BALI (wartamerdeka.info) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan disepakatinya Bali Leaders’ Declaration atau Deklarasi Bali oleh para pemimpin G20 membuktikan kepercayaan dunia kepada Indonesia.
“Kita patut bersyukur ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia sehingga pada akhirnya deklarasi dapat disepakati,” kata Retno dalam konferensi pers usai berakhirnya KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada Rabu sore (16/11/2022).
Dia menjelaskan bahwa proses menuju kesepakatan atas deklarasi tersebut sangat panjang, bahkan dilakukan melalui beberapa putaran negosiasi. Negosiasi terakhir dilakukan pada 10-14 November 2022, atau hanya berselang satu hari sebelum KTT G20 berlangsung.
Retno bahkan mengungkap bahwa pada awal masa presidensi G20 Indonesia, banyak pihak pesimistis Indonesia bisa menghasilkan suatu deklarasi mengingat situasi dunia yang sulit, yang dipicu pandemi COVID-19 yang masih belum juga usai kemudian semakin diperburuk dengan perang antara Rusia dan Ukraina, krisis pangan dan energi, serta krisis keuangan.
“Jadi ini adalah usaha yang luar biasa, dengan menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama Indonesia mencoba menjembatani semua perbedaan yang ada (di antara anggota G20),” tutur dia.
Deklarasi Bali yang dihasilkan G20 di bawah presidensi Indonesia memuat 52 paragraf.
Di antara puluhan paragraf tersebut, yang paling diperdebatkan oleh para anggota adalah bagaimana G20 akan menyikapi perang di Ukraina, meskipun pada akhirnya mereka sepakat untuk mengecam perang yang dipicu pelanggaran batas wilayah atau integritas wilayah suatu negara.
Terkait deklarasi sikap tersebut, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia berpegangan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yakni bebas untuk menentukan keputusan dalam berpendapat dan aktif untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Indonesia juga disebutnya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB.
“Pada saat kita bicara masalah integritas teritorial, saya rasa keputusan Indonesia sangat jelas dan konsisten,” tutur dia.
Selain 52 paragraf kesepakatan, deklarasi tersebut juga memuat dokumen lampiran mengenai upaya pemulihan yang inklusif serta daftar proyek kerja sama di bawah mekanisme G20.
Dokumen tersebut, menurut Retno, disusun guna memenuhi janji Indonesia sebagai presiden G20 untuk memperkuat kerja sama konkret.
“Jadi ada 361 bentuk kerja sama yang ada di lampiran deklarasi. Dan selama presidensi, Indonesia juga menyinergikan penguatan kerja sama dalam konteks bilateral dengan negara G20 di tiga sektor prioritas, dan ada 140 program kerja sama. Saya kira sekali lagi selain capaian deklarasi itu sendiri banyak hal yang kita lakukan untuk membumikan G20 untuk kepentingan rakyat,” kata Retno. (An)
