Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Alamsyah pada acara Bimtek Kehumasan Dalam Tahapan Pengawasan Pemilu di Hotel Almadera Makassar, Jum’at ( 22/09/2023).
Alamsyah menjelaskan, peran Humas sangat penting sebagai salah satu layanan publik dalam memberikan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam sebuah instansi dengan cara yang tepat, baik dan benar agar lebih mudah di terima oleh publik.
“Keberadaan Humas ini memang sangatlah diperlukan dan penting untuk menjaga serta membangun adanya saling pengertian antara masyarakat umum dan juga organisasi dengan tujuan menyangkut tiga hal, antara lain yaitu citra, reputasi, serta komunikasi mutual benefit relationship," jelas Alamsyah.
Selain itu, kata dia, perlu ada strategi dan cara yang efektif untuk memberikan informasi melalui pemberitaan yang informatif sehingga publik dapat memperoleh informasi yang valid seperti menangkal berita hoax misalnya melalui konten yang kreatif.
Terakhir, Alumni Universitas Hasanuddin ini berharap melalui kegiatan Bimtek Kehumasan Dalam Tahapan Pengawasan Pemilu ini dapat mendukung terciptanya Pemilu yang berintegritas.
Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru, Najemuddin mengatakan, Bimtek ini merupakan agenda yang sangat penting bagi Panwaslu di 7 Kecamatan se-Kabupaten Barru.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena menjadi bentuk sosialisasi dengan pihak eksternal," kata Najemuddin
Risil yang disampaikan Humas Bawaslu Barru menyebutkan, Bimtek Kehumasan mengusung tema "Pengelolaan Publikasi dan Pemberitaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Barru" berlangsung dua hari.
Turut hadir, Anggota Bawaslu Provinsi Divisi Humas Datim, Ketua dan anggota Bawaslu Barru, Anggota KPU, Pejabat Struktural Bawaslu, Kabid Humas IKP Diskominfo-SP Kabupaten Barru, Panwascam Divisi HPPH beserta staf teknisnya, dan Pemilih Pemula dengan menghadirkan pemateri dari Bawaslu Pusat. (Syam)
Hal ini ditegaskan Kabid Humas IKP Diskominfo-SP, Kabupaten Barru, Hidayatuddin, S.IP, MH., di sela acara Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Almadera Makassar, Jumat (22/9/2023).
"Publik punya hak untuk tahu. Maka Humas sebagai lembaga publik juga memiliki kewajiban untuk memberitahu atau menyampaikan berita yang informatif dan edukatif kepada publik. Untuk itu Humas harus kreatif dan inovatif mengelola informasi dalam rangka mendukung terwujudnya Pemilu yang berkualitas, berintegritas dan demokratis", jelas Hidayatuddin yang akrab dipanggil Yayat, didampingi Staf Humas, Firman Taqwa, S.Kom.
.jpeg)
Bimtek Kehumasan yang mengusung tema "Pengelolaan Publikasi dan Pemberitaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Barru" turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Divisi Humas Datim, Ketua dan anggota Bawaslu Barru, Anggota KPU, Pejabat Struktural Bawaslu, Kabid Humas IKP Diskominfo-SP Kabupaten Barru, Panwascam Divisi HPPH beserta staf teknisnya, dan Pemilih Pemula dengan menghadyrkan pemateri dari Bawaslu Pusat. (Syam)
Hal itu disampaikan Bupati Barru saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Lantai 6 Menara Kantor Bupati Barru, Kamis (21/9/2023).
Dikatakan Bupati, keterpaduan TIK yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah yang terpadu, dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan optimalisasi pemanfaatan TIK, lanjut Bupati, sebagai salah satu strategi mewujudkan transformasi digital agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pelayanan internal maupun kepada masyarakat secara cepat, profesional, transparan, dan mudah.
Menurut Bupati, berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan Kementerian PAN RB, indeks SPBE Kabupaten Barru adalah “2,06” atau masuk kedalam kategori “cukup”.
Hal ini, katanya, menunjukkan tantangan kita masih cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (SPBE) di lingkungan pemerintah Kab. Barru. Penilaian SPBE mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan, penerapan hingga audit/evaluasi di semua OPD.
"Proses pendataan hingga audit penerapan SPBE menunjukkan bahwa penerapan SPBE yang nilainya “2.24” menunjukan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), melainkan tanggung jawab kita semua. Kita wajib berperan aktif dalam mengimplementasikan SPBE", terang Bupati.
Rilis Humas IKP menyebutkan, Bupati Suardi Saleh berharap kepada seluruh OPD sebagai produsen data agar secara aktif dan kontinyu menyampaikan data ke Diskominfo, Statistik dan Persandian sebagai wali data melalui aplikasi “Bolata Yassiberrui”.
"Oleh karena itu, melalui kegiatan FGD penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE ini, diharapkan kita mendapatkan panduan yang cukup dalam membangun SPBE," kata Bupati.
Sebelumnya, Sekda Barru Dr. Abustan M.Si melaporkan, arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasulkan layanan SPBE yang terintegrasi.
"Kegiatan FGD ini selaras dengan tujuan pemerintah daerah Kab Barru dimana agar masyarakat dapat menerima manfaat dari pemerintah daerah yang efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik didaerah," jelasnya.
Acara menghadirkan narasumber dari PT Waditra Reka Cipta Bandung, Agus Widodo, S.Kom, MT sebagai Konsultan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana. (Syam)
Mengawali sambutannya, Bupati Suardi Saleh mengucapkan selamat kepada Nurhena yang baru saja di lantik sebagai anggota BPD Desa Lawallu dan menyampaikan terima kasih kepada Syamsul Bahri atas pengabdiannya selama ini.
“Pelantikan saudari menjadi anggota BPD pengganti antar waktu merupakan langkah awal menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD di Desa Lawallu. Dan saya percaya saudari mampu secepatnya menyesuaikan diri apalagi sebelumnya sudah pernah menjadi anggota BPD," ucap Bupati.
Sesungguhnya, kata Bupati, tugas BPD sudah jelas diantaranya menyusun, membentuk, dan mengesahkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Karena BPD dan Kepala Desa harus bersinergi dan berkolaborasi.
Dirinya berharap, anggota BPD mampu melihat kebutuhan masyarakat dan bekerja berlandaskan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"BPD bersama Kepala Desa diharapkan menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di Desa, baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat Desa secara keseluruhan sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi," jelas Bupati.
Berdasarkan rilis Humas IKP, disebutkan, usai melantik Anggota BPD Desa Lawallu, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh kembali melantik anggota BPD Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi di Aula Kantor Desa Bojo, Rabu (20/9/2023).
Di Kecamatan perbatasan Barru-Parepare, Bupati melantik Wahyuni sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Bakti 2021-2027.
Berdasarkan data, di Desa Bojo ada dua anggota BPD yang mengundurkan diri, masing- masing Abdillah, S.Pd dan Dra. Fatmawati dari perwakilan dusun Lojie, namun karena kuota pengganti tersisa satu orang sehingga satu orang lagi yang mengundurkan diri tidak dapat diganti. (Syam)
Hadir Tim Verifikator KKS Pusat diantaranya, Hadrian Marta (Ditjen Pembangunan Daerah, Kemendagri). Ari Fauzi Sabani (Bappenas). Wahyuningsih (Dit. Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes).
Turut mendampingi tim pembina KKS Provinsi, H . Lukman., H. Kasri, SKM,M.Kes (Bappeda Provinsi). Ir. Jaya Baya M.Si. Faizah Yuniarni, SP. (Dinas PU Bina Marga). Enos Palamba, ST., M.Si (Forum Provinsi) Muslim Rasyid.
Mengawali sambutannya Bupati mengatakan menjadi suatu kehormatan dan kebahagiaan serta rasa syukur yang tak terhingga bagi kami semua, karena Kabupaten Barru menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi Lokus Verifikasi Lapangan dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2023
Lebih lanjut, Bupati Suardi Saleh atas nama Pemerintah dan masyarakat Kab.Barru menyampaikan Selamat Datang kepada Tim Verifikasi lapangan KKS Pusat dan Tim Pembina KKS Provinsi Sulawesi Selatan di Kab.Barru.
Dalam rilis Humas disebutkan, Bupati Barru menyampaikan secara umum profil Kab Barru mulai dari administrasi kewilayahan, potensi hingga topografi wilayah dan berbagai keberhasilan dan pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Barru.
"Pencapaian Indikator Pembanguan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Selalu hadir bersama dengan seluruh unsur tatanan yang ada, bahu membahu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat," sebut Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Barru menegaskan bahwa sejalan dengan berbagai pencapaian tersebut, maka dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Barru khususnya pada sektor kesehatan dan sektor terkait lainnya yang mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka diperlukan upaya terencana, sistematis dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, katanya, hari ini semua hadir disini untuk mengawal pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan Kabupaten / Kota sehat dalam rangka memastikan progres capaian Indikator 9 (sembilan) Tatanan KKS Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2023.
Dirinya mengakui Pemerintah Kab Barru menyambut dengan penuh semangat dan gembira atas Pelaksanaan Verifikasi Lapangan ini, semoga apa yang telah dicapai Kabupaten Barru sebelumnya yaitu sebagai Kabupaten Swasti Saba Kategori Wistara. "Insya Allah Tetap dapat diraih pada tahun 2023 ini," tuturnya.
Diakhir Sambutannya, Bupati Barru menyampaikan sekali lagi ucapan selamat datang dan terima kasih pada Tim Verifikasi Lapangan KKS Pusat dan Tim Pembinan KKS Provinsi Sulawesi Selatan di Kab. Barru, Jika pada beberapa Lokus terdapat hal hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan sebesar besarnya.
Turut hadir, Sekda Barru. Tim Pembina KKS Provinsi Sulsel. Ketua Forum KKS Kab. Barru yang juga Ketua TP PKK Kab.Barru. Tim Pembina KKS Kab.Barru. Asisten 2, Para Kepala SKPD Kab.Barru, Forum Kecamatan dan Pokja Desa. (Syam)
Hal ini ditegaskan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, saat mengukuhkan tujuh Kades Antar Waktu di Pendopo Lokatantra Lamongan, Selasa (19/9).
"Kades sebagai katalisator harus terus menyinkronkan berbagai program, berbagai kegiatan, dan kebutuhan masyarakat di desanya masing-masing, sekaligus terus menyesuaikan rencana pembangunan masyarakat desa atau RPJMDesnya untuk terus berkelanjutan sebagaimana yang telah direncanakan Kepala Desa sebelumnya. Kepala desa juga harus terus berinovasi dan menjadi harmonisasi bagi masyarakatnya," kata Bupati.
Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa terdapat berbagai tantangan yang menjadi fokus untuk dapat diselesaikan bersama. Tantangan-tantangan ini meliputi permasalahan kemiskinan, stunting, dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lamongan.
Tujuh Kades Antar Waktu terpilih ini yakni Winarti Kades Karangwedoro Kecamatan Turi, Moh. Naufal Al Bardany Kades Gedongboyountung Kecamatan Turi, Abdul Wahid Kades Plosobuden Kecamatan Deket, Bagus Dwi Saputra Kades Sidomulyo Kecamatan Deket, Yuni Asaroh Kades Ardirejo Kecamatan Sambeng, Suryadi Kades Mlati Kecamatan Kedungpring, dan Tri Agus Susanto Kades Slaharwotan Kecamatan Ngimbang. (Tim)
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Barru Lukman T , Bupati Barru menyampaikan bahwa pembahasan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023 telah dilakukan secara kolaboratif dan konstruktif melalui pembahasan antara Badan Anggaran legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan sehingga dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barru kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerjasamanya sehingga, nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dapat ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD," sebut Bupati Barru sambil mengingatkan bahwa Perubahan KUA PPAS yang telah disepakati menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
Lanjut Bupati, perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023 adalah bagian responsibility atas kepentingan masyarakat dan penyesuaian regulasi dan kebijakan nasional antara lain sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Dikatakan, Pengendalian inflasi yang membutuhkan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Barru dalam melakukan mitigasi agar tidak terdampak atas kenaikan inflasi.
Kemudian katanya, penanganan stunting dan gizi buruk, pengentasan kemiskinan ekstrem berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem , ketahanan dan kedaulatan pangan, kemudahan pelayanan publik dan investasi yang sudah didukung dengan peraturan daerah, menjaga stabilitas sosial, politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan sinergi program prioritas untuk mendukung kebijakan fiskal antara apbd dan apbn dalam memberikan supporting atas program-program prioritas pemerintah di daerah.
"Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk kemajuan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Barru," ujarnya.
Dalam rilis Humas IKI disebutkan, Bupati Barru berharap selanjutnya penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, sehingga program kegiatan segera dapat berjalan sesuai dengan prioritas dan target pembangunan kabupaten Barru tahun 2023.
"Terhadap saran, usul dan pendapat yang disampaikan pada saat pembahasan dan yang disampaikan oleh badan anggaran DPRD secara optimal dengan tujuan yang baik dan positif," katanya.
Diakhir sambutannya, Bupati mengajak kepada semua pihak terutama para kepala SKPD untuk mengawal dokumen yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk diproses ketahapan selanjutnya. Apa yang telah dituangkan dalam dokumen ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga antara eksekutif dan legislatif memiliki kesamaan pandang.
"TAPD segera mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD untuk menyusun perubahan rencana kerja anggaran berdasarkan program kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan di dalam perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023", tandas Bupati. (Syam).
Mengawali sambutannya, Bunda PDUD Hasnah Syam yang juga adalah Ketua TP. PKK Kab Barru dan Anggota DPR. RI Komisi IX mengaku merasa berbahagia bisa bersama-sama dalam agenda Bimtek Pengembangan PAUD HI.dan Percepatan Penurunan Stunting yang sudah berlangsung tiga hari.
Hasnah Syam mengatakan, pentingnya pengembangan anak usia dini holistik integratif semakin diperkuat dengan terbitnya Perpres 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting yang mengamanatkan perlu adanya rencana aksi nasional pengembangan snak usia dini holistik interatif untuk meningkatkan jumlah satuan PAUD yang mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan layanan holistik integratif.
Hal ini katanya sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting dengan target 70% Satuan PAUD menyelenggarakan layanan Holistik Integratif di tahun 2024.
.jpeg)
Dijelaskan, PAUD berkualitas bercirikan empat ekosistem PAUD diantaranya pertama Kualitas Pembelajaran, kedua, Kemitraan dengan orang tua, dan ketiga, Dukungan pemenuhan 8 layanan esensial anak usia dini serta keempat, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya.
Kepala Bidang PNF dan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Barru H. Arkil Hafid S. Ag. M. Pd melaporkan, Bimbingan Tehnis Pengembangan PAUD HI dan Percepatan Stunting diikuti 100 lembaga PAUD se Kabupaten Barru. (Syam)
Bupati mengemukakan hal saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Barru dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 di gedung DPRD Barru, Kamis (14/9/2023).
"Kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan", sebu Bupati.
Dijelaskan Bupati, perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh perubahan beberapa regulasi antara lain:
A. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
B. Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.07/2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus
C. Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2002 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 untuk menyesuaikan terhadap kebijakan dana alokasi khusus non fisik
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah
F. Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas treasury deposit facility.
G. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri 54 tahun 2019
H. Surat Edaran nomor 900. 1.9.1 /435/sj tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024
I. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 347/i/tahun 2023 tentang pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten barru tahun anggaran 2023
J. Perda nomor 1 tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
K. peraturan bupati nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati barru nomor 34 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten barru tahun 2023
Dalam Rilis Humas IKP disebutkan Bupati Suardi Saleh juga menyampaikan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barru pada rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2022 akan diarahkan:
1). Memastikan penerimaan PAD sesuai dengan target melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan blud;
2). Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
3) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
4) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
5) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
"Kebijakan pembiayaan pemerintah kabupaten barru pada rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2023 diarahkan untuk penggunaan SILPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya",jelasnya
Bupati Barru dua periode ini menjelaskan bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Tahun anggaran 2023, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati pada APBD pokok tahun anggaran 2023, akan tetapi lebih merupakan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Barru Suardi Saleh, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas kerjasama yang telah terbangun, dalam rangka mendukung dan menerima rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023. (syam)
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bhayangkari Cab. Lampung Utara Ny. Penty Teddy Rachesna, Wakapolres Kompol Dwi Santosa, Pejabat Utama (PJU), perwira, Brigadir, Bhayangkari dan ASN Polres Lampung serta Warakauri.
Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna mengatakan, kegiatan hari ini merupakan pembinaan rohani untuk personel Polres Lampung Utara.
“Kegiatan ini adalah program yang rutin dilaksanakan setiap hari kamis, setiap selesai apel pagi seluruh Personel Polres Lampung Utara langsung melaksanakan binrohtal di masjid," ujarnya.
Dengan adanya binrohtal rutin ini diharapkan dapat membentuk karakter personel Polres Lampung Utara yang lebih baik dan humanis dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
“Kegiatan pembinaan Rohani dan mental ini sebagai wadah untuk membentuk karakter personel Polres Lampung Utara untuk menjadi lebih humanis dalam melayani masyarakat, sehingga citra Polri menjadi lebih baik," kata Kapolres.
Harapannya dalam pelaksanaan tugas dapat bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya dan untuk memberikan siraman rohani dan moral setiap personel agar menjadi lebih baik serta menjadi alat kontrol diri.
“kita berharap selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, personil dapat dilancarkan dalam segala tugas untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan damai,”
Setelah melaksanakan binrohtal, Kapolres Lampung Utara dan Ibu Ketua Bhayangkari Cab. Lampung Utara memberikan tali asih kepada warakauri Polres Lampung Utara.(Yoke)
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Barru, Lukman T, Bupati Barru memberi tanggapan terhadap 4 Ranperda inisiatif DPRD, masing-masing, (1). Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2).Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; (3). Badan Usaha Milik Desa; dan (4). Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan/atau Investor.
Bupati Suardi Saleh mengatakan, pada dasarnya sangat mengapresiasi dan menyambut baik dari 4 (Empat) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Barru ini, maka perkenankan pihaknya menyampaikan tanggapan terhadap rancangan yang sementara disusun ini, dimana pada Rancangan Peraturan Daerah yang pertama tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
"Dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jika dilihat dari ketentuan menimbang terkait landasan sosiologis, landasan filosofis dan landasan yuridisnya sudah tepat apa yang menjadi dasar dan tertuang dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, terkhusus isi atau batang tubuhnya.
Kemudian, pada Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang kedua yaitu tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) , Bupati mengatakan, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela sebagai wadah dalam ikut melaksanakan pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
"Ormas memiliki peranan dalam pembangunan di Kabupaten Barru sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sangat diperlukan di Kabupaten Barru dan sudah sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru," jelas dia.
Lebih lanjut Bupati menguraikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana secara tegas telah diatur dalam Perundang-undangan. Regulasi ini mengakui dan menghormati desa sebagai wadah dan bagian kesatuan masyarakat yang berpemerintahan dengan hak-hak tradisionalnya.
"Hadirnya Bumdes memberikan harapan kepada kemajuan Desa khususnya Desa-Desa yang ada di Kabupaten Barru untuk meningkatkan peranannya dalam sistem perekonomian dan bisa menjadi tonggak revitalisasi eksistensi Desa sebagai satu kekuatan ekonomi. Selain itu, hadirnya Undang-Undang tentang Desa ini menjadi salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa yang diwujudkan dalam dana desa", tandas Bupati.Bupati Barru dua periode itu juga memberi tanggapan terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Kepada Masyarakat dan/atau Investor.
Dikatakan Bupati, berbicara mengenai penanaman modal, pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya Kabupaten Barru merupakan salah satu indikator tercapainya penyelenggaraan negara, terdapat banyak dampak positif yang dapat dinikmati oleh daerah ketika penanaman modal berkembang.
"Dua diantaranya yaitu yang pertama, penanaman modal akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru, ketersediaan lapangan kerja baru selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya
Dirinya berharap, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menarik investor agar menanamkan modal serta menjalankan operasional usaha di Kabupaten Barru dengan cara menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
Diakhir tanggapannya, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kontribusi dan partisipasi aktif para unsur Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah inisiatif ini dan memerankan fungsinya sebagai Legislator. (Syam)
Kegiatan pengajian rutin se Kecamatan Abung Barat semakin memperoleh kilauan khusus dengan kehadiran Hj. Devriyana Marda Ardian. Acara yang berlangsung penuh khidmad dan meriah ini dibuka dengan sambutan oleh Camat Abung Barat, Gunaido Uthama.
Nampak hadir rombongan ibu ibu Kepala Dinas yang juga merupakan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Forkopincam, Para Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta majlis Taklim Masjid Nurul Iman Desa Simpang Abung.
Kehadiran mereka semakin memperkuat makna kebersamaan dalam menjalankan acara pengajian yang sangat dinanti nantikan oleh masyarakat.
Acara ini juga diberkahi oleh kehadiran Penceramah Ustad Dedy Lesmana dari Candimas Abung Selatan, yang memberikan ilmu dan inspirasi kepada yang hadir. Pengajian rutin itu bukan hanya menjadi ajang untuk meningkatkan keimanan, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan gotong-royong dalam acara Pengajian ini.
Hj. Devriyana Marda Ardian S.Kom, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas semangat dan kerjasama yang telah membangun acara ini. Ia juga mendorong masyarakat Abung Barat untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang memajukan kesejahteraan bersama.
Pengajian ini menegaskan komitmen TP PKK Kabupaten Lampung Utara dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai spiritual. "Kegiatan semacam ini akan terus berlanjut dengan sukses dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi warga se Kecamatan Abung Barat," ujarnya.
"Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampura mengajak kepada kita semua, mari jadikan momentum ini untuk terus mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, serta jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu negatif yang dapat memecah belah kebersamaan kita. Mari kita bersatu padu memperkokoh semangat menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih baik dimasa mendatang," ujarnya. (Yoke)/
Hal ini ditegaskan Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M. Si., saat membuka pertemuan sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Penguatan Komite Sekolah SD, SMP Tahun 2023 di Gedung PKG Ralla Kec Tanete Riaja, Selasa (12/9/2023).
Dikatakan Bupati, guru dan komite sekolah hendaknya terus menjalin kerjasama yang kolaboratif sebagai penguat dan perekat. Selain itu, diharapkan terus saling mengingatkan terkait tugas pokok masing-masing.
"MBS di Kabupaten Barru telah kita mulai optimalkan sejak tahun 2014 yang saat itu didampingi langsung oleh United States Agency for international Development (USAID)", sebut Suardi Saleh.
Lebih lanjut Suardi menjelaskan, awal pendampingan menetapkan 6 sekolah, yakni 2 SMP dan 4 SD, kemudian tahun berikutnya 20 sekolah, berlanjut 40 sekolah, dan saat ini totalitas sekolah telah menerapkan MBS dengan baik.
Menurut Bupati Barru dua periode itu, Visi misi sekolah yang menjadi dasar fundamental telah dirumuskan setiap satuan pendidikan, perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam RKJM, RKT, dan RKS juga telah dilakukan dengan baik oleh semua jenjang satuan pendidikan, baik SD maupun SMP.
Demikian juga RKAS telah disusun, dibelanjakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Semuanya dilakukan berdasarkan prinsip dasar Manajemen Berbasis Sekolah.
"Kita ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Kita ingin melahirkan generasi emas, tetapi pendidikan berkualitas itu harus dibarengi dengan hal - hal yang berkualitas pula", harap dia.
Sebagai ADVISORY AGENCY, yakni pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, Sebagai SUPPORTING AGENCY, yakni pendukung penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, baik pemikiran, tenaga, maupun finansial.
Selanjutnya kata Bupati, sebagai CONTROLLING AGENCY, yakni pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Dan keempat Sebagai MEDIATOR, yakni menjembatani antara berbagai elemen dalam mengembangkan pendidikan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Barru H. Andi Adnan Azis, SSTP. M. Si melaporkan kegiatan ini dihadiri para Kepala Sekolah, Ketua dan Sekretaris Komite SD dan SMP. Para Pengawas SD SMP se Kec Tanete Rilau, Tanete Riaja dan Pujananting.
"Tujuan sosialisasi MBS dalam upaya revitalisasi dan pengawasan membangun kemitraan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan", jelasnya. (Syam)
Hasnah, yang juga Ketua PKK Barru tersebut, kembali melakukan kegiatan sosialisasi KIE obat, makanan dan kosmetik bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar di Lapangan Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Senin (11/9/2023).
Rilis tim media menyebutkan, Sosialisasi ini dihadiri Kepala BBPOM Makassar Hariani, Apt., Camat Soppeng Riaja, Kepala Desa Siddo, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa dan sekitar 500 orang warga Siddo serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Hasnah Syam mengatakan, saat ini banyak beredar produk makanan, obat dan kosmetik yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Dan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya maka dilakukan sosialisasi dan edukasi langsung, dengan harapan masyarakat bisa lebih selektif dalam menggunakan produk-produk yang beredar dipasaran
“Kami berharap, setelah sosialisasi ini masyarakat dapat menyebarluaskan pengetahuan yang didapat, minimal untuk keluarga dan tentang perlunya pengetahuan terkait obat dan makanan yang aman, sehat dan halal”, kata Hasnah yang akrab dipanggil Bu Dokter.
Sementara itu, Kepala BBPOM Makassar Dra. Hariani, Apt menjelaskan, salah satu fungsi BBPOM pada dasarnya adalah untuk mencerdaskan masyarakat tentang penggunaan bahan berbahaya. Khusus memilih kosmetik, pihaknya menyarankan masyarakat untuk melakukan pengecekan KLIK.
"KLIK atau Kemasan, Label, Izin edar dan Kedaluwarsa suatu produk harus menjadi perhatian masyarakat saat memutuskan menggunakan produk kosmetik", tutupnya. (Syam)
Kabid Humas IKP, Hidayatuddin, S.IP, M.H., mengatakan, rapat monev ini kali pertama dilaksanakan sejak dilantik setahun yang lalu.
Rapat monev, katanya, bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama setahun ini dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dan ingin dilakukan. Selain itu, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi kedepannya.
Mantan Lurah Tuwung ini menambahkan dalam rapat tersebut turut dibahas kendala-kendala yang dihadapi selama ini, mulai dari Tim fotografer, Video, perilis berita, sound system, KIM, hingga tim PPID. (Syam)
Bupati Barru mengemukakan saat bersilaturrahmi dengan pemerintah dan warga masyarakat Desa Gattareng Kecamatan Pujananting, di Gattareng, Ahad (10/9/2023(.
"Alhamdulillah akses jalan dari Gattareng ke Kab Bone dan Kab Pangkep sudah bagus sehingga tadi pagi sehabis shalat subuh saya sudah bisa melintasi tiga wilayah kabupaten hanya dalam waktu tidak lebih dari setengah jam," ujar Bupati.
Menurut Bupati, Desa Gattareng dan Kecamatan Pujananting pada umumnya perlu di genjot (dipercepat) pembangunan infrastruktur jalannya. Hal ini selain membuka isolasi juga memperlancar arus transportasi.
"Kecamatanan Pujananting sebagai pemekaran Kecamatan Tanete Riaja, ibarat anak bungsu yang butuh perhatian khusus, yang infrastrukturnya masih sangat terkebelakang. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang lumayan besar didaerah ini," terangnya.
Jika di total, kata Bupati, anggaran untuk infrastruktur jalan di Kecamatan Pujananting mencapai Rp 70 Milyar dan terbesar dari semua kecamatan. Proses pengerjaan jalan saat ini sementara sedang berlangsung.
"Alhamdulillah proses pengerjaannya sementara berlangsung sehingga nantinya jika jalannya sudah mulus, mobil sedan pun sudah bisa naik ke Gattareng," sebut Bupati, yang disambut aplous warga masyarakat.
Turut hadir dalam kunjungan Kerja selama dua hari di Kecamatan Pujananting, Ketua TP. PKK. Ketua DPRD. Sekda, Asisten II dan Pimpinan OPD. (Syam)
Seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaen Barru, pada Ahad (10/9/2023), telah menyerahkan bantuan senilai Rp.1,2 milyar lebih kepada kelompok tani Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kab Barru,
Kelompok tani di desa yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep itu, menerima bantuan berupa benih Jagung 1.424 ton lebih, bibit Kopi sebanyak 120 ribu pohon dan pupuk cair (PHC) untuk tanah.
"Kami berharap bantuan yang diberikan itu ditanam dan dipelihara secara baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang melimpah yang dengan sendirinya pendapatan ekonomi masyarakat bertambah," kata Bupati Barru, Ir. H. Suardi Saleh M. Si, yang ketika itu didampingi Ketua TP PKK Kab Barru drg. Hj. Hasnah Syam MARS.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Ir. Ahmad MM menjelaskan, Pupuk Hayati Cair (PHC), bukan untuk tanaman akan tetapi diperuntukkan untuk tanah persawahan dan perkebunan yang dimaksudkan untuk mengembalikan kesuburan atau keperawatan tanah.
"Dari 24 Kab/kota di Sulsel hanya Kab Barru yang mendapat bantuan pupuk PHC dari Kementrerian Pertanian RI," jelasnya.
Terpantau, Bupati Barru bersama rombongan diantaranya Ketua DPRD. Ketua TP. PKK. Sekda Barru. Kadis Pertanian Tanaman Pangan. Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan. Kadis LH. Kadis Sosial. Kadis PMD. PPKB. PPPA. Kadis Perikanan. Kadis Parpora. Kaban Kesbangpol. Kepala BKPSDM.
Selain itu, Asisten II. Kepala Inspektorat Daerah. Kepala BKAD. Kepala DPMPTSP. Kadis Ketenaga Kerjaan Kalaksa BPPB dan Kabag Organisasi tiba di Gattareng pukul 18.55 WITA setelah menempuh perjalanan lebih kurang 4 jam melalui jalan terjal dan berliku. (Syam)
Hal itu disampaikan Bupati Barru Suardi Saleh saat membuka Rembuk Stunting yang digelar USAID ERAT dengan Pemda Barru di hotel Youtefa Barru, Jumat 8/9/2023.
Kegiatan rembuk stunting ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Barru berkolaborasi dengan USAID ERAT dengan mengusung tema penguatan kolaborasi lintas sektor pelaksanaan aksi 3 (rembuk stunting dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barru) turut dihadiri secara virtual via zoom Direktur SUPD III Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Dr.Dra Hj Herliani Budi Lestari dan PC USAID ERAT Prov.Sulawesi Selatan.
Hadir pula secara langsung, Ketua TIM Penggerak PKK yang juga Anggota Komisi IX Fraksi Nasdem DPR sekaligus Wakil Ketua Tim PTPS Kab.Barru, Wakalpores, Danramil Barru, Sekda Barru, Kepala Kementerian Agama diwakili Kasi Binmas, Komisioner Baznas, Para Kepala OPD, Para Camat, Para Kades/Lurah, Kepala Puskemas se-Kabupaten Barru, NGO, dan awak media.
Pada kesempatan itu, Bupati Barru H.Suardi Saleh mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT karena acara rembuk stunting pada hari ini dapat di laksanakan.
Lebih lanjut Pemerintah dalam menghadapi rencana pembangunan Indonesia emas tahun 2045 maka sangat diharapkan mampu mengoptimalkan bonus demografis yang ada.
"Saya mengajak semuanya untuk terus memperkuat komitmen kita dan berkonstribusi secara aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barru," demikian Suardi Saleh di akhir sambutannya.
Dalam rilis Humas IKP disebutkan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru drg. Hj. Hasnah Syam, MARS menyampaikan apresiasi ke semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penaganan penurunan stunting di Kabupaten Barru.
"Alhamdulillah Kabupaten Barru menjadi daerah yang berkontribusi besar dalam percepatan penurunan angka stunting di Sulsel dengan angka prevalensinya 14,10 persen pada 2022," kata Anggota DPR RI Fraksi Nasdem tersebut.
Dia mengatakan suksesnya menurunkan angka prevalensi menjadikan Daerah ini dilirik Kabupaten dan Provinsi lain untuk studi tiru. Terakhir kunjungan dari Kabupaten Memberamo Raya Prov. Papua.
Lebih lanjut Hasnah Syam menjelaskan Bahwa Kabupaten merupakan yang terbesar penurunan angka prevalensinya. Sedangkan angka prevalensi stunting Sulsel berdasarkan data SSGI pada 2022 masih berada di angka 14,10 persen, turun dari 26,40 persen tahun 2021.
"Nanti ini pada tanggal 11 September 2023, Menteri Kesehatan mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi penurunan stunting di Provinsi Sulbar," katanya
Hasnah Syam mengajak semua elemen harus bersatu atau berkolaborasi untuk penanganan stunting. (Syam)
.jpeg)
.jpeg)