JAKARTA (wartamerdeka.info) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila (DPN Srikandi PP) yang rencananya akan digelar pada Desember 2021, bisa dijadikan momentum membangkitkan kepemimpinan perempuan untuk mencapai masa depan setara. Sesuai dengan isu yang diangkat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perempuan, UN Women.
"UN Women melaporkan, pandemi Covid-19 selain menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi, juga turut menyebabkan krisis sosial berupa meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, beban kerja domestik, dan menyebabkan lebih banyak perempuan kehilangan pekerjaan. Kondisi di Indonesia juga tidak jauh berbeda. LBH APIK mencatat selama pandemi Covid-19 periode 16 Maret-November 2020, tercatat ada 710 kasus pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima DPN Srikandi PP, di Jakarta, Senin (1/11/2021).
Pengurus DPN Srikandi PP yang hadir antara lain para Wakil Ketua Umum Marini Soerjosoemarno, Baby Zelvia dan Juni S.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kemudahan mengakses pendidikan merupakan salah satu kunci agar perempuan Indonesia bisa semakin meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan dalam Profil Perempuan Indonesia 2020, masih terjadi kesenjangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Terlihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas. RLS penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan. RLS laki-laki sudah melampaui target RPJMN 2015-2019 yaitu 8,8 tahun sedangkan untuk perempuan belum dicapai.
"Dibalik berbagai kekurangan, ada satu hal yang patut disyukuri. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional cenderung terus meningkat. Pada tahun 2019 perempuan di parlemen mencapai 20,52 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang hanya 17,32 persen. Berdasarkan distribusi provinsi, hanya terdapat 9 provinsi yang persentase keterlibatan perempuan di parlemen lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yaitu provinsi Kalimantan Tengah (35,56 persen), Sulawesi Utara (28,89 persen), Sulawesi Selatan (27,71 persen), Gorontalo dan Maluku Utara (26,67 persen), Sulawesi Tengah (24,44 persen), Maluku (23,26 persen), DKI Jakarta (21,7 persen) dan Sumatera Selatan (21,33 persen)," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, di tingkat dunia, peran perempuan juga terus diakui, bahkan bisa menempati posisi penting. Antara lain diperlihatkan oleh Dr Okonjo-Iweala dari Nigeria yang menjadi Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova dari Bulgaria yang menjabat Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), serta Kamala Harris yang menjadi Wakil Presiden Perempuan pertama di Amerika Serikat.
"Presiden Joko Widodo juga senantiasa memberikan kesempatan kepada perempuan Indonesia untuk menempati posisi strategis di berbagai pos kementerian/lembaga hingga BUMN. Tercatat pada Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), ada lima perempuan dari 34 pos kementerian. Bahkan pada Kabinet Kerja (2014-2019), Presiden Joko Widodo melantik 9 perempuan menjadi menteri, tidak hanya terbanyak sejak Indonesia merdeka, melainkan juga terbanyak di dunia," pungkas Bamsoet. (*)
