JAYAPURA (wartamerdeka.info) - Klarifikasi atas beredarnya deklarasi dan dukungan terhadap Benny Wenda dan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) oleh Masyarakat Adat Saireri Kabupaten Biak Numfor terungkap, faktanya kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang licik dan sarat akan penindasan.
Salah seorang Jemaat Gereja Betlehem Manwor bernama IR (identitas disembunyikan) yang juga menjadi tetua adat Kampung Inswambesi mengatakan jika kegiatan peribadatan di Gerejanya telah disusupi oleh anggota ULMWP yang dimaksudkan untuk mencari dukungan sepihak, Kamis (7/1/2021).
“Memang kemarin mereka datang waktu ibadah Minggu (3/1), terus meminta kami bicara dan diambil gambar sebagai dukungan-dukungan,” ungkap IR kepada redaksi.
IR juga mengatakan bahwa mulanya pihak masyarakat dan jemaat sempat menolak permintaan anggota ULMWP tersebut. Namun karena didesak dengan berbagai ancaman maka terpaksa dilakukan.
Ditambahkannya bahwa ada dua oknum yang diketahui tergabung dengan gerakan ULMWP dalam aksi tersebut. "Kami sempat menolak dan bernegosiasi, tapi mereka tetap memaksakan, bahkan ada ancaman. Sehingga dengan keadaan terpaksa kami mengiyakan," ujarnya.
"Kami tahu siapa mereka, dan memang dua orang tersebut selalu menjadi sumber konflik karena terus berbicara yang tidak-tidak (topik papua merdeka),” katanya.
Setelah video tersebut viral, IR mewakili seluruh jemaat GKI Betlehem Manwor meminta maaf atas keresahan yang ditimbulkan. Dikatakan oleh IR bahwa seharusnya gereja sebagai tempat peribadatan tidak boleh digunakan untuk mencampuri urusan politik.
“Tempat ibadah harus dijaga dari paham-paham radikalisme dan separatisme, karena setiap orang yang datang ke Gereja itu untuk mencari kedekatan dengan Tuhan, bukan bermain-main dan akhirnya memberi dampak buruk,” ucapnya.
Dalam video yang berdurasi singkat tersebut memang terlihat bahwa pihak Gereja sedang didikte untuk mengucapkan sesuatu yang tujuannya menciptakan kegaduhan. Video tersebut juga semakin menampakkan sisi buruk ULMWP yang terus berupaya membuat kekacauan di Papua dengan cara mengadu domba untuk kepentingan sepihak. (*)