BARRU (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelayanan publik dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati melalui Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Barru, dalam Rapat Paripurna Tingkat I, Sabtu (19/9/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barru Muhammad Alifandi Aska tersebut mengagendakan penyerahan Ranperda, pemandangan umum fraksi, serta pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Hadir unsur Forkopimda, Sekda Barru, anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Abustan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Barru atas komitmen dan sinergi dalam mengawal pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan penting agar setiap kebijakan anggaran dirumuskan secara objektif, dilaksanakan secara akuntabel, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Sinergi dan kebersamaan yang terjalin di antara kita merupakan kekuatan penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirumuskan secara objektif, dilaksanakan secara akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Di hadapan rapat paripurna, Abustan menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 memiliki arti strategis dalam menjaga keberlanjutan program pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barru.
Menurutnya, APBD tidak boleh berhenti pada angka-angka fiskal dan administrasi. Lebih dari itu, anggaran harus diterjemahkan menjadi program yang memperkuat pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin APBD yang tidak hanya sehat secara fiskal, tertib secara administrasi, dan benar secara regulasi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp872 miliar lebih, terdiri atas PAD sebesar Rp136 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp675 miliar lebih.
Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp857 miliar lebih, meliputi belanja operasi sekitar Rp694 miliar, belanja modal Rp75 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp2 miliar lebih, serta belanja transfer Rp85 miliar lebih. Adapun pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp52 miliar lebih.
Penyusunan Ranperda tersebut berpedoman pada perubahan RKPD 2026 dan diselaraskan dengan perkembangan kebijakan fiskal serta kemampuan keuangan daerah. Prosesnya juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melalui pembahasan bersama Pemkab Barru dan DPRD melalui perubahan KUA serta PPAS Perubahan APBD 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Abustan juga menyampaikan capaian Kabupaten Barru di sektor kesehatan yang baru saja memperoleh penghargaan tingkat regional Sulawesi pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Andi Ina Kartika Sari sehari sebelumnya. Abustan menegaskan, capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Ini adalah kerja kita bersama. Universal Health Coverage tidak mungkin diwujudkan tanpa sinergi seluruh pihak,” katanya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa ketika pemerintah daerah, DPRD, tenaga kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah, kebijakan dapat menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang terhadap berbagai masukan, tanggapan dan saran DPRD dalam proses pembahasan Ranperda. Hal tersebut dinilai penting agar perubahan APBD benar-benar selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Barru.
Abustan juga mengingatkan seluruh ASN Pemkab Barru agar menjadikan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas,
“Kita adalah pelayan masyarakat, bukan sekadar pegawai. Jadilah agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih positif, inovatif dan berintegritas,” pungkasnya.
Usai penyampaian sambutan, rapat dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi, penjelasan, pembahasan Ranperda, hingga penutup.(syam)