JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud menyampaikan apresiasi atas kinerja pembangunan selama tahun 2022 yang sudah dilakukan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta jajaran pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Lampung tahun 2024 secara hybrid, Rabu (29/3/2023) di Novotel Lampung, Bandar Lampung.
“Melihat pada dua aspek utama pelaksanaan kinerja dalam RPJMD yaitu, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), kami mengapresiasi capaian kinerja keduanya memiliki predikat “Sangat Tinggi”. Capaian Program 48 OPD di Lampung mencapai 98,77 persen sedangkan Capaian Kinerja 20 IKU mencapai 95,55 persen,” ungkap Ardy.
Pada kesempatan yang sama, Ardy juga mengapresiasi capaian Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2022 yang keseluruhan menunjukan kinerja positif, utamanya Indeks Pembangunan Manusia Lampung untuk pertama kalinya berhasil mencapai kategori “Tinggi”, meskipun capaian tersebut masih belum mampu mendongkrak posisi juru kunci di wilayah Sumatera sehingga peningkatan tetap perlu ditingkatkan.
“Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Lampung terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Capaian pada 2022 adalah 70,45 persen (kategori: Tinggi). Capaian ini meningkat 0,76 poin dibandingkan tiga tahun lalu (tahun 2020). Untuk itu, diharapkan perhatian lebih mengingat IPM Provinsi Lampung menjadi IPM terendah di wilayah Sumatera. Peningkatan dilakukan melalui intervensi indikator Harapan Lama Sekolah,” imbuh Ardy.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menyampaikan capaian positif selama kepemimpinan yang dibuktikan capaian IKU menunjukan angka di atas 95 persen dan diraihnya 114 penghargaan dari pemerintah pusat.
”Selama kepemimpinan saya, Lampung banyak berbenah. Capaian IKU sudah luar biasa dan penghargaan dari pemerintah pusat sebanyak 114 dan itu tidak mudah didapatkan,” ujar Djunaidi
Djunaidi mengharapkan banyak dukungan dari pemerintah pusat, utamanya dalam mendukung kinerja Provinsi Lampung sebagai lokomotif pangan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ardy juga mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan Provinsi Lampung untuk menjadi lokomotif pangan nasional bukan saja dukungan dari pemerintah pusat, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak utama dari non pemerintahan.
”Mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” tegas Ardy. (A)