SEMARANG (wartamerdeka.info) - Bangsa Indonesia yang memiliki kompleksitas suku, agama, ras dan adat budaya (SARA) jika tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Demikian pula dengan isu-isu sosial serta kesenjangan ekonomi yang dimanfaatkan oleh kelompok/perorangan yang memiliki niat untuk menggangu kondusifitas wilayah.
Hal yang juga perlu diwaspadai adalah masih adanya nuansa perbedaan pilihan pasca pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Serentak 2019.
Terkait hal tersebut, Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) dituntut mampu mengantisipasi serta mengatasi setiap permasalahan yang muncul di wilayah tentunya sesuai kewenangan dalam pembinaan kewilayahan. Optimalkan peran deteksi dan cegah dini harus menjadi salah satu fungsi agar setiap potensi konflik yang terjadi di wilayah tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
Demikian penyampaian Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, S.E., M.M., di hadapan aparat kewilayahan saat berkunjung di beberapa Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil), Selasa-Rabu (14-15/5/2019).
Pangdam meminta kepada satuan jajarannya untuk selalu memonitor perkembangan situasi di wilayahnya serta melakukan deteksi dan cegah secara dini segala kemungkinan yang akan terjadi tanpa harus bertindak represif.
"Laksanakan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan aparat terkait, serta jaga soliditas dan sinergitas. Aparat harus bisa jadi contoh", imbuhnya.
Selain itu, setiap Apkowil juga harus bisa meningkatkan ketokohannya dalam melaksakan pembinaan teritorial. Masing-masing harus bisa menjadi suri tauladan dalam sikap dan perbuatannya. Apkowil juga harus peduli dan memiliki kedekatan dengan rakyat.
"Kehadiran Apkowil harus bisa menjadi panutan dan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan damai, sehingga kehadirannya selalu dinantikan, dihormati dan disegani bukan sebaliknya", pinta orang nomor satu di Kodam IV/Diponegoro.
Jangan sampai Apkowil menjadi korban dalam konflik karena rakyat tidak mengenal Babinsanya, apalagi menjadi bagian dari konflik, imbuhnya.
Oleh karena itu, para aparat yang berdinas di wilayah harus berwawasan luas, mau menjadi partner dan pendengar yang baik serta peka terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya, agar dapat berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaanya.
"Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, kehadiran Apkowil diharapkan mampu meredam konflik secara persuasif dan damai. Hal itu bisa dilakukan bila setiap permasalahan dapat diketahui dan diselesaiakan sedini mungkin serta para Apkowil memiliki kedekatan dengan rakyat sehingga kehadiran dan omongannya akan disegani dan dipatuhi masyarakat binaannya", tegas Jenderal bintang dua dipundaknya.
Diingatkan pula bahwa dalam penyelesaian konflik, apkowil harus bisa berdiri diantara dua pihak yang bertikai. Untuk itu, Aparat harus netral dan bukan menjadi bagian dari konflik.
Oleh karena itu, para aparat kewilayahan harus bisa menunjukkan komitmen serta jati dirinya sebagai tentara yang bersapta marga dan bersumpah prajurit serta selalu menjalankan 8 wajib TNI.
Menurutnya, bila aparat kewilayahan memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku serta mampu menjaga dan memegang teguh komitmen Netralitas maka dirinya akan menjadi aparat sekaligus tokoh yang dihormati dan disegani.
Sebagai aparat sekaligus tokoh masyarakat akan memiliki pengaruh besar, dihormati, dan disegani masyarakatnya karena aktivitasnya, kecakapannya dan sifat-sifat baik yang dimilikinya, pungkasnya.(A)
Tags
Daerah
