Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Bertekad Selesaikan Masalah Tapas Batas Dengan Provinsi Sulteng

Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrullah (kanan) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (BINDA) Sulbar, Sudadi 


MAMUJU (wartamerdeka.info) - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrullah menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bertekad menyelesaikan masalah tapal batas Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Pemerintah Sulbar melakukan pertemuan dan koordinasi dengan seluruh Forkopimda Sulbar mengenai masalah tapal batas," kata penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrullah di Mamuju, Selasa (23/5/2023).


Ia mengatakan, penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulteng harus diselesaikan karena akan dapat menjadi penghambat pembangunan.


Menurut dia, pihaknya telah menemui Kapala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulbar Muhammad Naim, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Sulbar, Sudadi untuk membahas masalah tapal batas tersebut.


Ia mengatakan, Forkopimda Sulbar akan melakukan kolaborasi, koordinasi pemerintahan dan sinergitas bersama dalam melakukan mitigasi problem yang mungkin akan timbul kedepan.


"Pembangunan persepsi yang sama maupun langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus dilakukan dan dibahas terus menerus, agar dapat diselesaikan setiap permasalahan pembangunan di Sulbar termasuk sengketa perbatasan itu," katanya.


Ia juga menyampaikan akan melakukan pengembangan wilayah kepulauan Balabalakang agar tidak berupaya diklaim pemerintah yang ada di pulau Kalimantan.


"Penanganan permasalahan pernikahan dini yang masih sekitar 11,7 % dan stunting yang mencapai 35 persen di Sulbar maupun kemiskinan ekstrim yang mencapai 2,94 persen di Sulbar, juga akan dilakukan secara bersama," katanya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama