BEKASI-Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi yang akan digelar pada 11 Maret 2007, dukungan terhadap pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Wikanda Darmawijaa-Daeng Muhammad makin meluas. Kemarin (29/12-2006), sebanyak 12 Organisasi Massa (Ormas) se Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Koalisi Ormas Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan Bupati-Wakil Bupati yang diusung oleh Koalisi Partai Politik Peduli Bekasi (KP3B)-yang merupakan gabungan dari 12 partai politik—ini. Pernyataan dukungan secara resmi itu disampaikan oleh para Ketua Ormas yang tergabung dalam Koalisi Ormas Bekasi kepada Yan Abdul Rasyad selaku Ketua Tim Sukses ‘’PILKADA’’ (Pilih Wikanda Darmawijaya-Daeng Muhammad). Kedua belas ormas yang menyatakan dukungan resmi itu adalah: Gerakan Peduli Masyarakat Bekasi (GPMB), Gerakan Rajawali Malam (GRAM), Pemantau Aspirasi Masyarakat Daerah (PAMDA), Persatuan Putra Bekasi (PPB), Forum Pemuda Sukawangi (FPS), Yayasan Gombang Jaya (GJ), Perkum...

JAKARTA- Ini berita mengejutkan: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa, oleh majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Empat dari sembilan hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan tersebut. Lima hakim konstitusi dalam putusan menyatakan permohonan para pemohon, yaitu praktisi hukum Eggi Sudjana dan aktivis Pandopotan Lubis, dikabulkan untuk seluruhnya. Empat hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, HAS Natabaya, dan Achmad Roestandi, menolak permohonan para pemohon karena dianggap tidak cukup alasan untuk menyatakan ketiga pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. "Setelah palu diketuk, maka putusan MK ini mulai berlaku final dan mengikat. Yang berlaku final yang mengikat adalah putusan yan...