JAKARTA (wartamerdeka.info) - Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) mengapresiasi permintaan maaf Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan (Sumsel) Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Prof.Dr. Eko Indra Heri, mengakui kesalahan individu atas ketidak hati-hatiannya terkait bantuan Rp2 triliun sumbangan keluarga Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 yang sempat menakjubkan rakyat Indonesia ternyata "isapan jempol".
"ICK mengapresiasi permintaan maaf Kapolda Sumsel baik kepada institusi Polri maupun masyarakat Sumsel dan seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan individunya menuai polemik di masyarakat," kata Ketua Presidium ICK, Gardi Gazarin,SH, kepada awak media di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).
Meski mengapresiasi, Gardi Gazarin berharap permintaan maafan yang diungkap Irjen Eko Indra Heri juga diikuti dengan langkah pengunduran dirinya sebagai Kapolda Sumsel sehingga polemik yang mengguncang di tengah masyarakat segera mereda.
"Permintaan maaf diikuti dengan langkah mundur dari jabatan itu sebagai bentuk konsekuensi pengakuan kesalahan. Mundur dari jabatan bukanlah hal yang tabu, karena jauh sebelumnya yakni pada Maret 2009 Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Herman S Sumawiredja tidak saja mundur dari jabatannya tapi juga mundur dari keanggotaan Polri," ungkap Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) periode 2014 - 2016.
Apalagi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri, lanjut Gardi Gazarin, ke depannya dapat menjadi tradisi dan contoh pada perwira menengah (Pamen) maupun perwira dan jajaran di institusi Polri bila melakukan kesalahan dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan.
"ICK akan mengapresiasi tinggi bila langkah Kapolda Sumsel dengan iklas bersedia mengundurkan diri.
Dengan kelegowoan Kapolda mundur akan menjadi tradisi di institusi Polri, setiap tindakan salah, memalukan korps atau menyimpang dari pimpinan mengundurkan diri. Apalagi masa pensiunnya hanya sampai tahun depan," ujar Gardi Gazarin.
Selain pengunduran diri Kapolda Sumsel, ICK meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jangan segan segera mengganti Direktur Serse Umum dan Direktur Intelkam Polda Sumsel. Karena keduanya juga dinilai bertanggung jawab atas polemik hibah Rp2 triliyun yang disampaikan Haryanti, putri Akidi Tio secara terbuka dan disampaikan langsung Kapoda yang disaksikan Gubernur dan Forkompinda menggelar konferensi pers di Mapolda Sumsel pada Senin (26/7/2021).
"Ini juga demi tegaknya Polri dengan moto Presisi dan kenyamanan di masyarakat hingga tak terjadi guncangan Kamtibmas, walau memang jauh dari bias kerusuhan tapi isu isu ini sulit ditepis dari kenyataan hingga terus berkembang. ICK mengantispasi adanya pihak-pihak tertentu atau ketiga yang memanfaatkan situasi ini untuk memicu gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19 yang cukup berkepanjangan membuat krisis semua line perekonomian masyarakat," terang wartawan senior Ibukota ini.
Pertimbangan kenyamanan Kamtibmas ini penting dilakukan Kapolri yang menggaungkan program Pemolisian Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Polri Presisi). "Bila hal ini tidak dilakukan, Polri jangan berharap banyak masyarakat patuh hukum, kalau penegak hukum sendiri tidak patuh akan hukum. Ini akan berakibat pada kecemburuan di masyarakat yang akhirnya dapat memicu gangguan Kamtibmas," ucap Gardi Gazarin.
Ke depan juga kata Gardi Gazarin, siapapun Kapolri nya tidak perlu repot-repot untuk memutuskan pencopotan terhadap anakbuahnya, tapi anakbuah yang sadar tidak bisa mengikuti langkah kinerja pimpinan mengundurkan diri.
"Atau jangan karena jauh lebih senior, Kapolri menjadi gamang mencopot posisi seniornya. Karena itu lebih elegannya Kapolda Sumsel mengundurkan diri sehingga juniornya yakni Kapolri dapat lebih fokus dalam penegakan hukum dan menjaga Kamtibmas lebih baik lagi dalam program Presisi," di era pandemi ini" pungkas Gardi Gazarin.(ulis)
