BARRU (wartamerdeka.info)- Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat tata kelola data pemerintahan melalui implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.
Upaya tersebut ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Barru, Syamsuddin, S.IP., M.Si., saat secara resmi membuka kegiatan Penginputan Data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) e-Walidata di Aula Kantor BAPPERIDA Kabupaten Barru, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Bidang Statistik Diskominfo-SP ini diikuti para admin dan pengelola data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Turut hadir perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, Mirza Ilmawan Hakim, serta perwakilan BAPPERIDA Kabupaten Barru, Syamsubair Syarifuddin, S.Si., M.S.P.
Dalam sambutannya, Syamsuddin menegaskan bahwa data bukan sekadar kumpulan angka dan dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan kualitas perencanaan, ketepatan pengambilan kebijakan, hingga keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus ditopang oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa keseragaman dan validitas data, kebijakan pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran dan penggunaan anggaran daerah menjadi kurang optimal.
"Sudah bukan zamannya lagi OPD memproduksi data dengan indikator yang sama, tetapi memiliki angka yang saling bertolak belakang. Kita harus menyepakati satu standar, satu definisi, dan satu daftar data resmi yang menjadi rujukan bersama dalam perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD," tegas Syamsuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan prinsip Satu Data Indonesia merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, khususnya Pasal 26 dan Pasal 27, yang mengatur penyusunan daftar data daerah secara terpadu serta mencegah terjadinya duplikasi data.
Lebih lanjut, Syamsuddin menekankan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan kolaborasi seluruh unsur penyelenggara data.
Dalam ekosistem tersebut, BAPPERIDA bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data, BPS Kabupaten Barru sebagai Pembina Data, Diskominfo-SP sebagai Walidata, serta seluruh OPD sebagai Produsen Data. Keempat unsur ini harus menjalankan fungsi masing-masing secara konsisten dan saling terintegrasi.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi dan penyamaan persepsi, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas teknis para pengelola data OPD. Setelah penyepakatan daftar data, para operator langsung melakukan penginputan data beserta metadatanya ke dalam aplikasi SIPD e-Walidata.
Untuk menjamin ketepatan proses tersebut, tim teknis Bidang Statistik Diskominfo-SP bersama Pembina Data dari BPS Kabupaten Barru memberikan pendampingan langsung kepada peserta. Pendampingan ini bertujuan memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan kualitas elemen data sebelum memasuki tahapan verifikasi.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan keseragaman, keterpaduan, dan standarisasi data pemerintahan.
Melalui langkah ini, Pemkab Barru menegaskan komitmennya membangun sistem tata kelola data sektoral yang semakin berkualitas. Data yang terintegrasi diharapkan menjadi fondasi kuat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian program daerah.
"Dengan Satu Data Indonesia, Pemkab Barru ingin memastikan setiap kebijakan dibangun di atas data yang benar, setiap program dirancang berdasarkan kebutuhan, dan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.", jelasnya. (syam)


