 |
| Anggota Kongres AS, Rashida Tlaib, bergabung dengan rekan-rekan dan para pendukung dalam konferensi pers mendukung Undang-Undang Blokir Bom di Washington, DC, 4 Juni (Ali Harb/Al Jazeera) |
JAKARTA - Ketika Anggota Kongres, Delia Rmirez, pertama kali mengumumkan Undang-Undang Blokir Bom untuk memberlakukan embargo sebagian terhadap pengiriman senjata dari Amerika Serikat ke Israel, hanya 21 anggota legislatif Demokrat yang bergabung dalam mendukung langkah tersebut.
Itu terjadi pada Juni 2025 lalu. Satu tahun kemudian, proposal legislatif tersebut kini memiliki 73 pendukung, jumlah yang menurut para pendukung hak-hak Palestina merupakan kemajuan yang bersejarah.
“Meskipun beberapa orang menganggap RUU itu ekstrem, kenyataannya RUU telah menjadi cukup umum,” kata Ramirez saat konferensi pers di Capitol Hill pada hari Kamis.
Dengan 73 anggota yang mendukung langkah membatasi senjata ke Israel, RUU tersebut melemahkan dukungan bipartisan yang hampir bulat dinikmati Israel di Kongres selama beberapa dekade.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 435 orang.
Margaret DeReus, Direktur Eksekutif Institute for Middle East Understanding (IMEU), mengatakan penting untuk menandai kemajuan RUU tersebut, menekankan bahwa lebih banyak anggota parlemen harus berpihak pada mayoritas pemilih dalam menolak bantuan tanpa syarat kepada Israel.
“Kita berangkat dari defisit yang begitu besar, di mana Kongres sangat kurang berani untuk melakukan apa yang benar, sehingga ini sebenarnya merupakan peningkatan besar dari keadaan kita sebelumnya,” kata DeReus kepada Al Jazeera.
“Jelas masih ada jalan yang sangat panjang di depan.” katanya.
Meskipun Kongres sebagian besar tetap pro-Israel, para pendukung telah menyerukan kepada anggotanya untuk lebih mencerminkan perubahan pandangan publik AS. Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa Israel dengan cepat kehilangan dukungan.
Dalam survei baru-baru ini oleh Institute for Global Affairs, hanya 16 persen responden yang setuju bahwa AS harus terus memasok senjata ke Israel tanpa batasan baru.
Pada Kamis, Ramirez menekankan perlunya membawa rancangan undang-undangnya untuk dipungutan suara pada sidang DPR, dengan mengutip berbagai kampanye militer Israel di seluruh Timur Tengah. Namun, sejauh ini, rancangan undang-undang tersebut telah diblokir oleh pimpinan Partai Republik di DPR.
Anggota Kongres tersebut juga mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden Donald Trump atas peran mereka dalam perang di Iran, invasi Israel ke Lebanon, dan meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza, di mana Israel terus melancarkan serangan mematikan meskipun ada gencatan senjata.
“Trump dan Netanyahu akan terus memperluas perang, sehingga mereka dapat terus mengkonsolidasikan kekuasaan, sehingga mereka dapat tetap menjabat, sehingga mereka dapat terus mengambil keuntungan dari penderitaan kita,” kata Ramirez.
Anggota Kongres Rashida Tlaib, juga menekankan bahwa mempertanyakan dukungan Washington terhadap Israel bukanlah hal yang tabu lagi, menyoroti meningkatnya kesadaran publik tentang pelanggaran yang dilakukan Israel.
“Rakyat Amerika ingin kita berinvestasi di sini, di dalam negeri. Mereka ingin kita tidak berinvestasi dalam kematian, kehancuran, dan bom. Mereka ingin kita berinvestasi dalam air bersih, perumahan, perawatan anak, dan banyak lagi,” kata Tlaib kepada wartawan.
Menurut Tlaib, begitu banyak orang bahkan tidak mampu pergi ke dokter, namun dalam sekejap menyediakan uang untuk terus mendukung pemerintah Israel membom warga sipil.
Anggota Kongres Palestina-Amerika itu memuji warga atas meningkatnya dukungan terhlaibadap RUU tersebut, dengan mengatakan bahwa perubahan akan datang dari rakyat, bukan dari Kongres.
“Warga biasa yang tidak memiliki keyakinan atau etnis yang sama dengan saya telah datang ke Balai Kota, mengatakan, ‘Mengapa Anda memotong SNAP dan mengapa Anda membuat Gaza kelaparan?” kata Tlaib, merujuk pada program bantuan makanan untuk keluarga berpenghasilan rendah.
“Anda melihat mereka datang dan berkata, ‘Mengapa kita mendanai genosida, tetapi tidak mendanai perawatan kesehatan di dalam negeri?” ujar Tlaib.