI Angkatan Laut (TNI AL) Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisepo – 368 (KRI FKO – 368) yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL dengan nama panggilan “The Power Host of MTF”, kembali dipercaya oleh MTF Commader RADM Michael Busse, menggelar pertemuan strategis antara United Nations Military Staff Committee (UN MSC) dengan MTF UNIFIL diatas KRI FKO -368 saat sandar di Port of Beirut, Selasa (21/03) kemarin.

Setelah sempat absen selama lima tahun, United Nations Military Staff Committee (UN MSC) yang merupakan representatif dari para Menteri Pertahanan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.  UN MSC kembali menggelar pertemuan strategis dengan MTF UNIFIL, peran UN MSC penting dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 

Saat kedatangannya rombongan UN MSC yang dipimpin oleh Brigadier General Vincent de Kyspotter selaku Head of Delegation beserta 8 anggota delegasi dari berbagai negara diterima langsung oleh MTF Commander yang didampingi Chief of Staff MTF, Kolonel Laut (P) Ludfy, serta Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh. Diatas geladak KRI FKO-368, Para delegasi disambut persembahan kolaborasi kesenian Rampak Gendang, Tari Saman dan band sebagai ucapan selamat datang dari para prajurit KRI FKO-368.

Pertemuan antara delegasi UN MSC dengan MTF dan UNIFIL dilaksanakan diruang lounge room KRI FKO-368. Pertemuan berlangsung penuh persahabatan, antusias, dan sangat produktif. Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai force structure, solusi teknologi untuk efektivitas misi, perluasan kerja sama dengan Lebanese Armed Forces (LAF), berbagai capaian MTF, dan transisi tanggung jawab ke LAF Navy.

Selesai pertemuan, para delegasi dimanjakan dengan kekayaan kuliner khas Indonesia, para delegasi juga berkesempatan melaksanakan ship’s tour dan berinteraksi dengan para prajurit untuk mengetahui langsung kehandalan kapal berikut personel pengawaknya sesuai persyaratan PBB. Mengakhiri kunjungan, Head of Delegation UN MSC menyampaikan kesan mendalam atas kehandalan kapal dan performa impresif prajuritnya. Beliau juga berterima kasih atas keramahan, pertemuan yang sangat produktif, serta acara yang dikemas dengan apik dan kental dengan ragam budaya Indonesia.

MTF Commander juga menyampaikan apresiasi yang  tinggi atas keberhasilan KRI FKO-368 dalam menyelenggarakan kegiatan penting tersebut. Kepercayaan penuh yang diberikan tidak terlepas dari performa KRI FKO-368 yang dinilai outstanding performance dalam setiap penugasan dan selalu siap kapanpun dibutuhkan.

Kepercayaan yang diberikan kepada KRI FKO-368 tentu saja karena hasil kerja keras dari seluruh personel yang dilandasi pengabdian yang tulus dan ikhlas sebagai jalan menuju kejayaan Angkatan Laut “Jalesveva Jayamahe” sesuai penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali untuk terus menjaga kepercayaan yang diberikan sebagai pasukan perdamaian dan sekaligus sebagai duta bangsa. (Sumber: Dispenal)

Baca lanjut..

Rusia Tegaskan Menangkap Presiden Putin Sama Dengan Menyatakan Perang Kepada Rusia

MOSKOW (wartamerdeka.info) - Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyatakan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin berdasarkan surat perintah penangkapan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) adalah sama dengan menyatakan perang kepada Rusia.

Surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan ICC setelah Putin didakwa melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Berbicara dalam wawancara dengan para pengguna  jejaring sosial Rusia VK, Kamis, Medvedev mempertanyakan kompetensi Menteri Kehakiman Jerman Marco Buschmann, yang mengatakan jika Putin berada di Jerman, maka Jerman akan menangkap pemimpin Rusia ini.

"Dia pengacara kan? Apakah dia paham apa artinya ini? Jelas hal ini adalah situasi yang tidak akan pernah terjadi, tetapi taruh saja jika hal tu terjadi. Kepala negara penguasa nuklir datang ke wilayah, katakanlah, Jerman, dan ditangkap," kata Medvedev.

"Artinya apa? Ini pernyataan perang kepada Federasi Rusia. Dan dalam kasus ini, semua roket dan senjata kami lainnya akan terbang ke Bundestag (parlemen Jerman), ke kantor kanselir, dan seterusnya. Tahukah dia ini situasi casus belli (penyebab perang), bahwa ini pernyataan perang, atau apakah dia kurang belajar?" kata Medvedev, melanjutkan.

Dalam pernyataan terpisah via  Telegram, Medvedev menyebut surat perintah penangkapan Putin sebagai tanda runtuhnya hukum internasional.


Negara-negara besar, kata dia, tidak masuk  ICC yang selama keberadaannya telah menuntut tiga puluhan orang tak dikenal.


"Presiden Sudan meludahi tuduhan (ICC) ini dan meskipun ada kudeta militer di dalam negeri, dia tidak mau diadili. Sisanya tidak perlu disebutkan sama sekali. Dengan kata lain, efektivitas kegiatan (ICC) itu nol," kata Medvedev.

Dia menjelaskan bahwa sebuah negara dan para pemimpinnya dapat dibawa ke pengadilan hanya ketika sebuah negara kehilangan kedaulatannya atau kalah perang dan menyerah.

Medvedev menambahkan bahwa AS membunuh kredibilitas Pengadilan Kejahatan Internasional yang sudah hampir nol ketika Washington membuat pengadilan ini berhenti menyelidiki "kejahatan" Amerika yang dilakukan di Afghanistan dan Irak.

Pejabat Rusia itu meyakini bahwa surat perintah penangkapan Putin dikeluarkan atas permintaan Washington dan akibatnya tidak ada yang akan diadili oleh pengadilan internasional.

"Suramnya matahari terbenam dalam seluruh sistem hubungan internasional segera tiba. Kepercayaan sudah habis," kata Medvedev.

Dia juga mengatakan sangat mungkin membayangkan peluru kendali hipersonik ditembakkan dari kapal perang Rusia di Laut Utara ke arah gedung pengadilan internasional yang berada di Den Haag, Belanda itu.

"Pengadilan ini hanyalah organisasi internasional yang menyedihkan. Mereka tidak akan berani memulai perang. Mereka bakal takut. Tidak ada yang akan menyesalinya. Jadi, wahai para hakim, perhatikan langit baik-baik," kata Medvedev, mengancam. (An)

Baca lanjut..

PPLN Jeddah Adakan Sosialisasi Perdana Pemilu Di Tapal Batas

Oleh: Mukarromah, Anggota PPLN Jeddah, Divisi Perencanaan dan SDM

Tim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah melaksanakan sosialisasi pemilu perdana di daerah tapal batas Arab Saudi, Tabuk. Kegaitan tersebut dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 4 Maret 2023. Tabuk berada di barat daya Arab Saudi dan berbatasan langsung dengan Jordan.

Dunia mungkin sudah mengenal Neom dan Line, dua kota yang sedang dibangun dengan penataan yang belum pernah ada sebelumnya. Neom, kota futuristic dengan panorama es di puncak sampai pantai di dataran rendah. Kota ini direncanakan memiliki luas 33 kali luas kota New York City di Amerika Serikat dan akan dibangun dengan biaya USD 500 milyar.

Bukan karena kedua kota itu yang menyebabkan Tabuk menjadi lokasi pertama sosialisasi pemilu di provinsi terluar Arab Saudi. Tetapi, karena kekhususan program Pelayanan Terpadu (Yandu) yang dilaksanakan di Bulan Maret oleh KJRI Jeddah. Bulan ini, KJRI melaksanakan kickoff program pasporisasi untuk tahun 2023. Program yang memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak berdokumen untuk memiliki paspor.

Sedari awal, KJRI telah membuka diri terhadap ide sinergisme sosialisasi pemilu dalam kegiatan Yandu. Pertimbangan utamanya, tidak mudah mengumpulkan orang di Arab Saudi. Perlu bersurat kepada Kementrian Luar Negeri terlebih dahulu dan prosesnya tidak cepat. Apalagi mengumpulkan WNI tidak berdokumen. Jika dilaksanakan tanpa izin, risiko terburuk yang mungkin terjadi adalah penangkapan dan deportasi. Sosialisasi Pemilu kemudian disepakati akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Yandu untuk pertimbangan keamanan dan efisiensi biaya. Ini merupakan dukungan luar biasa yang diberikan oleh KJRI Jeddah kepada PPLN.

WNI tidak berdokumen menjadi sasaran paling tepat dalam kegiatan sosialisasi. Sebagian besar dari mereka kemungkinan besar belum pernah mengikuti Pemilu di luar negeri. Karena, untuk menjadi pemilih, salah satu syarat adalah memiliki paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), atau KTP elektronik. Syarat KTP elektronik agak memberatkan karena mayoritas WNI tidak berdokumen adalah WNI yang telah tinggal berpuluh-puluh tahun di Saudi dan belum pernah pulang. SPLP hanya akan dikeluarkan bagi WNI yang berencana pulang. Maka, bukti terkuat yang dapat digunakan untuk mengklaim kewarganegaraan WNI dan hak pilihnya adalah paspor. Dan, program pasporisasi ini merupakan kebijakan yang sangat tepat dari pemerintah. Karena, WNI yang belum pernah menjadi pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.

Sosialisasi Pemilu di Tabuk dilaksanakan dalam dua sesi, yakni sesi hari pertama dan sesi hari kedua, bertempat di Relax Day Hotel. Hadir dalam sosialisasi tersebut 101 WNI tidak berdokumen yang telah menyatakan kesediaannya mengikuti Pemilu 2024. Jumlah 101 orang mungkin terlihat tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah WNI di Jeddah yang mencapai puluhan ribu. Tetapi, jika dibandingkan dengan pelayanan Yandu regular yang dihadiri oleh rata-rata 45-an orang, jumlah tersebut sudah meningkat dua kali lipat.

Menurut satgas KJRI di Tabuk, Dadang, terjadi penurunan jumlah WNI yang cukup signifikan. Tahun 2013, jumlah pemilih di Tabuk sebesar 1200 lebih, dan kemudian turun menjadi sekitar 450-an di tahun 2019. Tahun ini, berdasakan data pada DP4LN, tercatat 558 data yang sedang dicoklit oleh Pantarlih Tabuk. Jika ditambah dengan jumlah WNI tidak berdokumen yang mengajukan paspor, maka terjadi peningkatan kembali jumlah WNI. Kemungkinan besar WNI memilih untuk tidak berdokumen adalah akibat kebijakan membayar pajak tinggal di Saudi.

Dalam sosialiasi tersebut, PPLN menyampaikan tentang penyelenggaraan pemilu di luar negeri dan tugas utama PPLN, jadwal pemungutan suara, dan cara-cara pemungutan suara di luar negeri. Juga disosialisasikan tentang kegiatan pemutakhiran data oleh Pantarlih, serta peningkatan kesadaran tentang hak pilih, dan pemberian motivasi kepada WNI untuk menggunakan hak pilihnya.

Antusiasme WNI untuk mengikuti pemilu terlihat ketika WNI menyampaikan kekhawatiran-kekhawatirannya. Salah satu yang paling krusial adalah kemungkinan tidak bisa mengikuti pemilu karena tidak mendapat izin dari majikan atau syarikah. WNI kemudian mengusulkan agar PPLN membuat surat pemberitahuan kepada majikan/syarikah atau membuat surat panggilan resmi kepada WNI untuk melakukan pemungutan suara di Kotak Suara Keliling (KSK).

Tak kalah pentingnya adalah harapan agar waktu pemungutan suara diperpanjang. Hal ini penting agar WNI yang bekerja di siang hari masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi KSK di sore atau malam hari. Jika jam pemungutan suara disamakan dengan Indonesia, maka hak pilih WNI yang tidak bisa datang di siang hari akan menjadi hilang.

Artinya, seluruh tenaga, waktu, dana, dan upaya lainnya mulai dari penyusunan DP4LN, pembentukan lembaga ad hoc penyelenggara pemilu LN, proses coklit, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), sosialisasi, pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sampai pada Data Pemilih Tetap (DPT) akan menjadi sia-sia. Masukan ini layak untuk dipertimbangkan oleh seluruh pihak agar hak pilih rakyat tetap terjaga. Pada titik ini, negaralah yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan dan memastikan bahwa setiap WNI yang berada di luar negeri bisa menggunakan hak pilihnya. (*)

Baca lanjut..

Tingkatkan Kapabilitas dan Confidence Building Measure, Panglima TNI Kunjungi Panglima ATM

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan confidence building measure untuk kepentingan nasional dan turut serta secara aktif menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan introductory visit kepada Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Affendi Bin Buang, bertempat di Wisma Pertahanan, Malaysia, Selasa (14/3/2023).

 

Setibanya di Malaysia, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama Asintel Panglima TNI Laksda TNI Angkasa Dipua, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapuskersin TNI Laksma TNI Bambang Dharmawan disambut langsung oleh Panglima ATM Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Affendi Bin Buang, Ketua Staf Markas ATM Leftenan Jeneral Datuk Arman Rumaizi, Panglima Tentera Laut, Laksamana Datuk Abdul Rahman bin Ayob, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Dato' Seri Zamrose Mohd Zain dan Timbalan Panglima Tentera Udara LeftenanJeneral Datuk Seri Haji Muhammad Norazlan Bin Aris. 

Setelah melaksanakan courtessy call antara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Affendi Bin Buang, dilanjutkan dengan penandatanganan prosedur tetap (Protap) Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malindo Darat Samudera Angkasa (Darsasa) yang merupakan latihan dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara.

 

Autentikasi:

Kabidpeninter Puspen TNI Letkol Arm Suhendro Oktosatrio

Baca lanjut..

Wapres Ma'ruf Amin Akan Resmikan Masjid Istiqlal Osaka Jepang

OSAKA (wartamerdeka.info) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri Wury Ma'ruf Amin tiba di Osaka, Jepang, Minggu petang, pukul 17.00 waktu setempat untuk melakukan kunjungan kerja selama lima hari,  5-9 Maret 2023.

Kedatangan Wapres dan istri serta delegasi di Bandara Internasional Kansai, Osaka disambut hangat Duta Besar (Dubes) RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi, Konsul Jenderal RI Osaka Diana Emilla Sari Sutikno, Atase Pertahanan RI Tokyo Kol. (AF) Andi Bur Abadi, dan Dubes Tsutomu Himeno.

Usai tiba, Wapres dan istri langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Osaka dan melanjutkan kegiatan pada keesokan hari.


Sebelumnya Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan dalam kunjungan kerja di Jepang, Wapres akan mengunjungi Osaka dan Kyoto.

Di Osaka, Wapres salah satunya akan meresmikan Masjid Istiqlal Osaka Jepang yang merupakan masjid terbesar di Jepang. Masjid itu dibangun komunitas masyarakat Indonesia di Jepang.


"Masjid ini menjadi kebanggaan warga negara Indonesia di Jepang," terang Masduki.

Sementara di Kyoto, sebagai wilayah yang pernah menjadi Ibu Kota Jepang selama 1.000 tahun dan berperan sebagai pusat politik dan budaya, Wapres akan berbicara dalam satu simposium di Universitas Kyoto yang merupakan universitas terbaik kedua di Jepang.

"Beliau sebagai keynote speech di Universitas Kyoto dan Wapres akan berbicara mengenai pengalaman Indonesia sebagai negara plural yang bisa melaksanakan kehidupan secara damai dalam konteks beragama," jelasnya.

Dia mengatakan Jepang adalah negara yang juga sudah sukses melaksanakan kehidupan beragama yang damai dengan baik dan Indonesia punya pengalaman yang sama.

Wapres selaku perwakilan pemerintah Indonesia akan melakukan sejumlah pembicaraan bilateral dengan beberapa unsur pemerintahan Jepang antara lain gubernur.

"Di samping itu ada pembicaraan-pembicaraan dengan masyarakat Indonesia di Jepang yang ada di Osaka dan Kyoto," ujar Masduki. (An)

Baca lanjut..

Menlu Retno Tegaskan Komitmen RI Terhadap Penegakan HAM, Dalam Sidang Ke-52 Dewan HAM PBB

JAKARTA (wartamerdeka) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, ketika berbicara dalam Sidang ke-52 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada Selasa (27/2/2023).

“Tahun ini merupakan tahun peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam pernyataan nasional di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan bahwa Deklarasi Universal HAM bertujuan untuk menjadikan dunia menjadi lebih adil, setara, dan inklusif,” kata Retno dalam pengarahan media secara daring melalui YouTube resmi Kemlu RI, Rabu.

Untuk itu, dia memaparkan tiga hal yang perlu dilakukan dalam upaya penegakan HAM.

Pertama, dengan memajukan aksi nyata untuk kemanusiaan, mengingat penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas.

“Kita harus menghentikan perang dan konflik. Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina,” kata Retno.

Secara khusus, dia menyatakan bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina, menyusul insiden di Huwara baru-baru ini yang menunjukkan bahwa situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk.

"Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan,” kata dia.

Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM sebagai aspek penting dalam perlindungan HAM.

Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan di hadapan PBB bahwa Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu.

“Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan—dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu,” kata dia.

Ketiga, memperkuat arsitektur HAM melalui pentingnya Dewan HAM PBB beradaptasi dengan tantangan HAM terkini.

Untuk itu, imparsialitas, transparansi dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM.

“Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik,” ujar dia.

Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Terakhir, dalam pertemuan tersebut, dia mengungkapkan langkah Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity”, dan meminta dukungan semua negara atas pencalonan tersebut.

Menurut Retno, perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di pertemuan Dewan HAM.

Konflik tersebut dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat selama tahun 2022.

Selain itu, isu-isu non tradisional seperti perubahan iklim, aksi terorisme, dan kemunduran perlindungan hak kelompok rentan, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pembatasan ruang sipil akibat konflik, juga menjadi pokok pembahasan.

Sebagaimana Indonesia, negara lainnya juga mengangkat perlunya dialog dan kerja sama untuk pemajuan HAM, serta penguatan Dewan HAM dan seluruh mekanismenya.

Secara khusus, Indonesia mengingatkan agar negara anggota PBB tidak melupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina di tengah perhatian dunia yang tertuju pada situasi lain. (An)

Baca lanjut..

Indonesia dan Lebanon Sepakat Perkuat Kerjasama di Bidang Kebudayaan

TRIPOLI (wartamerdeka.info) - Indonesia dan Lebanon hari ini, Jumat, 17 Februari 2023, menanda-tangani dokumen kerjasama kedua bangsa dalam bidang kebudayaan dan kemanusiaan. Penanda-tanganan kerjasama tersebut dilakukan di Kantor Asosiasi Kebudayaan Tripoli, Lebanon, sekira pukul 12.00 waktu setempat.

Pada pertemuan resmi antara kedua negara tersebut, Indonesia diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Hajriyanto Thohari, sementara Lebanon diwakili oleh President of Tripoli Cultural Association, Dr. Ramez Al-Ferri. Pertemuan kedua delegasi Indonesia-Lebanon itu berlangsung hangat dan penuh semangat persahabatan.

Dubes Hajriyanto Thohari kepada wartawan mengatakan bahwa Indonesia siap membantu Lebanon dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan warga masyarakatnya. "Selain bidang kebudayaan, kita juga siap mengirimkan para pelatih pencak silat 'Tapak Suci' ke Lebanon untuk memberikan pelatihan di bidang olah raga bela diri ini. Indonesia juga akan mengirimkan para ekspatriat bidang kebencanaan untuk membantu memberikan pengetahuan dan wawasan kebencanaan kepada warga masyarakat Lebanon agar ketika terjadi bencana, mereka lebih siap menghadapinya," jelasnya dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan.

Indonesia juga mendorong kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, pertukaran pelajar melalui pemberian beasiswa, saling kunjungan muhibah tokoh masyarakat kedua bangsa, dan bidang pariwisata. "Indonesia menyediakan beasiswa untuk calon pelajar Lebanon yang berminat melanjutkan studi di Indonesia, namun selama ini masih belum terpenuhi sebagaimana diharapkan. Semoga kedepannya program ini dapat lebih menarik minat bagi para pelajar Lebanon untuk ke Indonesia," tambah politisi Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 itu.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di bidang informasi, demikian Dubes Hajriyanto Thohari, pihaknya juga akan mengupayakan pengiriman jurnalis Indonesia ke Lebanon. "Kita akan berupaya mengirimkan jurnalis ke Lebanon agar dapat melihat langsung kondisi dan keadaan serta cara hidup masyarakat Lebanon demi memperkuat hubungan persahabatan kedua negara," ucapnya di depan President of Tripoli Cultural Association, Dr. Ramez Al-Ferri, dan teamnya.

Acara pertemuan bilateral ini juga diwarnai pemberian buku-buku oleh Dubes Indonesia untuk menjadi referensi para pembaca Lebanon. Tidak kurang dari 100 lebih buku berbagai judul dan tema yang disampaikan kepada perpustakaan yang ada di Kantor Tripoli Cultural Association. Hajriyanto Thohari juga menyerahkan alat musik angklung dan beberapa benda hasil seni-budaya asli Indonesia kepada lembaga tersebut.

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil memantauan langsung Redaksi KOPI ke tempat pertemuan di Gedung Tripoli Cultural Association melalui saluran online Video Call dengan Perwakilan PPWI Lebanon, Dr. Abdul Rahman Dabbousi. (APL/Red)

Baca lanjut..