![]() |
Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrullah (kanan) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (BINDA) Sulbar, Sudadi |
"Pemerintah Sulbar melakukan pertemuan dan koordinasi dengan seluruh Forkopimda Sulbar mengenai masalah tapal batas," kata penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrullah di Mamuju, Selasa (23/5/2023).
Ia mengatakan, penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulteng harus diselesaikan karena akan dapat menjadi penghambat pembangunan.
Menurut dia, pihaknya
telah menemui Kapala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulbar Muhammad
Naim, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Sulbar,
Sudadi untuk membahas masalah tapal batas tersebut.
Ia
mengatakan, Forkopimda Sulbar akan melakukan kolaborasi, koordinasi
pemerintahan dan sinergitas bersama dalam melakukan mitigasi problem
yang mungkin akan timbul kedepan.
"Pembangunan persepsi yang sama maupun langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus dilakukan dan dibahas terus menerus, agar dapat diselesaikan setiap permasalahan pembangunan di Sulbar termasuk sengketa perbatasan itu," katanya.
Ia juga menyampaikan akan melakukan pengembangan wilayah kepulauan Balabalakang agar tidak berupaya diklaim pemerintah yang ada di pulau Kalimantan.
"Penanganan permasalahan pernikahan dini yang masih sekitar 11,7 % dan stunting yang mencapai 35 persen di Sulbar maupun kemiskinan ekstrim yang mencapai 2,94 persen di Sulbar, juga akan dilakukan secara bersama," katanya.
"Pembangunan persepsi yang sama maupun langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus dilakukan dan dibahas terus menerus, agar dapat diselesaikan setiap permasalahan pembangunan di Sulbar termasuk sengketa perbatasan itu," katanya.
Ia juga menyampaikan akan melakukan pengembangan wilayah kepulauan Balabalakang agar tidak berupaya diklaim pemerintah yang ada di pulau Kalimantan.
"Penanganan permasalahan pernikahan dini yang masih sekitar 11,7 % dan stunting yang mencapai 35 persen di Sulbar maupun kemiskinan ekstrim yang mencapai 2,94 persen di Sulbar, juga akan dilakukan secara bersama," katanya.
Tags
Daerah