JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut angka inflasi nasional merupakan agregat kerja dari pemerintah pusat dan performa pengendalian inflasi di daerah. Karenanya, dalam mengendalikan laju inflasi dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda).
Untuk dapat mengendalikan inflasi, kata Mendagri, pihaknya telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) agar mengumumkan laju inflasi di tiap Pemda, utamanya di tingkat provinsi.
“Kami sudah meminta kepada Kepala BPS untuk mengumumkan juga per provinsi dan kemudian di tingkat provinsi kalau bisa juga diumumkan kabupaten/kota. Dengan demikian, akan ada iklim kompetitif di antara rekan-rekan kepala daerah, bersinergi dengan semua unsur yang ada di daerahnya untuk menekan inflasi di daerahnya masing-masing,” kata Mendagri saat menghadiri penyampaian Rilis Berita Resmi Statistik di Kantor BPS, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, dengan sistem desentralisasi pada era otonomi daerah, daerah perlu berkreasi dan berinovasi untuk menekan laju inflasi di wilayahnya. Meski demikian, perlu daya dongkrak agar daerah bersama stakeholder terkait serempak menekan inflasi.
“Tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja, apalagi sistem politik kita adalah berbasis pada otonomi daerah. Dengan demikian, bagaimana kita untuk mendongkrak kinerja daerah-daerah agar mampu mengendalikan inflasi di daerah masing-masing? Itu menjadi kunci. Kalau seandainya semua daerah bisa mengendalikan, maka pemerintah pusat akan lebih ringan,” urai Mendagri.
Mendagri mencontohkan pengendalian pandemi Covid-19 sebagai kerja orkestrasi yang sinergis antara pemerintah pusat dengan Pemda. Keberhasilan pengendalian wabah tersebut sangat bergantung pada kinerja bersama antara pusat dan daerah.
Begitu pula dengan pengendalian inflasi di daerah. Menurut Mendagri, menciptakan iklim kompetitif melalui pengumuman capaian kinerja masing-masing daerah sangat diperlukan. Adapun terkait reward, misalnya, dapat dilakukan melalui pemberian apresiasi hingga dana insentif daerah.
“Nah, untuk itulah menggairahkan daerah agar mampu mengendalikan inflasi di daerah masing-masing perlu dibuat iklim yang kompetitif, sama seperti kita menangani pandemi,” tukasnya. (A)
