BARRU (wartamerdeka.info) - Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat pengawalan terhadap 12 usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029.
Pengawalan dilakukan melalui sinkronisasi data, koordinasi lintas sektor, fasilitasi penyiapan lahan, hingga percepatan penyelesaian persyaratan perizinan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Pemkab Barru dalam sinkronisasi roadmap pengembangan ketenagalistrikan Sulawesi Selatan melalui kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dari Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan di Sulawesi Selatan, Senin (21/9/2026).
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang, mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, menghadiri pembukaan kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero), di Lantai 6 Kantor PT PLN (Persero) UID Sulselrabar.
Berdasarkan roadmap Lisdes Sulawesi Selatan 2026–2029 yang dipaparkan dalam forum tersebut, Kabupaten Barru mengusulkan 12 lokasi, dengan rencana pelaksanaan masing-masing enam lokasi pada 2026 dan enam lokasi pada 2027.
Namun, pengawalan tidak berhenti pada pengajuan usulan. Dari 12 lokasi tersebut, enam lokasi berkaitan dengan kawasan hutan, sehingga membutuhkan koordinasi dan pemenuhan ketentuan perizinan secara lebih lanjut bersama instansi berwenang.
Pemkab Barru memastikan aspek tersebut menjadi perhatian dalam proses sinkronisasi agar setiap usulan dapat dipersiapkan berdasarkan validitas data, kesiapan lahan, kebutuhan teknis, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, seluruh usulan lokasi pemerintah kabupaten/kota dikonfirmasi, divalidasi dan diklarifikasi bersama Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, PT PLN (Persero), Kementerian ESDM, serta kementerian dan lembaga terkait.
Hasil sinkronisasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut sekaligus memperkuat pengawalan setiap usulan pada tahapan berikutnya.
Keterlibatan Pemkab Barru juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah perangkat daerah terkait. Wakil Bupati didampingi Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PMDPPKB, serta Dinas Perhubungan.
Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa pengawalan Program Lisdes membutuhkan kerja bersama, khususnya dalam memastikan kesiapan lokasi, fasilitasi lahan, dukungan administrasi, serta penyelesaian berbagai persyaratan yang diperlukan.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam sambutannya menekankan pentingnya Program Listrik Perdesaan dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga penguatan perekonomian masyarakat.
Program Listrik Perdesaan 2026–2029 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.
Untuk Sulawesi Selatan, rasio elektrifikasi disebut telah mencapai 97,035 persen, sementara rasio desa berlistrik mencapai 98,91 persen. Meski demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian untuk peningkatan akses maupun keandalan pasokan listrik.
Sementara itu, EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN (Persero) Ahmad Mustaqir menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memastikan validitas data lokasi usulan, memfasilitasi penyiapan lahan, serta mempercepat penyelesaian perizinan.
Bagi Kabupaten Barru, sinkronisasi ini menjadi momentum untuk memastikan 12 usulan lokasi Lisdes tidak hanya tercatat dalam roadmap, tetapi dikawal kesiapan dan persyaratannya secara bertahap.
Kolaborasi Pemkab Barru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PLN, Kementerian ESDM dan kementerian/lembaga terkait menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran program hingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat di lokasi sasaran.(syam)