BARRU (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD Kabupaten Barru harus dikelola secara tepat, transparan dan akuntabel agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati Andi Ina didampingi Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Barru dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat DPRD Barru, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Barru Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si., dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, camat, lurah serta kepala desa se-Kabupaten Barru.
Dalam sambutannya, Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas koreksi, masukan dan pemikiran selama pembahasan perubahan KUA dan PPAS 2026.
Menurutnya, pembahasan yang berlangsung intensif, terbuka dan konstruktif telah mempertemukan perspektif eksekutif dan legislatif untuk mempertajam prioritas pembangunan daerah.
“Kesepakatan ini merupakan cerminan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Kemitraan bukan berarti harus seragam dalam pandangan, tetapi memiliki kesamaan tujuan, bagaimana APBD ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Bupati menekankan, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian dari proses demokrasi anggaran sekaligus pijakan dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
Karena itu, setiap alokasi anggaran harus memiliki urgensi, manfaat, relevansi dengan prioritas pembangunan dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Setiap rupiah dalam APBD bukan hanya angka dalam dokumen anggaran, tetapi instrumen kebijakan publik yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barru,” ujarnya.
Andi Ina juga memastikan tidak akan ada kegiatan baru yang muncul di luar hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah segera menyiapkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai tahapan menuju perubahan APBD 2026.
Kepada seluruh kepala perangkat daerah, Bupati meminta agar setiap program dan kegiatan benar-benar berbasis perencanaan dan kinerja.
“Setiap program dan kegiatan harus mampu menjawab tiga pertanyaan fundamental: masalah apa yang hendak kita selesaikan, manfaat apa yang hendak kita hasilkan, dan apa ukuran keberhasilannya,” jelas Andi Ina.
Ia mengingatkan, kecepatan penyusunan anggaran memang penting, tetapi kualitas perencanaan jauh lebih menentukan agar anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai ada kegiatan yang tidak memiliki dasar perencanaan yang memadai. Pastikan setiap alokasi belanja benar-benar memiliki urgensi, manfaat dan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati mengajak seluruh pihak mengoptimalkan setiap sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah, kata dia, juga terus berupaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan Barru.
“Seberapa pun anggaran yang ada di Kabupaten Barru, harus dialokasikan dengan baik sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat. Inilah urgensi tata kelola keuangan daerah yang baik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Andi Ina turut menyoroti sejumlah persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, antara lain ketersediaan LPG, BBM, antrean di SPBU, gangguan listrik dan ketersediaan air baku.
Ia meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan dan bersama-sama mencari solusi atas persoalan tersebut.
Khusus BBM subsidi, Bupati mengungkapkan adanya penurunan alokasi untuk SPBU di Barru. Jika pada 2025 setiap SPBU memperoleh sekitar 16 ton, sejak Januari 2026 alokasi tersebut turun menjadi sekitar 8 ton.
Kondisi ini, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius agar kebutuhan masyarakat Barru tetap terpenuhi, tanpa mengabaikan kendaraan yang melintas di wilayah Barru.
“Kita tidak bisa melarang kendaraan yang melintas di Kabupaten Barru untuk mengisi BBM di Barru. Tetapi yang saya tegaskan, jangan sampai masyarakat Kabupaten Barru dirugikan,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Andi Ina mengajak DPRD dan seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam memastikan kebijakan fiskal benar-benar berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan, APBD harus mampu memperkuat pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, ekonomi daerah, infrastruktur, perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen nyata untuk menjawab kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barru.(syam)