JAKARTA (wartamerdeka.info) – Beredar kabar pada saat pembukaan Asian Games 2018 nanti akan diwarnai demontrasi para driver ojek online (ojol). Mereka menuntut salah satu perusahaan aplikasi transportasi yang jadi sponsor Asian Games itu mengembalikan tarif minimal Rp 3.000/Km. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk ikut turun tangan dan mengambil peran menekan pihak perusahaan transportasi tersebut.
Rencananya demo yang akan digelar di Jakarta dan Palembang akan diikuti oleh 2 juta driver Ojol.
Menanggapi rencana demo tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, menyarankan agar para driver ojol tidak melakukan demo pada saat pembukaan Asian Games 2018, karena perhelatan tersebut membawa nama Indonesia di kancah internasional.
"Kalau menurut saya apa gunanya sih. Enggak usah lah. Ini event bawa nama besar Indonesia. Masa mau demo-demo kayak gitu, Tidak usah demo. Saya juga sudah komunikasi dengan mereka," kata Rudiantara di stadion Gelora Bung Karno, Kamis (26/7/2018).
Senada dengan Rudiantara, Anggota Komisi V DPR RI, Jhonny Allen Marbun mengimbau kepada para driver ojek online untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi demo saat pembukaan Asian Games 2018. Karena jika aksi tersebut dilakukan, maka nama Indonesia akan tercoreng di dunia Internasional.
“Pada event tersebut, seluruh atlet dari negara-negara Asia akan datang menuju Indonesia. Bahkan tak hanya atlet, para turis dan supporter juga diprediksi ikut datang menyemarakkan event empat tahunan.” jelasnya
Lebih tegas, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, bahwa Polri tidak akan mengeluarkan izin terhadap para driver yang akan melakukan demo pada saat pembukaan Asian Games 2018. Pihaknya juga bakal menjalin komunikasi dengan pihak ojek online karena dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di Asia itu merupakan sebuah kehormatan. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.
“Demo merupakan hak setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi, pendapat dan keluhannya. Meskipun demo dijamin oleh undang-undang, namun ada baiknya aksi demo tersebut harus dilakukan di waktu dan cara yang tepat. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah negara yang bersahaja menyambut tamu kita. Demo tidak dilarang, tetapi lebih baik dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat untuk menjaga harkat dan martabat bangsa.” ujarnya
Sementara itu Kepala Keamanan rencana aksi demo tanggal 18 Agustus 2018, Ari, SH mengatakan bahwa Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) mendukung pelaksanaan dan perayaan Asian Games 2018.
“Garda tidak berdemo malah Garda ikut mendukung perayaan Asian Games dan menghormati NKRI” ujarnya, Minggu (29/7)
Menurut Ari pada aksi 188 nanti pihaknya hanya meminta kepada aplikator untuk mengembalikan tarif sebesar Rp.3000/Km, selain itu mereka juga menuntut aplikator memperhatikan nasib ojol jika terkena musibah.
“Aksi 188 ini hanya ingin menagih janji pemerintah saat aksi 273 yang diterima presiden dan aksi 234 di DPR RI dimana semua tuntutan dan permintaan Garda untuk aplikator dimentahkan” pungkas Ari yang juga yang juga Ketua Umum TEKAB. (PR/Ar)
Komentar
Posting Komentar