Program pelaksanaan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tidak sekadar merenovasi supaya rumah menjadi layak huni. Lebih dari itu, menjadikan rumah lebih sehat.
Harapan itu, disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka Kegiatan Karya Bakti TNI AL dalam Rangka Pelaksanaan Renovasi RTLH atau Rutilahu Tahun 2019 di Lamongan, Rabu (21/8/2019).
“Rumah Tinggal Layak Huni atau sering saya sebut RTLH (Rutilahu, red) merupakan program, dari rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Program ini menjadi bagian penting yang tidak hanya sekedar merenovasi supaya rumah itu layak huni tapi lebih penting dari itu menjadi rumah sehat. Baiti jannati, rumahku surgaku,” terangnya.
Dia menjelaskan, Program Rutilahu ini menjadi bagian dari penuntasan stunting di Jawa Timur. Karena, persoalan stunting tidak hanya persoalan asupan gizi, namun juga soal hidup sehat.
Kriteria rumah yang mendapat bantuan diantaranya berlantai tanah, dinding rumah dari bilik bambu, rumah belum memenuhi standart kesehatan, tanah milik sendiri, dan tidak memiliki aset lain serta pemilik rumah berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR).
“Persyaratan-persyaratan tersebut menjadi penting agar yang dibangun memang diatas tanah sendiri,” imbuh Khofifah.
Program ini merupakan kerjasama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V dengan Pemprov Jatim. Hadir dalam upacara pembuklaan itu, Danlantamal V Laksamana Pertama
TNI Tedjo Sukmono.
Danlantamal menyampaikan ini adalah bentuk sinergi yang positif dalam melayani masyarakat kurang mampu, terutama melalui RTLH.
Dari total 867 rumah yang akan mendapat bantuan, 84 unit rumah diantaranya diperuntukkan untuk Kabupaten Lamongan.
Sementara sisanya untuk Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Pacitan.
Sementara itu, Bupati Fadeli mengungkapkan Pemkab Lamongan setiap tahunnya juga berupaya membantu plesterisasi untuk 1.000 hingga 1.500 unit rumah yang berasal dari dana APBD dan sumber lainnya.
“Dari 14 indikator kemiskinan, satu persatu kami kerjakan. Program plesterisasi rumah termasuk yang kami dahulukan. Sehingga akhir tahun 2018 sudah tidak ada lagi rumah yang tidak terplester. Ini merupakan program kabupaten Lamongan terutama untuk rumah tidak layak huni,” ujar Fadeli. (Mas/Hum)
Tags
Daerah
