LIMBOTO (wartamerdeka.info) - Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Dr Supriyanto menjadi nara sumber pada Workshop Implementasi SOP sistim keuangan desa dalam penguatan BUMDes se Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu diprakarsai oleh mahasiswa KKN UNG kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Pemkab Gorontalo, di aula masjid Baitul Izza Dutulanaan, kecamatan Limboto, hari ini.
Dr. Supriyanto mengatakan, program mahasiswa KKN UNG bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa workshop implementasi SOP Sistem Keuangan Desa dalam Penguatan BUMDes di Desa se Kabupaten Gorontalo tersebut cukup strategis.
Menurut dia, sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu Nawa Cita Pemerintah saat ini adalah melaksanakan pembangunan mulai dari pinggiran, yang dapat kita artikan dari desa, sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan untuk membantu semua desa di seluruh Indonesia dengan program Dana Desa dan program program lainnya.
“Nilai rupiah uang yang beredar di desa cukup besar berkisar 1,5 milyar rupiah per tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena hakikat bantuan tersebut adalah untuk pembangunan di desa dengan penguatan pemberdayaan masyarakat melalui potensi unggulan yang ada di masing masing desa, salah satunya memberdayakan BUMDes,” kata dia usai usai kegiatan itu.
Karenanya, BUMDes harus dioptimalkan untuk membangkitkan gairah perekonomian di masing masing desa.
”Kegiatan mahasiswa KKN ini cukup strategis untuk bersinergi membangun desa dengan memberdayakan BUMDes yang ada,” jelas dia.
Sementara itu ketua dosen pembimbing lapangan Dr. Fory Naway menambahkan, kerja sama ini dilakukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui proses sistem.
"Kami bekerjasama dengan pemdes untuk menyelenggarakan workshop dalam bentuk sosialisasi dulu, karena ini terkait dengan standar operasional prosedur jadi modal utama orang bergerak dalam hal sistem keuangan desa," ucap Fory Naway.
Fory Naway menambahkan, bersama mahasiswa KKN akan membantu pembuatan aplikasi sistem keuangan desa, agar para Kepala Desa benar-benar siap dan tidak melenceng dari regulasi yang ada.
"Untuk aplikasi nanti kami akan buat aplikasi sistem keuangan desa tapi dari segi penganggaran dan pengawasan serta evaluasi program, supaya mereka kades-kades yang pengguna anggaran, benar-benar siap dengan sistem aplikasi dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dari kemendagri," tambahnya. (Irf)
Tags
Daerah
