BEKASI-Kenaikan tarif pajak harian (PHR) yang diberlakukan untuk depot, makanan serta pedagang kaki lima
Dijelaskannya, sesuai dengan ketentuan Perda No 15 Tahun 2001 JO. Keputusan Walikota Bekasi No 22 Tahun 2002, sebelum pihak kelurahan memberlakukan tarif itu dilakukan dulu negoisasi dengan para pedagang. "Kami tidak sependapat, bila tidak ada negoisasi terlebih dahulu. Sesuai dengan hukum, tidak ada pungutan liar semacam itu," tegas Fraksi Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Anim mengatakan biasanya untuk pedagang gerobak maupun pedagang bertenda ditarif sebesar Rp 500,00. Adapun, pedagang makanan yang tergolong besar bisa ditarif sebesar Rp 1000. "Nanti, kami akan melihat dan mengevaluasi lebih lanjut, apakah kenaikan PHR sudah berdasarkan perda itu," katanya.
Terkait kenaikan Rp 500,00, bagi pedagang yang dikatakan sebagai pungutan liar, pihaknya belum bisa menjelaskan hal tersebut. Namun, jelas Anim, selagi perda tersebut masuk ke kas daerah tidak jadi masalah. "Tetapi, yang menjadi
pertanyaan masuk ga ke kas daerah. Apabila tidak teraudit maka akan menimbulkan masalah," ujarnya.
Anim meminta, segala kebijakan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas agar sesuai dengan Perda dan Keputusan Walikota Bekasi tersebut. "Bila ada penyelewengan, berarti sudah menyalahi aturan," pungkasnya. (dharma)