Anggota DPRD dari F-PDIP Ini Berharap, Pemkot Bekasi Dapat Atasi Pemerataan Pendidikan Siswa Setiap Tahun

Foto: Agus Boyo (tengah-berdiri), Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP di dapil Jatisampurna dan Jatiasih

BEKASI, wartamerdeka.info

Mendengar berbagai keluhan para orangtua masyarakat di dapilnya (Jatisampurna dan Jatiasih) saat reses kedua tahun 2022, Agus Boyo, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Fraksi PDIP ini mengatakan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dapat melakukan pemerataan setiap tahun penerimaan siswa di berbagai Kelurahan.

 

“Saat kita reses, kita mendengar keluhan para warga soal sulitnya masuk ke SMP Negeri di kota Bekasi. Padahal sudah berdasarkan PPDB Online. Nah, ini kita minta agar Pemerintah dapat melakukan pemerataan setiap tahun penerimaan siswa di berbagai Kelurahan,” ungkapnya di Bekasi, kepada media ini, Rabu (27/07/2022).

 

Menurut Agus Boyo, dari segi jumlah sekolah SMP untuk 56 kelurahan di kota Bekasi, mestinya sudah dapat menampung para siswa, karena hingga saat ini sudah ada hingga SMP Negeri 60.

 

“Sebetulnya, berdasarkan jumlah SMP di kota Bekasi, menurut kami sudah ada untuk 56 Kelurahan. Tapi memang, ada beberapa Kelurahan yang belum ada SMPnya. Tapi, sekarang ini SMPnya sudah ada hingga SMP Negeri 60. Artinya, ini sudah cukup memadai,” tuturnya.

 

Namun, lanjut Agus, mungkin dengan makin meningkatnya jumlah calon peserta yang ingin masuk ke SMP Negeri setiap tahun, apalagi pasca Covid 19 lalu, maka menimbulkan polemik.

 

“Mungkin karena makin tingginya minat masyarakat masuk ke SMP Negeri, apalagi pasca Covid-19 lalu, sehingga hal ini menimbulkan polemik dan keluhan di masyarakat. Nah, ini yang kami dorong juga Pemerintah dapat mengatasinya, dan memprioritaskan pemerataan di setiap Kelurahan. Agar para siswa tersebut dapat tertampung,” tandasnya.

 

Ditanya apakah dengan penambahan gedung sekolah SMP Negeri akan mampu mengatasi problem ini, Agus mengatakan, tentu sangat mungkin, namun kembali soal kemampuan APBD.

 

“Soal penambahan gedung sekolah SMP Negeri, itu jelas sangat mungkin bertambah. Namun, itu sangat tergantung kemampuan APBD, dan skala prioritas pembangunan yang mendesak. Tapi, kita tetap akan dorong untuk dapat mengantisipasi penerimaan siswa ini setiap tahunnya, karena soal pendidikan, ini merupakan hak warga, dan prioritas bagi masyarakat,” bebernya.

 

Sementara dalam hal pendidikan SLTA, Agus mengatakan, koordinasinya terhadap Pemerintah provinsi Jawa Barat, yang tetap menjadi prioritas DPRD kota Bekasi.

 

“Soal pendidikan SLTA, ini koordinasinya kepada Pemprov Jawa Barat. Rekan-rekan dari Komisi IV DPRD Kota Bekasi, tetap menjadikan hal ini prioritas. Ini akan bersama-sama kita dorong juga, agar pendidikan di kota Bekasi semakin merata, sesuai pertambahan jumlah calon peserta didik setiap tahunnya di berbagai tingkatan sekolah. Sehingga dapat terakomodir dengan baik,” pungkasnya.

 

Dari penelusuran berbagai pemberitaan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online kota Bekasi sesungguhnya sudah disiapkan, baik untuk SD Negeri, SMP Negeri hingga SMA Negeri. Namun dari tahun ke tahun, sering bermasalah dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

 

Salah satu contoh, PPDB Online SD Kota Bekasi pada masa pendaftaran, yakni 4-7 Juli 2022. Berdasarkan pantauan di laman ppdb.bekasikota.go.id, di hari pertama dan kedua pendaftaran ditemukan data ratusan siswa yang jarak rumahnya ke sekolah mencapai jutaan meter.

 

Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dengan aturan zonasi yang sudah ditetapkan sebelumnya? Usut punya usut, ternyata siswa yang dimaksud tersebut ada di zonasi luar negeri.

 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Krisman Irwandi membenarkan adanya kejadian itu, bahkan masalah yang sama juga terjadi dalam PPDB Online untuk jenjang SMP. Namun, menurut Krisman, kesalahan sistem data pada hari pertama pendaftaran itu telah diperbaiki, walau hari kedua pendaftaran, kesalahan sistem data itu masih terjadi.

 

Sementara itu, salah satu orangtua murid, Nova (45), mengatakan bahwa pendaftaran anaknya di SMA N 5 secara online sangat sulit. Menurutnya, akunnya belum bisa diakses, dan mereka disuruh pihak sekolah menunggu, tapi nggak tahu sampai kapan harus menunggu.

 

Hal berbeda terjadi di SMA Negeri 2 Kota Bekasi di Perumnas 2, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang didemo puluhan orang, Senin (25/7/2022). Massa memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun 2022 berdasarkan jalur zonasi.

 

Massa menilai penerapan sistem zonasi yang sejatinya untuk pemerataan, justru menjadi hambatan bagi siswa baru melanjutkan sekolah. Pasalnya, banyak siswa yang berada di wilayah sama, namun tidak lolos masuk ke SMA Negeri 2 Kota Bekasi.

 

Massa pun menduga jika koordinat pada jalur zonasi sudah dimanipulasi, sehingga banyak siswa di wilayah yang sama, tidak terakomodir. Karena itu, massa menolak dan menuntut pembatalan penerimaan siswa baru SMA Negeri 2 Kota Bekasi melalui jalur zonasi, karena diduga sering terjadi transaksi "jual beli kursi".

 

Akan halnya PPDB Online di Kota Bekasi yang diselenggarakan setiap tahun dan sering bermasalah, menurut sejumlah pihak disebabkan minimnya sosialisasi. Sebab itu, berbagai pihak juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk lebih serius dalam pelaksanaan PPDB online tahun 2022 dan tahun depan, agar hal itu meminimalisir permasalahan yang terjadi. (Ad.Parlemen/ DANS).

Baca lanjut..

Anggota DPRD Kota Bekasi Agus Boyo Perjuangkan Aspirasi Soal Sarana dan Perbaikan Drainase Lingkungan

Foto: Agus Boyo (kiri), Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP dalam sebuah kegiatan aspirasi masyarakat di dapil Jatisampurna dan Jatiasih, Kota Bekasi

BEKASI, wartamerdeka.info

Agus Boyo, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terus memperjuangkan Dana Hibah sesuai aspirasi masyarakat yang berkembang, terutama untuk bantuan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat di daerah pemilihannya (dapil).

 

Demikian disampaikan Agus Boyo, dari Fraksi PDIP ini kepada media mengenai kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi, yang berasal dari Dana Hibah.

 

“Jadi, kita terus perjuangkan aspirasi masyarakat untuk kebutuhan berbagai kegiatan. Sumbernya dari Dana Hibah itu. Untuk pembelian tenda, kursi, dan perangkat pendukung kegiatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti Majelis Tak’lim, Kegiatan di tingkat RW, dan kegiatan lainnya,” ujarnya di Bekasi Senin (25/07/2022).

 

Dikatakan Agus, pokok-pokok pikiran ini didapatkan dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja (kunker) pada reses kedua bulan lalu.

 

“Sebab itu, kami akan terus mengupayakan Dana Hibah ini untuk kebutuhan masyarakat, yang kami dengar dari aspirasi saat reses kedua tahun ini,” tambahnya.

  

Saat  ditanya bagaimana harapan masyarakat, Agus yang berada di dapil IV (Jatisampurna dan Jatiasih) mengatakan, masyarakat sangat antusias mengharapkan realisasinya.

 

“Masyarakat tentu sangat antusias mengharapkan realisasinya. Ini merupakan bukti kerja nyata, terutama karena adanya anggota Dewan yang khususnya berada di dapil mereka. Begitu harapan masyarakat,” ungkap Agus.

 

Termasuk, lanjut Agus, aspirasi masyarakat soal perbaikan drainase (saluran air lingkungan) dan jalan lingkungan RW, yang setiap tahun mengalami kebanjiran.

 

“Ya, termasuk, aspirasi masyarakat soal perbaikan drainase (saluran air lingkungan) dan jalan lingkungan di beberapa titik di RW, di Jatisampurna dan Jatiasih. Di daerah sini kan selalu banjir tiap tahun. Jadi, ini semua kita upayakan untuk direalisasikan, walaupun mungkin nanti secara bertahap,” tandasnya.

 

Demikian juga mengenai perbaikan jalan-jalan berlobang, maupun pengecoran jalan yang dinilai sudah saatnya perlu. Akan tetapi, aspirasi warga yang disampaikan tersebut, akan mengutamakan skala prioritas

 

“Mengenai perbaikan jalan berlobang-lobang di beberapa wilayah, hingga sudah saatnya pengecoran jalan. Tapi, nanti itu ada skala prioritaslah. Saat ini yang paling mendesak seperti masalah penanganan banjir, dengan mengupayakan perbaikan drainase atau saluran air lingkungan,” bebernya.

 

Sebagaimana diketahui, khususnya masalah banjir, Jatisampurna dan Jatiasih sering menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Banyak kompleks perumahan yang kerap menjadi luapan banjir, sehingga masyarakat selalu mengalami kerugian materil.

 

Dari penelusuran data, Februari tahun 2021 diketahui, titik banjir di Bekasi saat itu ada sekitar 55 titik saat musim hujan. Dan yang paling tertinggi adalah di kecamatan Jatiasih, meliputi: Perum Nasio Indah; Perum Sarigaperi (ketinggian 60-70 cm dan terdampak 237 KK); Perumahan Dosen IKIP setinggi 130-160 cm (kenaikan ±180cm); Komplek Cahaya Kemang Permai Blok C dan D (50 cm); dan Perumahan Pondok Gede Permai (tanggul jebol dan ketinggian air ±50-80 cm).

 

Demikian juga pada Februari 2022, terjadi banjir karena luapan kali Bekasi semakin melebar, ribuan rumah warga di Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir sampai dua meter. Bahkan hingga menurunkan para petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim SAR Kota Bekasi untuk melakukan evakuasi warga.

 

Sebab itu, penanganan drainase menjadi prioritas dan harapan masyarakat, untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan kunjungan kerka para anggota DPRD ke dapil masing-masing, sangat bermanfaat, untuk mendengar kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan lingkungan tempat tinggal mereka. (Ad.Parlemen/ DANS).

Baca lanjut..

Agus Boyo Anggota Pansus 28 DPRD Kota Bekasi Harap Peraturan Ketertiban Umum Terus Ditegakkan

Foto: Agus Boyo, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP (Anggota Pansus 28)

BEKASI, wartamerdeka.info
Agus Boyo, Anggota Pansus 28 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengatakan, agar pihak-pihak yang menjalankannya di Kota Bekasi, harus secara terus-menerus menaati aturan.
 
Pasalnya, banyak hal yang menjadi perhatian masyarakat dari segi Ketertiban Umum (Tibum) yang kadangkala menimbulkan ketidakteraturan, bahkan mengganggu ketenteraman masyarakat. Seperti masalah Holiwings yang perizinan Live Music tidak sesuai prakteknya di lapangan; Hiburan-hiburan malam; Pemasangan Papan Reklame yang konstruksinya tidak mempertimbangkan risiko lalu-lalang pelintas disekitarnya; termasuk soal jalan lingkungan maupun jalan-jalan protokol; dan lain-lain.
 
Sebab itu, Agus Boyo yang juga sebagai anggota Komisi I ini mengatakan, agar hal-hal tersebut segera ditertibkan Dinas terkait Pemkot Bekasi.
 
“Hal-hal yang sifatnya masih melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, agar segera ditertibkan oleh Dinas terkait di Pemkot Bekasi. Termasuk soal jalan-jalan lingkungan yang rusak dan berlubang karena bekas galian yang tidak ditutup kembali dengan rapih, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan pengendara motor khususnya. Demikian juga soal pengawasan tempat-tempat hiburan malam, soal miras dan ketenteraman lingkungan. Ini perlu ditegakkan,” ungkap Agus kepada media ini, hari Sabtu (23/07/2022) di kota Bekasi.
 
Dikatakan anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini, pihaknya sudah menyampaikan hal-hal tersebut sebagai masukan dalam Rapat dengan Dinas-dinas terkait.
 
“Kita sudah sampaikan dalam rapat Pansus 28 dengan Dinas-dinas terkait. Juga kepada Kepala Satpol PP, yang mengawasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,” tandasnya.
 
Lebih jauh, Agus Boyo berharap, agar Pemkot Bekasi dapat betul-betul memperhatikan soal pembangunan masyarakat, sehingga dapat dirasakan masyarakat.
 
“Tentu, saya sebagai anggota DPRD Komisi I dari Fraksi PDIP berharap, agar Pemkot Bekasi dapat betul-betul meningkatkan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih menikmati hasil pembangunan masyarakat, dan merasakan manfaatnya,” imbuhnya.
 
Selain itu, Agus juga mengatakan agar Pemkot Bekasi dapat bersinergi dengan Legislatif, untuk mewujudkan pembangunan masyarakat.
 
“Kami berharap agar Pemkot Bekasi dapat bersinergi dengan Legislatif, untuk mewujudkan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Kita harus bergandengan tangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
 
Sebagai wakil rakyat, Agus Boyo merasa bangga, jika mampu membantu mewujudkan harapan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan urgent yang diharapkan.
 
“Tentu, sebagai wakil rakyat, saya juga merasa bangga, jika mampu membantu mewujudkan harapan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan urgent mereka, seperti bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, sarana prasarana lingkungan, dan lain-lainnya,” pungkasnya.
 
Sebelumnya diketahui, Ketua DPRD Kota Bekasi, Syaifuddaulah menyatakan terkait Pansus 28, yang Juni lalu masih dalam pembahasan Dewan, diharapkan nantinya akan menjadi sebuah payung hukum bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini Satpol PP dalam melakukan penindakan di lapangan terhadap Ketertiban Umum atau Perda K3 (Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan).
Dikatakan Ketua DPRD, ini revisi perda yang menggabungkan 2 Perda sebelumnya, yaitu Perda K3 yang ada terkait dengan ketertiban umum yang sebelumnya ada. Cuma masalahnya ada regulasi diatasnya yang perlu disempurnakan terkait dengan ketertiban umum, sehingga revisi ini menjadi penting.
 
Kemudian yang kedua, ini juga akan memberikan payung hukum bagi Satpol PP untuk melakukan penindakan baik terhadap bangunan liar, tempat hiburan yang memang tidak memiliki izin ataupun yang melanggar tata susila yang ada sebagaimana yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan.
 
Ketiga, harus ada terobosan, dimana Satpol PP selama ini mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus terkait tempat tempat kos atau apartemen yang dijadikan sebagai tempat prostitusi.
 
"Oleh karena itu mudah mudahan nanti teman teman di pansus 28 dan Satpol PP akan mampu merumuskan kebijakan yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum dan juga payung hukum bagi aparat pelaksana penegak hukum dalam hal ini Satpol PP," jelasnya. (Ad.Parlemen/ DANS).

Baca lanjut..

Anggota DPRD Kota Bekasi Agus Boyo Sebut Para TKK Tidak Perlu Panik dengan Pergantian ke PPPK

Foto: Agus Boyo (ke-3 kanan), Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP dalam sebuah kegiatan dengan konstituen di dapil

BEKASI, wartamerdeka.info

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Komisi I, Agus Boyo mengatakan, sebenarnya para Tenaga Kerja Kontra (TKK) di kota Bekasi tidak perlu panik dengan diganti nama menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

 

“Hemat saya, dengan tidak adanya lagi istilah TKK, maka para pekerja tidak usah panik. Karena itu hanya pergantian sebutan menjadi PPPK, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama. Nggak perlu dengar isu-isu yang tidak produktif. Tetap saja kerja fokus seperti biasa,” ungkapnya kepada media, Kamis (21/07/2022) di Bekasi.

 

Menurut Anggota Fraksi PDIP ini, secara kinerja sebagai tenaga kerja, tetap saja ukuran kinerja itu yang dilihat.

 

“Itu yang dilihat juga kan soal kinerjanya. Soal kemampuannya. Sedangkan soal statusnya, antara Kontrak Kerja dengan Perjanjian Kerjasama, pada prinsipnya kurang lebih sama. Nantinya juga akan ada yang outsourching kan,” tandasnya.

 

Sedangkan terkait dengan ada tidaknya penambahan jumlah tenaga kerja, Agus Boyo mengatakan, sangat tergantung dari masing-masing instansi pengguna.

 

“Kalau soal ada tidaknya penambahan atau pengurangan, itu sangat tergantung dari para instansi pengguna. Misalnya seperti tenaga kontrak yang ditempatkan di Dinas Pendidikan, Puskesmas, di Kelurahan, itu harus benar-benar dilihat kebutuhannya,” imbuhnya.

 

Lebih jauh, Agus Boyo yang mengampu daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Bojongsari  Depok ini mengingatkan, Pemkot Bekasi harus menghitung secara keseluruhan dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

“Soal berapa kebutuhan tenaga kerja P3K ini, secara keseluruhan Pemkot Bekasi harus menghitungnya. Dan tentunya harus disesuaikan dengan APBD. Yang penting gaji mereka lancar,” pesannya.

 

Disisi lain, pihaknya akan melakukan pendalaman dan konsultasi berbagai hal terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB), sehingga dapat lebih memahami soal P3K Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, karena masih ada Rapat-rapat Komisi, untuk sementara akan diatur kembali jadwalnya.

 

Sementara itu, terkait hal tersebut diketahui, sebanyak 13.800 tenaga kerja kontrak (TKK) Kepemerintahan Kota Bekasi akan di evaluasi kinerjanya. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah meminta Pemkot Bekasi segera melakukan kajian dan analisis kebutuhan pegawainya.

 

“Melalui PP No 49 Tahun 2018, setiap pemerintah daerah diberi tenggat waktu hingga akhir 2023. Masih ada satu tahun kerja. Pemkot harus segera melakukan kajian analisis atas beban kerja dan jabatan bagi kebutuhan pegawai di Pemkot Bekasi,” kata Syaifuddaulah dalam keterangannya, April lalu.

 

Ia menjelaskan, sesuai Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) yakni menghapus status TKK akan dimulai sejak 2023 mendatang. Sebab mulai tahun 2023 mendatang hanya ada dua jenis ASN, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

Kemudian, beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing. Oleh karena itu, ia meminta Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) untuk mendata dan melakukan evaluasi terkait kinerja TKK.

 

Menurutnya, BKPPD sebagai leading sector harus fokus terkait alih fungsi TKK ini agar tidak menimbulkan gejolak. Jadi Plt Walikota harus segera perintahkan dinas terkait untuk menganalisa dan dipersiapkan dari sekarang.

 

DPRD Kota Bekasi mendorong Pemkot Bekasi untuk menindaklanjuti instruksi Kemenpan RB terkait rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.

 

“Jadi tidak ada lagi pengangkatan TKK pada tahun 2022 ini. Harapannya agar semua tenaga kontrak yang berkualitas bisa ikut menjadi PPPK. Sehingga ke depan mereka benar-benar menjadi abdi negara yang berkinerja baik dan melayani masyarakat,” pungkasnya.

 

Isu ini sempat menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kerja kontrak di Kota Bekasi, yang hingga kini masih terus dilakukan evaluasi, untuk persiapan tenaga kerja PPPK di 2023. Pemkot Bekasi diharapkan sudah menyusun formasi kebutuhan masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah), agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik. (Ad. Parlemen/DANS)

Baca lanjut..

Kompol Dr. Netty Rosdiana Siagian Kini Jabat Kapolsek Menteng

Foto: Kompol Netty Rosdiana Siagian dalam berbagai kegiatan di beberapa tempat penugasan sebelumnya

JAKARTA, wartamerdeka.com

Kompol Dr. Netty Rosdiana Siagian, SH., MM kini jabat Kapolsek Menteng Jakarta Pusat, usai dilantik baru-baru ini bersama 7 (tujuh) polisi wanita (polwan) lainnya yang jadi Kapolsek di lingkungan Polda Metro Jaya (PMJ).

 

Kali ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran langsung melantik mereka bersama 20 perwira lainnya pada acara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek, Selasa (24/05/2022) kemarin, di gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat.

 

Kompol Netty Siagian ditunjuk untuk menjadi Kapolsek Metro Menteng, menggantikan Kompol Gunarto yang diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelum menjadi Kapolsek Menteng, Netty Siagian sempat menjadi Kapolsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

 

Sebelumnya juga, Netty yang saat itu menjabat Kasubbagrenmin Bidang Hukum Polda Metro Jaya juga mendapat penghargaan Indonesia Women Exellence Award 2021 di ajang Indonesia Award Magazine.

 

"Penghargaan ini menjadi suatu kepercayaan, pengabdian, pengakuan bagi Polri untuk masyarakat Indonesia. Ke depan lebih memotivasi kami agar bisa memberikan pelayanan sekaligus perlindungan terbaik bagi masyarakat," ujar Netty tahun lalu.

 

Menurutnya, setiap langkah merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Maha Kuasa. Sebagai insan Bhayangkara, tugas tidak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pengaman bagi masyarakat, tetapi terdapat tanggung jawab yang sangat besar yaitu mendarmabaktikan kemajuan Polri.

 

Netty Siagian sebelumnya dikenal pernah mengawal Ibu Negara Ani Yudhoyono pada konvoi Hari Kartini 21 April 2011. Dia juga pernah dipercaya mengawal mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan jenazah Ainun Habibie (istri Presiden BJ Habibie).

 

Pengawalan dilakukan saat Netty memimpin The Road Force Blue, dimana saat itu, Netty adalah Kanit Brigade Motor (BM) Ditlantas Polda Metro Jaya berpangkat Iptu. Netty menceritakan The Road Force Blue adalah komunitas yang terbentuk pada tahun 2005 dengan anggota 25-30 Polwan.

 

Berbagai atraksi kerap dilakukan The Road Force Blue seperti slalom atau jalan sambil zigzag, bahkan berdiri di motor sambil hormat. Aksi mereka sering dipertunjukkan di berbagai event Polda Metro Jaya.

 

Pada tahun 2009 The Road Blue Force menyabet rekor MURI dan rekor dunia sebagai pasukan wanita pengawal kenegaraan pertama di dunia. Prestasi Kompol Netty yang lebih mentereng lagi yakni meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum dengan predikat cum laude.

Foto (Antara): Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberi ucapan selamat kepada para Kapolsek dan Kapolres yang baru dilantik

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam sambutannya di acara pelantikan mengatakan, ada 8 orang polwan yang jadi Polsek, dari 28 Kapolsek yang dilantik kali ini.

 

"Saat ini dari 28 Kapolsek yang saya lantik, delapan orang diantaranya adalah polwan," kata Fadil dalam upacara pelantikan Kapolsek di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

 

"Ini adalah bentuk komitmen saya dalam kesetaraan gender dan ini adalah konsistensi saya untuk terus melakukan pembaharuan di tubuh Polda Metro Jaya," lanjutnya.

 

"Saya memberikan jabatan kapolsek perempuan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah dijabat perempuan--Menteng, Penjaringan dan beberapa Polsek-Polsek lain yang selama ini dijabat oleh polisi laki-laki," tandasnya.

 

Selain itu, dia pun berharap para polwan yang menjadi kapolsek baru itu pun memanfaatkan pendekatannya sebagai kaum hawa dan juga seorang ibu untuk menjaga dan menjamin kamtibmas di wilayah masing-masing.

 

"Saya minta kelebihan anda sebagai seorang ibu digunakan dalam melakukan pendekatan untuk mereduksi kejahatan yang melibatkan. Saya yakin polwan lebih mampu membedakan mana penyakit masyarakat, mana kenakalan remaja, dan mana kelompok kriminal," pungkasnya.

 

Dari penelusuran akun instagramnya @nettydhianareal, Kompol Netty Rosdiana memiliki suami berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Akpol Angkatan ‘93. Sang suami bernama Puji Santosa, saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jatim.

 

Berikut daftar 8 polwan yang dilantik sebagai kapolsek baru di wilayah Polda Metro Jaya:

 

1. Kapolsek Menteng, Polrestro Jakarta Pusat, dijabat Kompol Netty Rosdiana Siagian

2. Kapolsek Sunda Kelapa, Polrestro Jakarta Utara, dijabat Kompol Riza Sativa

3. Kapolsek Cakung, Polrestro Jakarta Timur, dijabat Kompol Syarifah Chaira Sukma

4. Kapolsek Cimanggis, Polrestro Jakarta Timur, dijabat Kompol Siti Fatimah Said Martandu

5. Kapolsek Penjaringan, Polrestro Jakarta Utara, dijabat Kompol Ratna Quratul Aini

6. Kapolsek Cinere, Polrestro Depok, dijabat Kompol Jun Nurhaida Tampubolon

7. Kapolsek Tajur Halang, Polrestro Depok dijabat Iptu Tamar Bekti Widiasih Jalmi

8. Kapolsek Cisauk, Polrestro Tangerang Selatan, dijabat AKP Syabillah Putri Ramadhani.

 

Seiring dilantiknya Netty, banjir ucapan Selamat dan Sukses mewarnai akun instagramnya. Hampir seluruhnya mengucapkan dukungan dan mendoakannya untuk amanah dan sukses menjalankan tugas di pos yang baru. DANS/MER

Baca lanjut..

Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, Hadir dalam Rapat Bersama Mendagri dan Menkopolhukam

Foto: Suasana rapat bersama Menkopolhukam-Mendagri di Sangihe (23/05/2022)

 

SANGIHE, wartamerdeka.info

Bertempat di Gedung Mapalus Kantor Gubernur dilaksanakan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P dan Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda Provinsi Sulut, Bupati/Wali Kota se-Sulut, Forkopimda Kab/Kota se-Sulut, beserta Camat dan Forkopimca wilayah Lokpri Perbatasan, Senin (23/05/2020).

 

Dalam arahannya Menkopolhukam RI Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P mengatakan, Indonesia menargetkan tahun 2025 menjadi Indonesia yang maju, setelah kita berhasil menangani Covid-19 yang melanda negara kita, sehingga sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi negara kita tetapi sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan kedua tertinggi di dunia, keberhasilan itu karena partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah yang bisa mengatur daerahnya masing-masing dengan baik.

 

Lebih lanjut dikatakannya, mengenai penanganan KKB di Papua, "kita sedang menangani dengan pendekatan kesejahteraan dan operasi teritorial, daerah perbatasan negara secara ekonomi kita anggap sebagai peluang, dan Miangas ini berbatasan langsung dengan Filipina, sehingga bisa menjadi ancaman dan peluang", ungkap Mahfud.

 

Lanjut dikatakannya, "Presiden menyampaikan mari kita bangun dari perbatasan sehingga BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) ini dibentuk, dan besok kami bersama rombongan BNPP akan ikut Baznas untuk memberikan sumbangan di daerah perbatasan", tutur Mafud.

 

Mendagri juga memberi arahan didalam rapat tersebut, "Saya ingin setiap daerah melaksanakan survei serologi untuk mengetahui presentase populasi yang sudah memiliki antibodi, agar pandemi covid-19 terkendali dan ekonomi harus melompat dengan cara realisasi belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota", ungkap Tito.

 

Mendagri juga mengingatkan Satgas Pangan agar betul-betul memonitor perkembangan harga pangan.

 

"Saya berharap Satgas Pangan dapat benar-benar memantau ketersedian pangan, naik-turunnya harga pangan agar harga pangan terkendali dengan aman selama Pandemi Covid-19, sehingga memberi ruang untuk perkembangan ekonomi di Sulawesi Utara", harap Tito.

 

"Dan Kehadiran kami disini sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk Gerakan membangun perbatasan di Miangas karena merupakan kepulauan terluar yang dekat dengan Filipina", kata Tito sambil menutup arahannya.

 

Sementara Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, menghadiri kegiatan yang dimaksud bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kaban Perbatasan, Kaban Kesbangpol, Forkopimca dan Camat Tahuna, Tabut, Kendahe serta Nusa Tabukan. Sedangkan Camat Marore sebagai salah satu lokpri terluar wilayah Sangihe sudah berangkat ke Miangas untuk mengikuti agenda kegiatan selanjutnya dari kedua Menteri yang dilaksanakan hari Selasa, 24 Mei 2022, dengan agenda Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 dihelat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Miangas. DANS/DG/BENS

Baca lanjut..

Mudik Gratis Kementerian BUMN 2022 Sukses, Peserta Mengucap Syukur

Foto : Menteri BUMN Erik Tohir "Mudik Aman Mudik Sehat" (instagram@kementrianbumn)

JAKARTA, wartamerdeka.info

Peserta Mudik Aman Mudik Sehat BUMN 2022 ungkapkan rasa syukur dapat mengikuti kegiatan mudik gratis, yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada hari Sabtu 30 April 2022.

 

Ungkapan syukur para peserta mudik disebabkan karena selama dua tahun terakhir ini tidak ada program mudik gratis, karena pembatasan ketat Pemerintah. Maka, kegiatan mudik gratis tahun ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang merindukan pulang ke kampung halaman.

 

Salah satu peserta yang berangkat dengan moda transportasi kereta api tujuan Malang sangat antusias dengan adanya kegiatan ini, seperti yang tampak pada hari ke-4 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

 

“Terbantu sekali, saya kalau tidak dapat tiket ini tidak mudik, karena situasi ekonomi keluarga sedang sulit sejak Covid-19 ” ungkap peserta mudik, Wiwik (55), di Stasion Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/04/2022).

 

Peserta yang telah mendapatkan tiket, kaos dan memenuhi persyaratan vaksin yang berlaku bisa langsung menuju ke ruang tunggu dan akan disambut oleh petugas yang langsung menyerahkan bingkisan sebagai bekal di jalan atau untuk berbuka puasa.

 

“Petugasnya ramah, keretanya bersih, nyaman deh pokoknya, kalo tahun depan ada lagi, saya mau ikut, hanya saja kalau bisa untuk pembagian kaos moda kereta api jangan H-1 keberangkatan,” tutur Roro (22), peserta lainnya.

 

Dari pantauan media, tidak ada tumpukan peserta karena kereta berangkat tepat pada waktunya, dan penumpang terpantau duduk sesuai nomor kursi yang didapatkan sehingga perjalanan terlaksana dengan aman dan nyaman.

 

Diketahui Kementrian BUMN menyelengarakan mudik gratis mulai tanggal 27 April 2022 sampai tanggal 1 Mei 2022 yang memberangkatkan 40 ribu pemudik dengan moda transportasi sebanyak 509 armada bus dan  24 Kereta Api untuk tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatra. Informasi terkait mudik sebelumnya sudah disebarluaskaan melaui instagram @kementiranbumn maupun media lainnya. (DANS/DY) 

Baca lanjut..

Menhan Prabowo Silaturahmi ke Presiden Jokowi dan Keluarga di Yogya, Ajak Anak Semata Wayang

Foto (Setpres): Menhan Prabowo Subianto dan Didit Hediprasetyo dengan Presiden Jokowi, Ibu Iriana dan Kaesang Pangarep

JAKARTA, wartamerdeka.info

Hari pertama Lebaran Idul Fitri 1443 H, Senin (02/05/2022), Menhan Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Gedung Agung, Jogja. Jokowi didampingi Ibu Iriana Joko Widodo dan anaknya Kaesang Pangarep.

 

Mengenakan baju putih dan celana hitam, Prabowo datang bersama anak semata wayangnya Didit Hediprasetyo untuk bertemu dengan Jokowi. Prabowo dan Didit disuguhi makanan khas Lebaran, yakni opor ayam dan tempe bacem.

 

Jokowi mengaku tidak ada bahasan soal ekonomi maupun politik saat silaturahmi berlangsung. Jokowi menyebut pertemuan berlangsung cair.

 

"Tadi kami banyak berbincang-bincang, tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan politik, ndak. Ekonomi juga ndak. Hal-hal yang ringan-ringan semua yang kita bicarakan. Dan juga makan opor bersama-sama, itu saja," katanya.

Foto (Setpres): Presiden Jokowi sedang berbincang dengan Menhan Prabowo di Yogya

Prabowo sempat menceritakan pengalamannya perjalanan mudik ke Cengkareng yang ditempuh hanya selama 1 jam.

 

"Lebaran ke Cengkareng itu kurang dari 1 jam," tutur Prabowo.

 

"Wah biasanya 2 jam, pernah 2 jam," timpal Jokowi.

 

Kedua tokoh ini juga sempat bersenda gurau dengan ungkapan cocok tinggal di Bogor. Jokowi diketahui memang lebih sering tinggal dan berkantor di Istana Negara Bogor. Sementara itu, Prabowo meski memiliki tempat tinggal Kartanegara, Jakarta, juga lebih banyak menghabiskan waktu di Hambalang, Bogor.

 

Jokowi juga sempat membahas terkait antibodi masyarakat Indonesia yang sudah mencapai 99,2%. Jokowi mengaku kepada Prabowo sempat kaget mendengar kabar tersebut. (Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden) – detikNews. DANS

Baca lanjut..

Kepala KUPP Tanjung Redeb Tandatangani Kontrak Perjanjian dengan 13 Perusahaan Pengguna Perairan

Foto: Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Hotman Siagian (kanan) sedang tandatangani kontrak kerjasama dengan salah satu pimpinan perusahaan (kiri)

 

TANJUNG REDEB, wartamerdeka.info

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Redeb, Berau, Hotman Siagian,S.SiT., S.E., M.M, melakukan Penandatanganan Kontrak Perjanjian Sewa Penggunaan Perairan dengan 13 perusahaan Pengelola Terminal Khusus (TERSUS), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Pemanfaatan Garis Pantai.

 

Acara penandatangan dilaksanakan di Ruang Rapat KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, hari Jumat, 04 Maret 2022. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

 

Foto: Hotman Siagian (tengah duduk) bersama para pimpinan perusahaan pengguna perairan di kawasan Tanjung Redeb

Ke-13 perusahaan yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut antara lain: 1. PT.Berau Coal, 2. PT.Berau Bara Abadi, 3. PT.Berau Jaya Utama, 4.PT.Jabontara Eka Karsa, 5. PT.Gunta Samba Jaya, 6. PT.Tanjung Buyu Perkasa Plantation, 7. PT.Adika Cipta Sarana, 8. PT.Mawar Indah Sukses, 9. PT.Karyatama Nagasari, 10.PT.Cakra Buanamas Utama, 11. PT.Istana Gemilang Energi, 12. PT.Inhutani Sambarata, dan 13. PT.Tanjung Redeb Hutani.

 

Dalam acara tersebut, Hotman mengatakan sesuai aturan dan ketentuan sewa Perairan merupakan kewajiban yang disetorkan ke Kas Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

“Sesuai aturan dan ketentuan, bahwa Sewa Perairan adalah merupakan kewajiban yang disetorkan ke Kas Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari para pemilik TERSUS/ TUKS, Pemanfaatan Garis Pantai. Dan ini akan dilaporkan untuk tahun 2022,” katanya dalam sambutannya.

 

Hotman Siagian juga mengharapkan, agar semua pemilik Tuks/Tersus dan pemanfaatan garis pantai wajib mentaati aturan salah satunya meningatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

 

“Kami berharap, para pemilik TERSUS/ TUKS dan pemanfaatan garis pantai wajib mentaati aturan membayar PNBP sewa penggunaan perairan tahun 2022, dan wajib membuat laporan bulanan kegiatan setiap bulan. Taati prokes setiap bekerja, dan tingkatkan pengawasan, sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan serta bekerjalah dengan hati,” harapnya.

 

Pada kesempatan tersebut, mewakili para pemiliik TERSUS/ TUKS dan Pemanfaatan Garis Pantai, Suryono dari PT Berau Coal mengatakan sangat mendukung peningkatan kinerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb dalam pelaksanaaan tugas. Para perusahaan siap menjalankan kewajiban yang menjadi aturan dan peraturan yang ada. DANS/HTM.

Baca lanjut..

Pandangan Rabun Syarief Hasan tentang Warisan Utang Negara Rp 7 Ribu Triliun kepada Generasi Milenial

Oleh: Andre Vincent Wenas, M.M., M.B.A*)

  

Mengapa disebut rabun atau myopic? Sebab rabun (myopia) merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk melihat objek dengan jelas. Berat sebelah pula. Jadinya buram.

 

Pak Syarief Hasan (Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat), seperti diliput TribunNews.com (Sabtu, 26 Februari 2022), di bawah judul berita “Demokrat Ungkap Jokowi Bakal Wariskan Utang Rp 7 Ribu Triliun Kepada Generasi Milenial,” mengatakan: "Utang kita itu baik pemerintah swasta maupun pemerintah dan swasta sudah 41 persen lebih. Hampir kurang lebih Rp 7.000 triliun. Artinya kewajiban kita membayar utang itu sangat luar biasa. Artinya secara terus terang itu APBN kita tidak sehat."

 

Dengan segala hormat, sebentar saja kita ingin mengomentari pernyataan publik politisi senior Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Negara Koperasi & UKM di era SBY ini. Sekarang beliau juga sebagai Wakil Ketua MPR-RI.

 

Konteksnya adalah beliau mewakili Partai Demokrat menyoroti hasil survei yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat.

 

Dan hal itu olehnya dinilai kontradiktif dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dimana salah satu kontradiksinya adalah posisi utang Indonesia yang mencapai hampir kurang lebih Rp 7 ribu triliun.

 

Karena ini adalah pernyataan di ruang publik, tentu boleh juga kita tanggapi di ruang yang sama.

 

Seperti sudah berkali-kali coba diterangkan oleh Menkeu Sri Mulyani (juga di ruang publik), bahwa membaca (neraca) keuangan negara itu mesti menyeluruh.

 

Kita pahami, bahwa menyeluruh itu artinya mesti melihat sisi neraca yang lengkap. Yaitu, aspek Utang (kewajiban) dan aspek Modal (ekuitas) di satu sisi, yang diimbangi dengan aspek Aset (harta) di sisi sebelahnya.

 

Cepat saja, kita mengacu ke Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 (yang terbit tahun 2021) dan sudah diaudit oleh BPK-RI. Beginilah posisi neraca keuangan negara kita:

 

Total Aset per tahun 2020 adalah Rp 11.098,67 triliun. Terdiri dari Aset Lancar Rp 665,16 triliun, Investasi Jangka Panjang Rp 3.173,07

triliun, Aset Tetap Rp 5.976,01 triliun, Piutang Jangka Panjang (neto) Rp 59,32 triliun, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 1.225,10 triliun.

 

Nah, aset ini dibiayai dari sisi kewajibannya (Utang) dan Modal (ekuitas), yang tergambar sebagai berikut: Kewajiban di tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.625,47 triliun. Terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Rp 701,60 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang Rp 5.923,87 triliun.

 

Dengan demikian, jumlah Ekuitas per tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.473,20 triliun.

 

Apakah Utang yang Rp 6.625,47 triliun di tahun 2020 itu ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya (2019)? Ya ada kenaikan, Utang di tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.340,22 triliun. Tetapi…

 

Tetapi jumlah kekayaan (total aset) negara kita pun juga naik. Dari Rp 10.467,63 triliun di tahun 2019, naik di tahun 2020 menjadi Rp 11.098,67 triliun!

 

Jadi, jika diukur dalam indikator rasio solvabilitas (debt to asset ratio), yaitu metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan negara (maupun perusahaan) dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka panjangnya: masih sangat aman!

 

Catatan tambahan saja, sebelum tahun 2019, yaitu di tahun 2018, Kementerian Keuangan juga pernah mencatat bahwa total aset negara mencapai Rp 5.728,49 triliun.

 

Aset tersebut terdiri dari Barang Milik Negara (BMN) yang tersebar di Kementerian/Lembaga (K/L). Artinya, jumlah ini melesat tiga kali lipat dari Rp 1.538,18 triliun selama kurun waktu 2007-2018.

 

Semoga generasi milenial yang cerdas-cerdas itu bisa memahami artinya. (Jakarta, 01/03/2022)

 

*) Andre Vincent Wenas, Pendiri & Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis (LKS) PERSPEKTIF.

 

Editor: Danny PHS

Baca lanjut..