JAKARTA (wartamerdeka.info) - Serangan Iran terhadap pembangkit listrik dan desalinasi air di Kuwait telah menewaskan seorang pekerja India dan merusak sebuah bangunan di lokasi tersebut, seiring meningkatnya ketegangan regional di tengah perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
“Sebuah gedung layanan di pembangkit listrik dan desalinasi air diserang sebagai bagian dari agresi Iran terhadap Negara Kuwait, yang mengakibatkan kematian seorang pekerja India dan kerusakan material yang signifikan pada bangunan tersebut,” kata Kementerian Kelistrikan Kuwait dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Tim teknis dan tanggap darurat segera dikirim ke lokasi untuk menangani dampak serangan dan memastikan kelanjutan operasi normal, tambahnya.
Tidak ada komentar resmi dari Iran, di mana media pemerintah mengutip kementerian Kuwait yang mengatakan bahwa ada kerusakan yang luas di pabrik tersebut sebagai akibat dari serangan itu.
Melaporkan dari Kota Kuwait, Malik Traina dari Al Jazeera mengatakan Kuwait telah menjadi sasaran serangan berulang kali sejak dimulainya perang AS-Israel terhadap Iran lebih dari sebulan yang lalu.
“Baru kemarin malam, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa 14 rudal dan 12 drone terdeteksi di wilayah udara Kuwait, dan beberapa drone tersebut menargetkan sebuah kamp militer, di mana 10 prajurit terluka,” katanya. “Mereka telah dibawa ke rumah sakit dan telah menerima perawatan medis.”
Eskalasi regional terus meningkat sejak dimulainya serangan AS dan Israel terhadap Iran, yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang – termasuk mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, beberapa pejabat tinggi lainnya, dan setidaknya 216 anak-anak, menurut otoritas Iran – dan menghancurkan infrastruktur penting.
Pasukan Iran telah membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel dan negara-negara regional yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
Iran juga secara efektif memblokir Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 persen minyak dan gas alam cair global, sebuah langkah yang telah mendorong kenaikan harga energi dan mengguncang pasar keuangan.
Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menghentikan sementara ancaman serangan terhadap pembangkit energi Iran selama 10 hari hingga 6 April. Iran mengatakan akan membalas dengan serangan sendiri terhadap lokasi energi di seluruh wilayah Teluk jika fasilitasnya diserang.
Perang ini telah mengungkap kerentanan infrastruktur air yang penting di wilayah yang termasuk paling kekurangan air di dunia.(Aljazeera/red)
 |
| Menkopolhukam Mahfud MD |
JAKARTA (wartamerdeka.info) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," terang Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).
Mahfud MD menyebut berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK, nomor 82 PUU11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan, pemerintah melarang aktivitas FPI.
Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.
"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ," kata Mahfud MD..
Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.
"Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini, karena legal standing-nya tidak ada," . tegas Mahfud.
Mahfud mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktifitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.
“Tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud MD.
Dalam konferensi pers tersebut, Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yassona Laoly, dan Menkominfo Jhonny G Plate.
Tags
Nasional