Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Andi Ina: Profesional Dalam Tata Kelola Pemerintahan Sangat Penting


Barru (wartamerdeka.info) - Pentingnya profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di Ruang Rapat lantai V Menara MPP Kantor Bupati Barru, Senin (19/5/2025).

Rapat digelar sebagai upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat OPD hingga kecamatan dan desa, harus bekerja lebih baik dengan selalu mengacu pada peraturan yang berlaku. 


Bupati juga menekankan pentingnya kepatuhan dalam proses perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik, khususnya dalam hal perizinan.

“Saya harap kita semua dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab, dengan menjadikan regulasi sebagai panduan utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Bupati.

Arahan Bupati Barru tersebut diperkuat oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si, yang menyatakan penilaian MCSP dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup delapan area strategis yang sebelumnya di kenal sebagai MCP (Monitoring Center for Prevention).

Wakil Bupati meminta seluruh penanggung jawab di masing-masing area untuk memperhatikan secara serius keterpenuhan dokumen-dokumen yang diminta, sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPK.

“Tidak ada ruang untuk kelalaian. Keterlambatan atau kekurangan dokumen bisa berdampak pada penilaian daerah kita", tandas Wabup. 

Selain itu, admin MCSP diminta untuk rutin melaporkan perkembangan dan kendala secara berkala kepada pimpinan, agar langkah korektif dapat segera diambil bila diperlukan.

Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta admin dan penanggung jawab masing-masing area MCSP. 

"Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kinerja birokrasi, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan", ujar Wabup. (syam)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama