.jpeg)
BARRU (wartamerdeka.info) - Pimpinan OPD harus bekerja serius menyelesaikan program atau kegiatan OPD-nya tepat waktu, terutama kegiatan fisik agar diselesaikan sebelum masuk musim hujan.
Hal ini ditegaskan Bupati Barru, saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Pimpinan OPD Lingkup Pemda Barru di ruang rapat Bupati lantai 5 Menara Kantor Bupati Barru, Kamis (5/10/2023).
Bupati Suardi Saleh menyampaikan agar kegiatan semua OPD diperhatikan untuk penyelesaiannya apalagi yang berupa kegiatan fisik sebelum masuk musim hujan.
"Jangan lagi ada program yang tidak dilaksanakan dengan alasan waktu yang tidak cukup. Semua pekerjaan harus direncanakan dengan matang agar hasilnya bagus dan tepat sasaran," ungkap Bupati.
Lebih lanjut Bupati juga perintahkan agar semua yang terlibat dalam pekerjaan baik yang berupa fisik atau pekerjaannya lainnya, Pengguna Anggaran atau Kepala OPD harus terjun langsung ke lapangan untuk mengecek kemajuan setiap pekerjaan.
Di akhir rapat, Bupati dua periode itu kembali mengingatkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan informasi yang ada di media, salah satunya di WhatsApp Group (WAG) Kab. Barru, di WAG tersebut banyak diskusi masyarakat kita.
"Jika ada diskusi berkembang yang berkaitan dengan pemerintahan atau yang berkaitan dengan program kita, segera dijawab, jangan biarkan masyarakat kita merasa tidak diperhatikan. Silahkan dijawab sesuai Tupoksinya," tegas Bupati.
Bupati mengingatkan, di era keterbukaan informasi sekarang ini tidak boleh lagi kita tidak memperhatikan informasi media, termasuk media sosial, karena kadang muncul ide-ide cemerlang dari masyarakat kita, begitu juga yang berupa kritikan, masukan dan hal lainnya.
Bupati melanjutkan, yang lebih penting dalam bermedia sosial adalah menjadi contoh di tengah masyarakat, dahulukan adat kebiasaan kita sebagai orang Bugis/Makassar yaitu, Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi.
Dirinya mengatakan, dalam bermedia sosial diatur Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yaitu Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
"Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya termasuk dalam bermedia sosial. Jangan sampai menghasut, memfitnah, atau mencemarkan nama baik seseorang, itu bisa menyebabkan kita terjerat Undang-Undang di atas," tandas Bupati. (Syam)
