BINTAN (wartamerdeka.info) - Presiden Joko Widodo meluncurkan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa.
Dalam siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden, yang diterima di
Jakarta, Presiden mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan
hilirisasi industri bahan mineral dan tambang.
"Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi, tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air," ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden pun mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut.
"Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto, harusnya bisa 15 kali lipat hanya dijual 30 tadi. Padahal, kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa di terus-teruskan," lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menceritakan kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME). Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut.
"Tadi kembali ke DME, dimetil eter, kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini," tambahnya.
Hilirisasi industri, tambah Presiden, juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara seperti pajak, baik pribadi maupun perusahaan hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa 7 ribu, kemarin di Konawe 27 ribu, di Morowali 45 ribu, ini yang dibutuhkan rakyat," imbuhnya.
Presiden pun kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah, meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Dengan risiko apa pun satu persatu akan saya stop. Nikel stop ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti stop bauksit, stop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi," tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (An)
"Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi, tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air," ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden pun mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut.
"Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto, harusnya bisa 15 kali lipat hanya dijual 30 tadi. Padahal, kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa di terus-teruskan," lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menceritakan kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME). Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut.
"Tadi kembali ke DME, dimetil eter, kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini," tambahnya.
Hilirisasi industri, tambah Presiden, juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara seperti pajak, baik pribadi maupun perusahaan hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa 7 ribu, kemarin di Konawe 27 ribu, di Morowali 45 ribu, ini yang dibutuhkan rakyat," imbuhnya.
Presiden pun kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah, meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Dengan risiko apa pun satu persatu akan saya stop. Nikel stop ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti stop bauksit, stop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi," tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (An)
Tags
Nasional